Dua Pekan Tak Dapat Pasokan Minyakita, Pelaku UMKM Pekanbaru Keluhkan Kebijakan Penghentian Distribusi
Ilustrasi
RIAU, SabangMerauke News – Penghentian sementara distribusi Minyakita kepada Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Pekanbaru memunculkan keluhan dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan yang telah berlangsung selama dua pekan terakhir itu dinilai menghambat akses masyarakat terhadap minyak goreng bersubsidi sekaligus mengancam stabilitas harga di pasaran.
Padahal, Program Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memotong rantai distribusi barang kebutuhan pokok dan menghadirkan harga yang lebih murah bagi masyarakat. Namun di lapangan, penghentian sementara penyaluran Minyakita oleh Bulog Wilayah Riau dan Kepulauan Riau kepada KKMP justru memunculkan kekhawatiran baru.
Ketua KKMP Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Widde Munadir, menyampaikan kekecewaannya atas kebijakan tersebut. Menurutnya, KKMP yang selama ini menjadi mitra Bulog justru tidak lagi memperoleh pasokan Minyakita, sehingga berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku UMKM yang mengandalkan minyak goreng bersubsidi untuk menjalankan usahanya.
"Kami sangat menyayangkan penghentian sementara distribusi Minyakita kepada KKMP. Kebijakan ini berdampak langsung terhadap pelaku UMKM yang selama ini mengandalkan pasokan dari koperasi," ujar Widde, Rabu (24/6/2026).
Ia mengungkapkan, kondisi tersebut telah berlangsung selama dua pekan. Selama periode itu, banyak pelaku usaha kecil mulai kesulitan memperoleh Minyakita dengan harga yang terjangkau. Akibatnya, mereka terpaksa membeli minyak goreng dengan harga yang lebih tinggi di pasar umum, yang pada akhirnya meningkatkan biaya produksi.
Menurut Widde, keberadaan KKMP sejatinya dibentuk untuk memperpendek rantai distribusi kebutuhan pokok. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh barang-barang penting, termasuk Minyakita, dengan harga yang lebih murah dan stabil.
"KKMP seharusnya menjadi bagian dari solusi distribusi kebutuhan pokok. Jika penyaluran Minyakita berjalan lancar melalui koperasi, maka masyarakat akan lebih mudah mendapatkan minyak goreng dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah," katanya.
Ia menilai penghentian distribusi tersebut berpotensi memicu kenaikan harga Minyakita di tingkat konsumen. Bahkan, menurutnya, di sejumlah lokasi harga Minyakita mulai mendekati harga minyak goreng premium yang beredar di pasaran.
Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius, sebab salah satu tujuan utama kehadiran Minyakita adalah menjaga keterjangkauan harga minyak goreng bagi masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah dan pelaku usaha kecil.
Selain mengeluhkan penghentian distribusi, Widde juga menyoroti sistem pengangkutan yang diterapkan dalam proses penyaluran Minyakita. Ia mengaku menemukan adanya perbedaan biaya distribusi yang cukup signifikan antara pengiriman melalui pihak ketiga dan pengambilan langsung ke gudang.
"Kami melihat adanya perbedaan biaya distribusi. Jika melalui pihak ketiga dikenakan biaya sekitar Rp3.800 per karton, sementara apabila mitra mengambil langsung ke gudang, biaya angkut hanya berkisar Rp500 hingga Rp700 per karton," jelasnya.
Menurutnya, selisih biaya tersebut cukup besar dan dapat mempengaruhi efisiensi distribusi, terutama bagi koperasi yang ditugaskan untuk menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
Ia berharap pemerintah pusat bersama Bulog dan kementerian terkait segera melakukan evaluasi serta mencarikan solusi terbaik agar distribusi Minyakita kepada KKMP dapat kembali berjalan normal.
"Jangan sampai tujuan besar pembentukan KKMP untuk menghadirkan sembako murah justru terkendala karena persoalan distribusi. Kami berharap ada solusi cepat agar masyarakat dan UMKM tidak dirugikan," ujarnya.
Widde menegaskan bahwa koperasi yang tersebar di tingkat kelurahan memiliki potensi besar untuk menjadi ujung tombak distribusi kebutuhan pokok. Dengan jaringan yang dekat dengan masyarakat, KKMP diyakini mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga kestabilan harga barang kebutuhan sehari-hari.
Ia juga berharap momentum Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-242 dapat menjadi titik awal penguatan peran Koperasi Kelurahan Merah Putih dalam mendukung perekonomian masyarakat.
Menurutnya, dukungan dari seluruh kementerian dan lembaga terkait sangat diperlukan agar KKMP di setiap daerah memiliki kewenangan dan kapasitas yang lebih besar dalam menyalurkan kebutuhan pokok.
"Kami berharap seluruh kementerian terkait dapat memberikan dukungan penuh agar KKMP di setiap kabupaten dan kota memiliki peran yang lebih besar dalam distribusi kebutuhan pokok masyarakat. Dengan demikian, koperasi benar-benar menjadi instrumen ekonomi rakyat yang kuat dan mandiri," pungkasnya.
Penghentian sementara distribusi Minyakita kepada KKMP kini menjadi perhatian para pelaku usaha dan masyarakat di Pekanbaru. Mereka berharap kebijakan tersebut segera dievaluasi agar pasokan minyak goreng bersubsidi kembali tersedia, harga tetap terkendali, dan tujuan besar program pemberdayaan ekonomi rakyat melalui koperasi dapat terwujud secara optimal. (R-05)
