Prabowo Bongkar Penertiban Besar-Besaran, 5 Juta Hektare Sawit dan Ratusan Tambang Disikat
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah bertindak tegas menghadapi praktik usaha ilegal sektor sumber daya alam. Foto : Istimewa
JAKARTA, SabangMerauke News - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah bertindak tegas menghadapi praktik usaha ilegal sektor sumber daya alam. Penindakan difokuskan pada pelanggaran pengelolaan perkebunan dan pertambangan yang merugikan negara. Langkah tersebut dipaparkan saat agenda penutupan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU.
Prabowo mengungkap pemerintah berhasil menguasai kembali lebih dari 5 juta hektare kebun sawit. Lahan tersebut dinilai melanggar ketentuan hukum serta aturan pengelolaan kawasan hutan nasional. “Pemerintah saya telah merebut kembali lebih 5 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum,” kata Prabowo.
Selain penertiban perkebunan, pemerintah juga menutup ratusan tambang yang beroperasi tanpa perizinan resmi. Prabowo menilai praktik tersebut mencerminkan lemahnya kepatuhan terhadap aturan negara selama bertahun-tahun. “Kami telah menutup ratusan tambang tanpa izin,” ujarnya.
Prabowo mengungkap terdapat tambang ilegal yang beroperasi selama delapan tahun tanpa izin resmi. Aktivitas tersebut tetap berjalan meski menghasilkan komoditas bernilai ekonomi sangat tinggi. “Ada tambang yang berjalan delapan tahun tanpa izin,” ungkap Prabowo.
Menurut Prabowo, sejumlah tambang ilegal menghasilkan emas, perak, serta logam berharga lainnya. Nilai produksi tambang tersebut mencapai ratusan miliar rupiah setiap bulan. “Tiap bulan keluar ratusan miliar rupiah dari tambang-tambang tersebut,” katanya.
Praktik penyelundupan sumber daya alam juga masih terjadi hingga saat ini. Pemerintah telah mengerahkan aparat penegak hukum serta ribuan personel untuk pengawasan. Namun upaya tersebut masih menghadapi tantangan besar di lapangan.
“Sudah dikerahkan angkatan laut, bea cukai, dan ribuan prajurit, masih saja terjadi,” tegas Prabowo. Ia menilai luas wilayah Indonesia menjadi tantangan utama pengawasan nasional. Kekayaan sumber daya alam juga membuat berbagai pelanggaran terus bermunculan.
Prabowo menekankan pemerintahan bersih menjadi kunci pemberantasan pelanggaran sumber daya alam. Komitmen antikorupsi dinilai penting untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum nasional. “Pemerintah harus bersih dan tidak boleh ada korupsi,” pungkasnya.(R-04)
