JAKARTA, SabangMerauke News – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah baru dengan menginstruksikan pembentukan satuan tugas (Satgas) yang melibatkan dosen, guru besar, peneliti perguruan tinggi, hingga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Langkah ini bertujuan mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis nasional melalui dukungan keilmuan dan riset dari kalangan akademisi.

Arahan tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, usai menghadiri Puncak Sarasehan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Menurut Brian, Presiden Prabowo menginginkan perguruan tinggi tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan dan penelitian, tetapi juga berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan nasional.

"Bapak Presiden meminta kami membentuk semacam satgas atau kelompok kerja yang nantinya intinya adalah berisi insan-insan, guru besar, dosen, peneliti dari perguruan tinggi maupun BRIN untuk bisa mengakali lebih lanjut bersama kementerian teknis terkait. Sehingga Bapak Presiden berharap sumbangsih dari insan perguruan tinggi dapat mempercepat target-target kebijakan strategis," ujar Brian.

Pembentukan satgas ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghubungkan kemampuan akademik dengan kebutuhan nyata pembangunan. Selama ini banyak hasil penelitian kampus yang dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung kebijakan pemerintah.

Melalui satgas tersebut, pemerintah berharap lahir berbagai solusi berbasis riset yang dapat langsung diterapkan oleh kementerian maupun lembaga dalam menjalankan program prioritas nasional.

Salah satu contoh yang telah dibahas dalam sarasehan adalah pembentukan kelompok kerja percepatan pembangunan industri perkapalan nasional. Dalam program tersebut, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) disebut akan menjadi salah satu perguruan tinggi yang dilibatkan karena memiliki kompetensi kuat di bidang teknologi perkapalan.

"Nah salah satu output dari sarasehan ini adanya pokja yang mana khusus terkait dengan percepatan pembuatan kapal yang melibatkan Institut Teknologi Sepuluh Nopember misalnya, yang selama ini berada di garda terdepan dalam hal teknologi perkapalan," jelas Brian.

Ia menambahkan, kerja sama tersebut nantinya tidak hanya melibatkan perguruan tinggi, tetapi juga kementerian teknis yang memiliki kewenangan dalam sektor terkait. Untuk bidang perkapalan misalnya, kolaborasi akan dilakukan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih efektif karena didukung oleh kajian ilmiah, inovasi teknologi, serta pengalaman para akademisi di berbagai bidang.

Brian menegaskan, kehadiran akademisi dalam satgas bukan sekadar menjadi pemberi masukan, tetapi juga ikut mengawal implementasi program pemerintah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Jadi ada keterlibatan untuk secara akademisi kita bisa ikut mengawal sekaligus memberikan masukan kontribusi yang optimal agar supaya program-program untuk rakyat ini bisa optimal," katanya.

Meski demikian, pembentukan satgas tersebut masih berada dalam tahap pembahasan. Pemerintah masih menyusun konsep kerja, mekanisme koordinasi, serta kementerian mana saja yang akan menjadi mitra masing-masing kelompok kerja.

Menurut Brian, kebutuhan satgas akan disesuaikan dengan karakteristik setiap kementerian karena masing-masing memiliki bidang tugas yang berbeda-beda.

Ia menjelaskan bahwa perguruan tinggi memiliki keunggulan karena dihuni oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Potensi tersebut akan dipetakan agar sesuai dengan kebutuhan kementerian sehingga kolaborasi dapat berjalan efektif.

"Karena kampus itu kan multidisiplin ilmu. Kemudian kementerian ini juga banyak dengan spesifikasinya masing-masing. Nah spesifikasi masing-masing ini yang coba dikawinkan dengan baik, dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh kampus ini tadi," jelasnya.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap setiap program strategis nasional memperoleh dukungan ilmiah yang kuat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.

Selain mempercepat penyelesaian berbagai proyek prioritas, pembentukan Satgas Dosen-Profesor juga diharapkan menjadi jembatan yang mempererat hubungan antara dunia akademik dan pemerintah. Dengan demikian, hasil riset perguruan tinggi tidak berhenti sebagai publikasi ilmiah, melainkan dapat diwujudkan menjadi inovasi yang mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk memanfaatkan potensi besar perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam mewujudkan target pembangunan Indonesia melalui pendekatan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. (R-05)