60 Ribu Calon Mahasiswa PTN Ogah Daftar Ulang, Mendikti Desak Kampus Selidiki Penyebabnya
Ilustrasi dan infografis 60 ribu lebih calon mahasiswa PTN tidak daftar ulang. Foto: SM News/Created by AI
JAKARTA, SabangMerauke News – Puluhan ribu lebih bangku perguruan tinggi negeri terancam kosong setelah 60 ribu calon mahasiswa tidak melakukan registrasi ulang. Pemerintah kini meminta seluruh kampus negeri bergerak cepat menelusuri penyebab di balik fenomena tersebut. Fokus utama diarahkan kepada dugaan kendala ekonomi yang menghambat calon mahasiswa melanjutkan pendidikan.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menilai persoalan itu tidak boleh dianggap sekadar angka statistik. Setiap calon mahasiswa memiliki cerita berbeda yang harus dipahami kampus. Negara, menurutnya, wajib memastikan kesempatan belajar tidak berhenti karena persoalan biaya.
Brian menginstruksikan seluruh perguruan tinggi negeri menghubungi calon mahasiswa yang telah dinyatakan lolos. Langkah itu bertujuan mengetahui alasan mereka belum menyelesaikan registrasi ulang. Hasil penelusuran nantinya menjadi dasar penyusunan solusi yang lebih tepat.
"Penelusuran harus menghasilkan gambaran utuh mengenai alasan calon mahasiswa belum melanjutkan registrasi," ujar Brian.
Pemerintah tetap menghormati mahasiswa yang memilih kampus lain. Pemerintah juga menghargai mereka yang menentukan jalur pendidikan berbeda. Namun perhatian khusus diberikan kepada calon mahasiswa yang gagal kuliah karena keterbatasan ekonomi.
Jika penyebab utamanya adalah biaya pendidikan, kampus diminta segera mengevaluasi besaran Uang Kuliah Tunggal. Penyesuaian UKT harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi keluarga. Kebijakan tersebut diharapkan membuka kembali peluang melanjutkan pendidikan. "Negara harus hadir ketika biaya menjadi penghalang pendidikan," tegas Brian.
Instruksi itu muncul setelah data penerimaan mahasiswa menunjukkan angka yang cukup mengejutkan. Dari total daya tampung sekitar 627.957 kursi, sebanyak 60.131 calon mahasiswa belum melakukan daftar ulang. Angka tersebut berasal dari seluruh jalur penerimaan mahasiswa tahun ini.
Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas sistem penerimaan mahasiswa. Kelulusan seleksi ternyata belum menjamin seseorang benar-benar bisa masuk kuliah. Banyak faktor masih menjadi penghalang setelah pengumuman diterima.
Pemerintah tidak ingin proses seleksi berhenti pada pengumuman kelulusan. Tahapan berikutnya juga harus dipastikan berjalan hingga mahasiswa benar-benar duduk di ruang kuliah. Karena itu, evaluasi menyeluruh mulai dilakukan. "Kami ingin memastikan tidak ada talenta terbaik Indonesia yang berhenti karena kondisi ekonomi," kata Brian.
Selain meninjau UKT, pemerintah meminta kampus memperluas berbagai skema bantuan pendidikan. Beasiswa internal menjadi salah satu solusi yang didorong. Dukungan dari alumni maupun mitra kampus juga diminta diperkuat.
Program work scholarship turut menjadi perhatian pemerintah. Skema tersebut memungkinkan mahasiswa memperoleh bantuan biaya sekaligus pengalaman kerja. Pendekatan itu dinilai mampu mengurangi beban finansial mahasiswa.
Brian menyebut sejumlah perguruan tinggi telah menjalankan pola bantuan tersebut. Kebijakan itu membuktikan akses pendidikan tinggi masih bisa diperluas. Kampus didorong terus berinovasi menghadirkan solusi bagi mahasiswa.
Salah satu contoh datang dari Universitas Mataram. Kampus tersebut menerapkan kelompok UKT yang relatif rendah bagi sebagian besar mahasiswa. Bahkan ratusan mahasiswa memperoleh pembebasan UKT sepenuhnya.
Menurut Brian, kebijakan seperti itu menunjukkan keberpihakan kepada kelompok kurang mampu. Program studi dengan biaya tinggi pun tetap dapat diakses mahasiswa berprestasi. Kesempatan pendidikan tidak boleh bergantung pada isi dompet. "Pendidikan tinggi merupakan investasi jangka panjang bangsa," ujar Brian.
Pemerintah juga mengapresiasi dukungan sejumlah pemerintah daerah. Beberapa daerah telah mengalokasikan program beasiswa bagi putra-putri daerah. Langkah tersebut membantu memperluas akses pendidikan tinggi.
Kolaborasi antara kampus dan pemerintah daerah dinilai semakin penting. Dunia usaha, alumni, serta berbagai mitra pendidikan juga diharapkan terlibat aktif. Sinergi menjadi kunci mengurangi hambatan ekonomi.
Persoalan biaya kuliah memang menjadi perhatian banyak kalangan. Dalam beberapa tahun terakhir, pembahasan mengenai UKT terus menjadi sorotan publik. Banyak keluarga berharap sistem pembiayaan semakin berpihak kepada mahasiswa.
Penelusuran calon mahasiswa yang belum registrasi tidak hanya berorientasi pada penyelamatan mahasiswa. Pemerintah juga ingin memperoleh data yang lebih akurat. Informasi tersebut menjadi bahan evaluasi kebijakan nasional.
Hasil evaluasi nantinya dapat digunakan memperbaiki mekanisme penerimaan mahasiswa baru. Sistem informasi kepada calon mahasiswa juga akan diperkuat. Program afirmasi diharapkan semakin tepat sasaran.
Brian menegaskan kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari banyaknya mahasiswa yang lolos seleksi. Keberhasilan sesungguhnya terlihat ketika mereka mampu menyelesaikan pendidikan. Kesempatan belajar harus dijaga sejak awal. "Jangan sampai semangat belajar berhenti karena persoalan biaya," kata Brian.
Instruksi tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai memeriksa mata rantai setelah proses seleksi nasional. Fokusnya bukan lagi sekadar menerima mahasiswa. Fokus berikutnya memastikan mereka benar-benar dapat memulai perkuliahan.
Bagi ribuan calon mahasiswa, kebijakan itu menghadirkan secercah harapan baru. Kampus kini diminta lebih aktif mencari mereka. Sebab, satu bangku kuliah yang kosong bisa berarti satu mimpi besar yang hampir padam. R-02
