Ekspor SDA Wajib Lewat BUMN, Saham Batubara dan Sawit Langsung Anjlok
Tamabang batu bara. Foto : Istimewa
JAKARTA, SabangMerauke News - Saham-saham komoditas berguguran pada perdagangan Rabu (20/5/2026) setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan baru tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) yang mewajibkan penjualan sejumlah komoditas strategis dilakukan melalui BUMN pengekspor tunggal.
Tekanan paling dalam terjadi pada saham tambang mineral, batu bara, hingga emiten perkebunan sawit yang dinilai paling terdampak oleh arah kebijakan tersebut.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat melemah lebih dari 2 persen di tengah kekhawatiran pasar terhadap perubahan tata kelola ekspor komoditas strategis yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya di DPR.
Menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI), hingga pukul 11.46 WIB, IHSG melemah 1,40 persen ke level 6.281,77 setelah sempat anjlok 2,43 persen ke 6.215,56 sekitar pukul 11.22 WIB.
Dengan demikian, IHSG telah melemah tujuh sesi beruntun dan berada di level terendah sejak April 2025.
Tekanan terbesar datang dari indeks barang baku yang merosot 6,23 persen, disusul indeks energi yang anjlok 4,17 persen.
Saham-saham tambang mineral kembali tergelincir, melanjutkan pelemahan sehari sebelumnya saat rumor pembentukan badan pengendali ekspor mulai beredar di pasar.
Saham PT PAM Mineral Tbk (NICL) ambles 10,16 persen, PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE) turun 10 persen, PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) melemah 8,83 persen, serta PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) turun 8,82 persen.
Selain itu, saham PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) turun 7,02 persen, PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) melemah 6,80 persen, PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) turun 6,32 persen, PT Archi Indonesia Tbk (ARCI) melemah 5,37 persen, PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) turun 5,34 persen, PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) turun 4,48 persen, dan PT Central Omega Resources Tbk (DKFT) melemah 4,35 persen.
Tekanan juga melanda saham energi, khususnya batu bara. Saham PT Golden Eagle Energy Tbk (SMMT) jatuh 14,32 persen, PT Indika Energy Tbk (INDY) turun 10,66 persen, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) melemah 9,23 persen, PT Petrosea Tbk (PTRO) turun 8,56 persen, serta PT Royaltama Mulia Kencana Tbk (RMKO) melemah 6,80 persen.
Selanjutnya, saham PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (ADMR) turun 6,54 persen, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) melemah 6 persen, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) turun 5,91 persen, PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) melemah 5,15 persen, dan PT Harum Energy Tbk (HRUM) turun 3,87 persen.
Sementara itu, saham perkebunan sawit dan produsen CPO turut terkena imbas. Saham PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (NSSS) anjlok 9,09 persen, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) turun 6,03 persen, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT) melemah 3,79 persen, PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) turun 3,69 persen, PT Gozco Plantations Tbk (GZCO) melemah 2,40 persen, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) turun 1,89 persen, serta PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) melemah 1,74 persen.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pemerintah ingin harga komoditas strategis Indonesia ke depan ditentukan di dalam negeri seiring rencana penataan ulang tata kelola ekspor SDA.
Menurut Prabowo, Indonesia selama ini kehilangan potensi penerimaan besar akibat praktik under invoicing ekspor. Dia menyebut selama 34 tahun terakhir Indonesia kehilangan sekitar USD908 miliar atau setara Rp15.400 triliun karena nilai ekspor dilaporkan lebih rendah dari harga sebenarnya.
Pernyataan tersebut memperkuat sinyal pemerintah untuk memperketat kontrol terhadap perdagangan komoditas strategis, setelah sebelumnya muncul rumor pembentukan badan atau skema pengendali ekspor yang sempat memukul saham batu bara, mineral, hingga CPO.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengatakan penjualan hasil SDA Indonesia nantinya wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal.
“Hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin, menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. Penerbitan Peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas Sumber Daya Alam Kita,” kata Prabowo.
Prabowo melanjutkan, “Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian, hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.”
Tujuan utama kebijakan ini, kata Prabowo, adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktik kurang bayar (under invoicing), praktik pemindahan harga (transfer pricing), dan pelarian Devisa Hasil Ekspor.
Arah kebijakan itu diperkuat dengan munculnya slide “Skema PP Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA” dalam siaran TV Parlemen, yang memperlihatkan skema transisi pengalihan transaksi ekspor dari perusahaan ke BUMN mulai Juni 2026 hingga implementasi penuh pada September 2026.
Selain itu, Prabowo juga menyatakan pemerintah akan memperketat kebijakan devisa hasil ekspor melalui regulasi baru terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA).(R-04)
