Gubernur Minta Porsi DBH Kelapa Sawit untuk Daerah Penghasil Rp 100 per Kilogram
Workshop Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia dan Sawit Ekspo 2026 di Jakarta, Selasa. Foto : Istimewa
JAKARTA, SabangMerauke News – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengusulkan Dana Bagi Hasil kelapa sawit sebesar Rp100 setiap kilogram tandan buah segar. Usulan tersebut disampaikan saat Workshop Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia dan Sawit Ekspo 2026 di Jakarta, Selasa. Skema baru tersebut diharapkan memperkuat fiskal daerah penghasil sekaligus mendorong pemerataan manfaat industri sawit nasional.
Ria Norsan menilai industri kelapa sawit menjadi penyumbang devisa terbesar bagi perekonomian nasional selama bertahun-tahun. Daerah penghasil masih belum menikmati manfaat ekonomi secara seimbang dibanding kontribusi produksi nasional. Kondisi tersebut dinilai menghambat percepatan pembangunan kawasan sentra perkebunan sawit.
“Tadi, kami mengusulkan agar setiap kilogram TBS memperoleh alokasi Rp100 sebagai dana bagi hasil,” ujar Ria Norsan. “Nilainya memang tidak besar, tetapi akumulasinya sangat membantu pembangunan daerah penghasil sawit,” lanjutnya. Skema tersebut dinilai memberi tambahan ruang fiskal cukup signifikan bagi pemerintah daerah.
Tambahan dana tersebut dapat dimanfaatkan membangun infrastruktur jalan menuju perkebunan serta memperkuat pelayanan publik daerah. Pemerintah daerah juga memiliki peluang mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan perkebunan kelapa sawit. Langkah tersebut dinilai menciptakan pemerataan hasil pengelolaan sumber daya alam nasional.
Ria Norsan juga meminta perhatian pemerintah lebih proporsional terhadap seluruh daerah penghasil kelapa sawit nasional. Sumber daya alam semestinya memberi manfaat nyata bagi masyarakat kawasan penghasil komoditas strategis nasional. Kebijakan fiskal dinilai menjadi instrumen penting memperkuat pembangunan daerah.
“Kegiatan ini sangat baik dan patut didukung. Sawit merupakan penyumbang devisa terbesar bagi negara,” kata Ria Norsan. “Perhatian terhadap daerah penghasil sawit harus terus ditingkatkan,” sambungnya. Pernyataan tersebut mendapat perhatian peserta forum nasional.
Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia, Mudyat Noor, menegaskan sawit menjadi sumber penghidupan jutaan masyarakat Indonesia. Manfaat ekonomi sektor tersebut harus dirasakan lebih merata seluruh daerah penghasil. Pemerataan dinilai memperkuat keberlanjutan industri sawit nasional.
AKPSI juga mendorong percepatan penyaluran Dana Bagi Hasil kelapa sawit secara transparan serta akuntabel. Penyaluran tepat sasaran mendukung pembangunan daerah sekaligus meningkatkan produktivitas petani sawit rakyat. Daya saing industri sawit nasional juga diperkirakan meningkat melalui kebijakan tersebut.
“Pemerataan manfaat ekonomi sawit menjadi kebutuhan daerah penghasil,” ujar Mudyat Noor. “Dana bagi hasil harus tersalurkan transparan, akuntabel, serta tepat sasaran,” tegasnya. Dukungan tersebut memperkuat usulan peningkatan skema fiskal daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menyampaikan sektor kelapa sawit tetap menjadi penggerak utama perekonomian nasional Indonesia. Sinergi pemerintah pusat bersama pemerintah daerah harus terus diperkuat melalui regulasi lebih adaptif. Infrastruktur pendukung juga perlu dipercepat demi meningkatkan daya saing industri sawit nasional.
Workshop AKPSI dan Sawit Ekspo 2026 menghadirkan kepala daerah dari berbagai provinsi penghasil kelapa sawit Indonesia. Forum tersebut membahas tata kelola sawit berkelanjutan, hilirisasi industri, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan daya saing global. Usulan Dana Bagi Hasil Rp100 per kilogram TBS menjadi perhatian utama peserta sepanjang pembahasan.(R-04)
