SPMB 2026
Kursi Sekolah Kurang, Kemendikdasmen Izinkan Kelas Padat Sampai 50 Murid
Ilustrasi suasana belajar di kelas dengan jumlah siswa 50 orang. Foto: SM News/Created by AI
JAKARTA, SabangMerauke News - Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 mulai memunculkan wajah baru dunia pendidikan Indonesia. Ruang kelas yang biasanya terasa penuh kini berpotensi makin sesak seperti gerbong kereta ketika jam pulang kerja. Kemendikdasmen membuka opsi penambahan jumlah siswa dalam satu kelas demi mengatasi rebutan kursi sekolah tahun ajaran 2026/2027.
Kebijakan tersebut diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saat persiapan pelaksanaan SPMB mulai dimatangkan pada Kamis, 21 Mei 2026. Pemerintah menilai kebutuhan kursi sekolah di berbagai daerah terus meningkat setiap tahun. Situasi itu membuat banyak sekolah negeri kewalahan menampung calon siswa baru.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, mengatakan sekolah dapat mengajukan pengecualian jumlah rombongan belajar atau rombel. Kebijakan tersebut memberi ruang tambahan bagi sekolah dengan lonjakan pendaftar cukup tinggi.
Tujuannya sederhana, yakni mencegah anak kehilangan akses pendidikan akibat keterbatasan kursi sekolah. “Kalau SD 28 bisa sampai 40, SMP 32 bisa sampai 45, SMA 36 bisa sampai 50,” ujar Gogot Suharwoto usai Penandatanganan Komitmen Bersama SPMB 2026/2027 di Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026.
Angka tersebut langsung menarik perhatian banyak orang tua murid. Sebagian merasa lega karena peluang masuk sekolah negeri menjadi lebih besar. Namun, sebagian lain mulai membayangkan suasana kelas yang makin ramai seperti pasar malam saat akhir pekan.
Kondisi seperti ini sebenarnya bukan cerita baru dalam dunia pendidikan Indonesia. Setiap tahun ajaran baru, antrean pendaftaran sekolah negeri selalu memanjang. Banyak orang tua rela datang subuh demi memastikan anak mendapat kursi di sekolah favorit.
Di beberapa kota besar, perebutan sekolah negeri bahkan sering memicu drama panjang. Ada yang protes soal zonasi, ada yang kecewa karena kuota penuh, bahkan ada yang memilih pindah domisili demi mendekat ke sekolah incaran. Kini, pemerintah mencoba mencari jalan tengah lewat penambahan kapasitas kelas.
Gogot menjelaskan bahwa kebijakan tersebut tetap memiliki aturan ketat. Sekolah tidak bisa langsung menambah siswa sesuka hati tanpa pengajuan resmi. Semua proses harus masuk tahap perencanaan agar pelaksanaan SPMB tidak berubah kacau saat penutupan pendaftaran. “Di perencanaan inilah kunci pentingnya. Jangan sampai masalah muncul saat tahap penyelesaian,” kata Gogot Suharwoto.
Pemerintah juga menyiapkan pendampingan khusus melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP. Tim tersebut membantu pemerintah daerah menghitung kebutuhan ruang kelas dan kapasitas sekolah secara akurat. Langkah itu dilakukan agar penambahan murid tetap realistis sesuai kemampuan sekolah masing-masing.
Meski terdengar sederhana, penambahan jumlah siswa sebenarnya bukan perkara mudah. Semakin banyak murid dalam satu kelas, semakin besar tantangan guru saat mengajar. Konsentrasi siswa juga berpotensi terpecah jika ruang belajar terlalu padat.
Banyak guru mulai membayangkan situasi kelas berisi 50 siswa sekaligus. Suara obrolan kecil saja bisa berubah seperti dengungan tribun stadion. Saat guru bertanya, jawaban siswa mungkin terdengar seperti paduan suara mendadak.
Namun, di sisi lain, pemerintah menghadapi kenyataan sulit. Tidak semua daerah memiliki cukup sekolah baru untuk menampung lonjakan jumlah pelajar. Pembangunan ruang kelas baru juga membutuhkan waktu panjang dan anggaran besar.
Karena itu, penambahan kapasitas kelas dianggap menjadi solusi cepat sementara. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi jumlah anak yang gagal masuk sekolah negeri akibat keterbatasan daya tampung. Terutama pada wilayah padat penduduk dengan jumlah pendaftar yang terus melonjak setiap tahun.
Suasana SPMB biasanya memang selalu menegangkan. Orang tua sibuk memeriksa jarak rumah ke sekolah. Anak mulai cemas melihat nilai rapor dibandingkan dengan teman-temannya. Grup WhatsApp keluarga mendadak ramai membahas sekolah favorit sampai tengah malam.
Kini, tambahan kuota kelas sedikit memberi napas lega bagi banyak keluarga. Setidaknya peluang masuk sekolah negeri menjadi lebih terbuka dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meski begitu, tantangan kualitas pendidikan tetap menjadi pekerjaan rumah besar.
Sebagian pemerhati pendidikan mulai mengingatkan risiko kelas terlalu padat. Mereka khawatir proses belajar menjadi kurang efektif jika jumlah siswa terus bertambah. Guru dinilai akan lebih sulit memberi perhatian khusus pada tiap murid.
Situasi itu terutama terasa pada jenjang SD. Anak usia sekolah dasar masih membutuhkan pendampingan lebih intens selama proses belajar. Semakin banyak siswa dalam satu ruangan, semakin besar tantangan menjaga fokus dan kenyamanan belajar mereka.
Namun, pemerintah tampaknya mencoba realistis menghadapi kondisi lapangan. Lonjakan jumlah calon siswa tidak mungkin diselesaikan dalam waktu singkat. Apalagi, kebutuhan sekolah negeri masih sangat tinggi karena biaya pendidikan swasta belum terjangkau semua keluarga.
Kemendikdasmen menilai kebijakan ini menjadi langkah darurat agar tidak ada anak tertinggal pendidikan. Pemerintah juga meminta daerah aktif menghitung kebutuhan rombel sejak awal. Dengan begitu, masalah kekurangan kursi sekolah bisa ditekan sebelum masa pendaftaran dimulai. R-02
