Sekda Riau Sampaikan Program Prioritas Pemerintah dalam Peringatan Harkitnas ke-118
Sekretaris Daerah (Sekda) Riau, Syahrial Abdi saat menjadi inspektur upacara Harkitnas di Pekanbaru, Selasa (20/5/2026). Foto: Dok SM News
RIAU, SabangMerauke News - Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia dan perlindungan generasi muda melalui berbagai program strategis nasional yang disampaikan pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke 118 tahun 2026. Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Riau, Syahrial Abdi saat menjadi inspektur upacara Harkitnas di Pekanbaru, Selasa (20/5/2026).
Pada kesempatannya, pemerintah memaparkan sejumlah program prioritas yang disebut menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis (MBG) .
"MBG yang kini dijalankan secara bertahap di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia guna memperkuat fondasi kesehatan generasi muda, " tuturnya.
Lanjut Sekda, Pemerintah juga memperluas pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda di wilayah afirmasi, peningkatan kualitas guru, serta penyediaan beasiswa untuk mengurangi kesenjangan kualitas sumber daya manusia. Di sektor kesehatan, pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis sebagai langkah memastikan akses layanan medis yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Selain itu, penguatan ekonomi masyarakat desa dilakukan melalui pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang diarahkan menjadi penggerak ekonomi baru di tingkat desa," katanya.
Masyarakat, harap Sekda dapat memperoleh akses lebih mudah terhadap permodalan, pupuk, distribusi hasil panen, kebutuhan pokok, hingga layanan ekonomi dasar. Pemerintah juga menyoroti perlindungan generasi muda di ruang digital melalui penerapan penuh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP TUNAS.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah secara resmi membatasi akses anak di bawah usia 16 tahun terhadap media sosial dan platform digital berisiko tinggi sejak 28 Maret 2026.
“Kebijakan ini bertujuan memastikan anak-anak sebagai tunas bangsa dapat mengakses ruang digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan usia tumbuh kembangnya,” tutupnya. (R-05)
