Prabowo Rajin ke Luar Negeri Tapi Rupiah Makin Longsor
Pelemahan rupiah hingga Rp17.845 per dollar AS memicu sorotan tajam terhadap pemerintah pusat. Foto : Istimewa
JAKARTA, SabangMerauke News - Pelemahan rupiah hingga Rp17.845 per dollar AS memicu sorotan tajam terhadap pemerintah pusat. Tingginya pengangguran dan gelombang PHK memperkuat kritik terkait efektivitas kunjungan luar negeri pejabat negara. Ekonom Timboel Siregar menilai investasi asing belum memberi dampak nyata terhadap pembukaan lapangan kerja nasional.
Nilai tukar rupiah terus tertekan di tengah memburuknya kondisi ketenagakerjaan nasional sepanjang 2026. Situasi tersebut memunculkan kritik keras terhadap intensitas perjalanan luar negeri pejabat pemerintah belakangan ini. Publik menilai lawatan internasional belum memberikan dampak ekonomi langsung terhadap masyarakat Indonesia.
Ekonom sekaligus Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menyampaikan kritik terbuka terkait kondisi tersebut. Ia menilai kunjungan luar negeri pemerintah belum menghasilkan investasi signifikan bagi penciptaan pekerjaan formal nasional. “Kunjungan demi kunjungan menghasilkan janji investasi, namun realisasinya belum terlihat nyata,” ujar Timboel, Kamis.
Timboel menyoroti tingginya angka pengangguran terbuka nasional yang mencapai sekitar 7,4 juta orang saat ini. Selain itu, terdapat sekitar 11,6 juta pekerja setengah menganggur yang masih mencari pekerjaan layak nasional. Kondisi tersebut semakin berat akibat meningkatnya pemutusan hubungan kerja pada berbagai sektor industri nasional.
Menurut Timboel, masyarakat berharap kunjungan Presiden menghasilkan investasi konkret yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Namun realisasi investasi dinilai belum cukup kuat menopang kebutuhan lapangan pekerjaan formal nasional saat ini. “Masyarakat membutuhkan pekerjaan nyata, bukan sekadar janji investasi selama kunjungan internasional,” katanya menegaskan.
Ia menjelaskan jumlah angkatan kerja baru terus meningkat setiap tahun secara signifikan di Indonesia. Lulusan perguruan tinggi, SMA, serta SMK terus memasuki pasar tenaga kerja nasional sepanjang tahun berjalan. Sementara pekerja terkena PHK kembali bersaing mencari pekerjaan baru pada kondisi ekonomi semakin sulit.
Timboel mencatat jumlah PHK sepanjang 2024 mencapai sekitar 70 ribu pekerja dari berbagai sektor industri. Angka tersebut meningkat menjadi sekitar 80 ribu pekerja sepanjang tahun 2025 secara nasional. Hingga April 2026, jumlah PHK tercatat mencapai sekitar 15 ribu pekerja dan diperkirakan terus bertambah.
Menurutnya, pemerintah harus memprioritaskan agenda ekonomi yang berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja nasional. Ia meminta perjalanan luar negeri dibatasi dan difokuskan pada kepentingan ekonomi mendesak bagi masyarakat Indonesia. “Kalau lawatan luar negeri tidak membuka pekerjaan baru, rakyat pantas mempertanyakannya,” ucap Timboel.
Selain investasi, Timboel juga menyoroti meningkatnya kebutuhan valuta asing untuk berbagai perjalanan luar negeri pejabat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang sedang melemah drastis. Ia memperkirakan rupiah masih berpotensi turun menuju kisaran Rp18.000 hingga Rp19.000 per dollar AS.
Timboel turut mengkritik rencana keberangkatan delegasi serikat pekerja menuju Jenewa, Swiss, awal Juni mendatang. Menurutnya, perjalanan tersebut harus memiliki urgensi kuat serta manfaat konkret bagi kepentingan pekerja nasional. “Kondisi rupiah seperti sekarang menuntut pembatasan perjalanan luar negeri secara ketat,” katanya menegaskan.
Ia meminta seluruh pihak terbuka mengenai sumber pembiayaan perjalanan delegasi internasional tersebut kepada publik nasional. Transparansi dinilai penting agar masyarakat tidak menilai perjalanan tersebut sebagai pemborosan anggaran negara saat ini. “Sampaikan saja sumber pendanaannya supaya publik tidak curiga terhadap penggunaan anggaran perjalanan,” ujarnya.
Timboel juga mengingatkan pejabat negara memahami kondisi APBN dan tekanan ekonomi nasional saat ini secara serius. Menurutnya, seluruh kebijakan perjalanan luar negeri harus mempertimbangkan kepentingan ekonomi masyarakat secara menyeluruh dan realistis. “Pejabat harus mendukung pemulihan ekonomi nasional, bukan memanfaatkan fasilitas ketika situasi sedang sulit,” tegasnya.
Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan tetap menyiapkan Delegasi Tripartit Indonesia menuju Konferensi Perburuhan Internasional di Jenewa, Swiss. Forum tersebut dijadwalkan berlangsung pada awal Juni 2026 bersama negara anggota Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO. Persiapan delegasi melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serta perwakilan serikat pekerja nasional.
Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyebut forum tersebut memiliki makna strategis penting. Menurutnya, Indonesia perlu memiliki posisi kuat dalam pembahasan agenda ketenagakerjaan global bersama negara lain. “Kehadiran Delegasi Indonesia memiliki makna strategis lebih luas dibanding sekadar memenuhi undangan internasional,” kata Putri.(R-04)
