Prabowo Cetak Rekor Presiden Paling Sering ke Luar Negeri, Eks Wamenlu Sarankan 5 Hal untuk Hemat Anggaran
Kritik terhadap intensitas perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat. Foto : Istimewa
JAKARTA, SabangMerauke News - Kritik terhadap intensitas perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat. Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, meminta pemerintah mengevaluasi pola diplomasi luar negeri secara lebih efisien. Menurutnya, publik semakin memperhatikan efektivitas serta biaya dari setiap kunjungan internasional presiden.
Dino menilai frekuensi perjalanan luar negeri Prabowo termasuk yang tertinggi di dunia saat ini. Ia menyebut Presiden Prabowo menghabiskan satu dari setiap enam hari masa jabatannya di luar negeri. Kondisi tersebut memunculkan perhatian luas dari masyarakat terkait prioritas kepemimpinan nasional.
“Dalam perhitungan kami, Presiden Prabowo menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan luar negeri,” kata Dino melalui unggahan video di media sosialnya.
Menurut Dino, setiap kunjungan presiden memerlukan anggaran sangat besar dari kas negara. Pengeluaran mencakup biaya pesawat, pengamanan, hotel, konsumsi, logistik, hingga rombongan pendamping. Nilainya bahkan dapat mencapai puluhan sampai ratusan miliar rupiah dalam satu perjalanan.
Karena itu, Dino mengajukan lima rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi diplomasi Indonesia. Rekomendasi pertama menitikberatkan penggunaan teknologi komunikasi dalam hubungan antarnegara. Langkah tersebut dinilai mampu menghemat biaya tanpa mengurangi substansi pembahasan.
“Sebagian besar kunjungan bilateral hanya berpusat pada pembicaraan satu atau dua jam,” ujarnya.
Dino menyarankan Presiden lebih sering memanfaatkan panggilan video atau telepon langsung. Menurutnya, komunikasi virtual mampu menghasilkan substansi yang hampir setara dengan pertemuan fisik. Penghematan anggaran juga dapat dilakukan dalam jumlah sangat signifikan.
Sebagai contoh, Dino menyinggung Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum dalam menjalankan diplomasi modern. Ia menyebut Sheinbaum telah berkali-kali berkomunikasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui telepon. Pertemuan bilateral langsung belum pernah dilakukan hingga saat ini.
“Presiden Sheinbaum bahkan pernah menggunakan penerbangan komersial kelas ekonomi sebagai teladan penghematan,” kata Dino.
Saran kedua berkaitan dengan optimalisasi forum internasional yang sudah dijadwalkan pemerintah. Dino menilai pertemuan multilateral dapat dimanfaatkan untuk melakukan sejumlah agenda bilateral sekaligus. Strategi tersebut dapat mengurangi kebutuhan perjalanan terpisah ke berbagai negara.
Ia mengusulkan penerapan konsep Formula 1 plus 8 dalam setiap forum internasional. Presiden dapat menghadiri agenda utama sekaligus bertemu sedikitnya delapan pemimpin negara lainnya. Cara tersebut dinilai lebih efektif dari sisi waktu maupun anggaran.
“Kami menyarankan Presiden menerima atau bertemu paling tidak delapan kepala negara lain,” ujar Dino.
Rekomendasi ketiga menyoroti pentingnya perencanaan perjalanan luar negeri secara profesional. Dino menilai sejumlah kunjungan terlihat berlangsung mendadak tanpa informasi memadai kepada publik. Akibatnya muncul pertanyaan mengenai tujuan dan urgensi perjalanan tersebut.
Ia meminta agenda kunjungan internasional dipublikasikan lebih awal kepada masyarakat. Transparansi dianggap penting untuk memperkuat akuntabilitas pemerintahan di mata publik. Informasi perjalanan juga dapat mengurangi spekulasi yang berkembang di ruang publik.
“Rencana kunjungan Presiden perlu diumumkan minimal seminggu sebelum keberangkatan,” katanya.
Saran keempat mendorong Presiden lebih banyak menerima tamu negara di Indonesia. Menurut Dino, pendekatan tersebut diterapkan banyak pemimpin dunia untuk meningkatkan efisiensi diplomasi. Aktivitas kenegaraan tetap berjalan tanpa mengharuskan perjalanan internasional berulang.
Ia mencontohkan Presiden China Xi Jinping yang lebih sering menerima tamu negara di Beijing. Strategi tersebut tetap menghasilkan pengaruh diplomatik kuat dalam hubungan internasional. Indonesia dinilai dapat menerapkan pola serupa pada tahun mendatang.
Rekomendasi kelima berkaitan dengan pembagian tugas diplomasi kepada Menteri Luar Negeri Sugiono. Dino menilai sebagian misi diplomatik teknis dapat dijalankan langsung tingkat kementerian. Langkah tersebut akan menekan biaya perjalanan secara signifikan.
Menurutnya, perjalanan menteri memerlukan rombongan jauh lebih kecil dibanding presiden. Efisiensi anggaran dapat tercapai tanpa mengurangi hasil diplomatik yang diharapkan. Peran kementerian luar negeri juga menjadi lebih optimal.
“Menlu perlu fokus penuh menangani politik luar negeri secara profesional,” kata Dino.
Pada akhir pernyataannya, Dino menegaskan kritik tersebut merepresentasikan keresahan banyak masyarakat. Situasi ekonomi global dan berbagai tantangan domestik memengaruhi cara publik menilai perjalanan pejabat negara. Masyarakat kini lebih menuntut efisiensi dibanding simbol kemegahan diplomasi.
“Rakyat mengharapkan pemimpin mereka menunjukkan kepekaan dan kepatutan saat melakukan perjalanan luar negeri,” ujar Dino Patti Djalal.(R-04)
