Percepat Transformasi Digital, Syahrial Abdi Minta BKD Riau Integrasikan Sistem
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Kamis (9/7/2026). Foto: Dok SM News
RIAU, SabangMerauke News - Upaya percepatan digitalisasi tata kelola pemerintahan terus diperkuat melalui penerapan layanan berbasis teknologi di lingkungan perangkat daerah guna menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kegiatan peninjauan dan monitoring yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Kamis (9/7/2026).
Kegiatan monitoring ini difokuskan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan layanan berbasis digital telah memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Evaluasi tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat integrasi sistem digital antarperangkat daerah sehingga transformasi teknologi mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, cepat, dan akuntabel.
Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi menyampaikan bahwa transformasi digital di lingkungan perangkat daerah tidak boleh dimaknai sebatas pemanfaatan teknologi, tetapi harus mampu menghadirkan perubahan nyata dalam kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
"Kemarin kita baru saja mengevaluasi pelayanan publik di Dinkes Riau. Hari ini saya berkunjung ke BKD untuk memetakan layanan internal kepada pegawai di Pemprov Riau," kata Syahrial Abdi.
Menurutnya, digitalisasi harus menjadi instrumen untuk meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses pelayanan, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
"Setiap perangkat daerah perlu memastikan bahwa layanan berbasis digital yang dikembangkan benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat dan mendukung pencapaian kinerja organisasi. Karena itu, evaluasi secara berkala diperlukan agar berbagai inovasi digital yang telah dibangun dapat berjalan secara optimal dan terintegrasi," terangnya.
"Kenapa hal ini menjadi penting? Sebab jumlah pegawai kita itu mencapai 30 ribuan, baik dari ASN, PPPK penuh waktu maupun PPPK paruh waktu. Setelah kita petakan tadi, kita ingin layanan kepada ASN ini mudah, murah bahkan tidak berbiaya sama sekali dan ada interaksi layanan, jadi kita satu arah sekarang ini," ucap Syahrial.
Oleh sebab itu, menurut Syahrial Abdi, transformasi digital harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan.
Di sisi lain, digitalisasi juga harus mampu meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan dan mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui sistem pelayanan yang lebih tertib, terukur, dan akuntabel.
"Kita berharap seluruh perangkat daerah terus memperkuat sinergi dan inovasi dalam mengembangkan layanan berbasis teknologi. Dengan demikian, transformasi digital dapat menjadi fondasi dalam mewujudkan birokrasi yang modern, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan serta daya saing daerah," harapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau Budi Fakhri, menyebutkan transformasi digital menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan mutu layanan kepegawaian.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi turut mendukung penyederhanaan proses pelayanan sekaligus meningkatkan efisiensi tata dan data pegawai Pemprov Riau.
"Kita di BKD terus melakukan penguatan berbagai layanan berbasis digital, mulai dari pengelolaan data, sistem administrasi, hingga peningkatan integrasi informasi terkait kepegawaian kita. Upaya ini dilakukan untuk menghadirkan layanan yang lebih mudah diakses, transparan, dan mampu memberikan pengalaman pelayanan yang lebih baik bagi seluruh ASN di lingkup Pemprov Riau," sebut Budi.
"Digitalisasi memberikan peluang besar bagi kita untuk pengumpulan, pengolahan data dan informasi ASN, termasuk sistem bantu pengambilan keputusan, untuk menghadirkan layanan yang semakin efektif dan berorientasi pada kebutuhan pegawai. Oleh sebab itu, kami terus berupaya membangun sistem pelayanan yang terintegrasi agar pegawai kita dapat memperoleh layanan dan informasi yang lebih cepat, nyaman, dan berkualitas," ungkapnya.
Ia menambahkan, evaluasi dan monitoring yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau menjadi momentum untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi dalam pengembangan layanan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi terkait pegawai berbasis digital.
"Modul existing yang sudah ada dan aktif di sistem Sigma ada beberapa bidang seperti bidang PPPK, bidang Mutasi, bidang pendayagunaan, UPT Penkom dan fitur lainnya seperti TTD elektronik, Q&A, pengaduan serta broadcast email dan WhatsApp. Kita optimistis transformasi teknologi yang berjalan secara berkelanjutan akan semakin memperkuat kualitas data yang diperoleh dan meningkatkan transformasi layanan digital yang bisa diakses dari pimpinan daerah tertinggi seperti Gubernur hingga pegawai biasa," tandasnya. (R-05)
