Wali Kota Agung Nugroho Gerak Cepat! Pemko Pekanbaru Gandeng PKK Demi Wujudkan Zero Anak Putus Sekolah
Jamin Pendidikan Anak, Pemko Pekanbaru Kembali Gandeng Kader PKK Jaring Anak Putus Sekolah. Foto: Dok SM News
RIAU, SabangMerauke News – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali menunjukkan komitmennya dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak. Melalui langkah yang melibatkan kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pemko memperkuat upaya menjaring anak-anak yang putus sekolah agar dapat kembali mengenyam pendidikan.
Program ini menjadi bagian dari target besar Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mewujudkan zero anak putus sekolah, sehingga tidak ada lagi anak usia sekolah yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan akibat berbagai persoalan ekonomi maupun sosial.
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang harus dijamin pemerintah. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diminta ikut berperan aktif dalam menemukan anak-anak yang belum bersekolah agar segera mendapatkan solusi.
"Agar tidak ada anak-anak di Kota Pekanbaru yang putus sekolah. Pekanbaru zero anak putus sekolah," tegas Agung Nugroho, Selasa (30/6/2026).
Menurutnya, pelibatan kader PKK bukan tanpa alasan. Selama ini kader PKK dinilai memiliki jaringan yang luas hingga ke tingkat RT dan RW, sehingga lebih mudah mengetahui kondisi masyarakat, termasuk apabila terdapat anak yang tidak lagi bersekolah.
Dengan keberadaan kader PKK yang rutin berinteraksi dengan warga melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan, pemerintah optimistis pendataan anak putus sekolah dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Hasil pendataan tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi Pemko Pekanbaru untuk mengambil langkah penyelesaian sesuai kondisi masing-masing anak.
Agung menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin ada satu pun anak di Pekanbaru kehilangan masa depan hanya karena kendala administrasi ataupun persoalan ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, setiap laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti secara serius.
Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan sejumlah temuan di lapangan, masih terdapat anak-anak yang belum dapat melanjutkan pendidikan karena ijazah mereka masih ditahan oleh sekolah asal. Kondisi tersebut umumnya terjadi akibat adanya tunggakan biaya pendidikan yang belum dapat diselesaikan oleh orang tua.
"Seperti ada anak-anak ijazahnya yang ditahan di pesantren, terkadang ada yang seperti itu karena adanya tunggakan-tunggakan sekolah," jelas Agung.
Persoalan seperti ini, menurutnya, menjadi perhatian khusus pemerintah daerah. Pemko Pekanbaru berkomitmen mencarikan jalan keluar agar anak-anak tersebut tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan tanpa harus kehilangan hak mereka memperoleh ijazah.
Selain melibatkan kader PKK, Pemko juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Warga yang mengetahui adanya anak putus sekolah diminta segera melaporkannya kepada kader PKK, aparat kelurahan maupun Posyandu di lingkungan masing-masing.
Pelibatan berbagai unsur masyarakat ini diharapkan mampu mempercepat proses identifikasi sehingga tidak ada anak yang luput dari perhatian pemerintah.
Setelah laporan diterima, pemerintah akan melakukan verifikasi sekaligus memetakan penyebab anak tersebut berhenti sekolah. Setiap kasus akan ditangani sesuai kebutuhan, baik berkaitan dengan kendala ekonomi, administrasi, maupun faktor sosial lainnya.
Langkah kolaboratif ini menjadi bagian dari strategi Pemko Pekanbaru dalam memperluas akses pendidikan sekaligus memastikan seluruh anak mendapatkan kesempatan belajar yang sama tanpa diskriminasi.
Program tersebut juga memperlihatkan bahwa penyelesaian persoalan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Kehadiran kader PKK sebagai mitra pemerintah di tingkat akar rumput diyakini mampu mempercepat terwujudnya target tersebut.
Pemko Pekanbaru berharap semakin banyak warga yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Jika terdapat anak yang tidak lagi bersekolah, masyarakat diminta tidak ragu melaporkannya sehingga pemerintah dapat segera memberikan pendampingan.
Agung menegaskan, keberhasilan mewujudkan Pekanbaru bebas anak putus sekolah hanya dapat dicapai melalui kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah, keluarga, sekolah, kader PKK hingga masyarakat.
"Kita ingin semua bergerak bersama-sama untuk menuntaskan zero anak putus sekolah di Pekanbaru," pungkasnya.
Komitmen tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemko Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Dengan memastikan seluruh anak tetap bersekolah, pemerintah berharap lahir generasi yang lebih berpendidikan, berdaya saing, serta mampu menjadi motor pembangunan Kota Pekanbaru di masa mendatang.
Melalui sinergi lintas sektor dan keterlibatan aktif masyarakat, target zero anak putus sekolah di Pekanbaru diharapkan tidak sekadar menjadi slogan, melainkan benar-benar terwujud dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap anak memperoleh haknya untuk belajar dan meraih masa depan yang lebih baik. (R-05)
