MBG Disebut Tak Turunkan PAD, Pemprov dan DPRD Riau Justru Optimistis Pendapatan Daerah Meningkat
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto. Foto: Dok SM News
RIAU, SabangMerauke News – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama DPRD Riau menegaskan komitmen untuk terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahkan, program strategis nasional tersebut diyakini tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan penerimaan daerah dari berbagai sektor.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa Pemprov Riau mendukung penuh implementasi Program MBG karena sejalan dengan semangat efisiensi anggaran daerah serta penguatan kesejahteraan masyarakat.
"Kita mendukung program MBG karena bersinergi dengan semangat efisiensi APBD. Hal itu terbukti dengan adanya program MBG, kita bisa menghemat anggaran sebesar Rp45 miliar per tahun untuk biaya makan dan minum sekolah berasrama (Boarding School)," kata SF Hariyanto, Selasa (23/6/2026).
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan atas isu yang berkembang terkait dugaan penurunan PAD akibat pelaksanaan Program MBG. Menurut SF Hariyanto, informasi yang beredar perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Ia menjelaskan, saat rapat paripurna DPRD Riau, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi PAD, Abdullah, memang sempat memberikan masukan mengenai adanya sedikit penurunan penerimaan retribusi. Salah satu parameter yang disinggung adalah penerimaan dari retribusi kantin sekolah.
Namun demikian, SF Hariyanto menegaskan bahwa penurunan tersebut tidak signifikan jika dibandingkan dengan manfaat besar yang diperoleh daerah dari pelaksanaan Program MBG.
"Kami ingin meluruskan informasi yang berkembang. Saat itu Ketua Pansus Optimalisasi PAD Pak Abdullah memberi saran dan mempertanyakan soal penurunan retribusi, salah satunya dari penerimaan retribusi kantin sekolah. Namun penurunan itu tidak signifikan dibanding efisiensi yang sangat besar mencapai Rp45 miliar dari adanya program MBG ini," tegasnya.
Lebih lanjut, SF Hariyanto menilai Program MBG memiliki dampak yang jauh lebih luas dibanding sekadar persoalan retribusi kantin sekolah. Program tersebut diyakini mampu meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, memperkuat sumber daya manusia, serta menggerakkan ekonomi masyarakat melalui rantai pasok bahan pangan lokal.
Dengan adanya kebutuhan bahan makanan yang besar untuk mendukung MBG, pelaku usaha lokal seperti petani, peternak, nelayan hingga pelaku UMKM diperkirakan akan mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung.
Sementara itu, Anggota DPRD Riau Abdullah yang juga menjabat Ketua Pansus Optimalisasi PAD menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh langkah Pemprov Riau dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Ia mengakui sempat mempertanyakan capaian retribusi pada rapat paripurna. Namun, hal itu lebih kepada upaya mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih maksimal menggali potensi pendapatan yang dimiliki.
"Memang saya sempat mempertanyakan dan memberi saran terkait kontribusi retribusi saat paripurna. Saya mendorong agar 28 OPD yang memiliki potensi retribusi dapat memaksimalkan pendapatan daerah dari sisi retribusi," ujarnya.
Menurut Abdullah, upaya optimalisasi PAD tidak bisa hanya bergantung pada satu sektor. Pemprov bersama DPRD harus mampu menggali berbagai potensi penerimaan secara lebih luas dan berkelanjutan.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap rencana Plt Gubernur Riau yang ingin memberdayakan kantin sekolah dalam pelaksanaan MBG, sesuai arahan Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah tersebut dinilai dapat menciptakan sinergi antara program nasional dengan pemberdayaan ekonomi lokal.
"Kami mendukung semangat Plt Gubernur dalam memberdayakan kantin sekolah. Karena ini bersinergi dengan rencana program BGN, tentu hal ini akan kita kawal bersama," ungkap Abdullah.
Tak hanya itu, Abdullah juga menepis anggapan bahwa Program MBG menjadi penyebab turunnya PAD Riau. Ia menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar dan justru sebaliknya, MBG berpotensi memberi dampak positif terhadap peningkatan penerimaan daerah.
Menurutnya, meningkatnya aktivitas ekonomi akibat pelaksanaan MBG dapat mendorong kenaikan penerimaan dari sejumlah sektor pajak, seperti pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor, hingga bea balik nama kendaraan.
"Bahkan, berpotensi mengalami peningkatan PAD dari berbagai sektor, misalnya pajak bahan bakar kendaraan, pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan. Jadi tidak benar MBG berdampak terhadap penurunan PAD, dan Pak Plt Gubernur tak pernah menyebut penurunan PAD itu. Yang mengalami penurunan itu hanya retribusi, dan itu pun jumlahnya tidak signifikan," tegasnya.
Ke depan, DPRD Riau memastikan akan terus bersinergi dengan Pemprov Riau dalam mengoptimalkan seluruh potensi PAD, khususnya dari sektor retribusi yang tersebar di berbagai OPD.
Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memperkuat pembangunan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Bumi Lancang Kuning. Program MBG pun diposisikan bukan sekadar program pemenuhan gizi, melainkan sebagai instrumen pembangunan yang mampu menggerakkan ekonomi sekaligus memperkuat fondasi sumber daya manusia Riau di masa depan. (R-05)
