JAKARTA, SabangMerauke News - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih melanda berbagai sektor industri di Indonesia mulai menunjukkan dampak serius terhadap sistem perlindungan sosial tenaga kerja. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat lonjakan signifikan pada klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sepanjang Maret 2026—sebuah sinyal kuat bahwa tekanan ekonomi belum sepenuhnya mereda.

Data OJK mengungkapkan, klaim JHT meningkat sebesar Rp1,85 triliun atau tumbuh 14,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Kenaikan ini terutama didorong oleh meningkatnya frekuensi pencairan dana oleh pekerja yang terkena PHK.

Tak hanya itu, lonjakan yang jauh lebih tajam terjadi pada program JKP. Klaim jaminan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan tersebut melesat hingga 91 persen secara tahunan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menegaskan bahwa fenomena PHK menjadi faktor utama di balik melonjaknya klaim tersebut. Menurutnya, meningkatnya jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan secara langsung memicu tingginya pencairan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan.

“Fenomena PHK memang berdampak pada peningkatan pembayaran manfaat, khususnya pada program JHT dan JKP,” ujarnya.

Selain faktor PHK, lonjakan drastis pada klaim JKP juga dipengaruhi oleh kebijakan relaksasi persyaratan pencairan serta peningkatan manfaat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025. Kebijakan ini membuat akses terhadap manfaat JKP menjadi lebih mudah bagi pekerja terdampak.

Kombinasi antara tekanan ekonomi, meningkatnya PHK, serta pelonggaran aturan tersebut menciptakan lonjakan klaim yang signifikan dalam waktu relatif singkat.

Meski kebijakan ini dinilai membantu pekerja, di sisi lain kondisi tersebut memunculkan tantangan baru bagi keberlanjutan program jaminan sosial.

OJK Ingatkan Risiko Jangka Panjang
OJK menilai lonjakan klaim ini tidak boleh dipandang sebagai fenomena sesaat. Jika tidak diantisipasi dengan baik, kondisi ini berpotensi mengganggu keseimbangan antara kecukupan manfaat bagi peserta dan keberlanjutan dana jaminan sosial.

Karena itu, OJK mendorong pengelolaan program jaminan sosial dilakukan secara prudent (hati-hati) dan adaptif. Salah satu langkah yang disarankan adalah evaluasi berkala terhadap desain program dan manfaat agar tetap selaras dengan kondisi ekonomi dan profil risiko peserta.

Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan bahwa dana jaminan sosial tetap mampu memenuhi kewajibannya dalam jangka panjang, tanpa mengalami tekanan berlebihan akibat lonjakan klaim.

Efek Domino ke Industri Asuransi
Lebih jauh, OJK juga menyoroti potensi efek domino dari gelombang PHK terhadap industri keuangan, khususnya sektor asuransi.

Dalam kondisi kehilangan pekerjaan, masyarakat cenderung mengalihkan prioritas ke kebutuhan pokok. Akibatnya, pembayaran premi asuransi berisiko terhenti atau polis menjadi tidak aktif (lapse).

Di saat yang sama, risiko gagal bayar debitur meningkat, terutama pada produk asuransi kredit. Hal ini dapat menekan kualitas aset perusahaan asuransi serta berdampak pada pertumbuhan premi.

Jika tidak diantisipasi dengan strategi yang tepat, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan rasio klaim dan menekan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi.

Fenomena lonjakan klaim JHT dan JKP pada dasarnya menjadi indikator penting kondisi ketenagakerjaan nasional. Meningkatnya klaim mencerminkan bahwa tekanan di sektor riil masih cukup besar, terutama di industri padat karya.

Data pemerintah sebelumnya juga menunjukkan bahwa hingga Maret 2026, sekitar 10.000 pekerja terdampak PHK, dengan mayoritas berasal dari sektor padat karya.

Angka tersebut memperkuat gambaran bahwa pasar tenaga kerja masih menghadapi tantangan serius, meskipun berbagai kebijakan stimulus telah digulirkan.

Menghadapi situasi ini, diperlukan respons terpadu dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, regulator, hingga pelaku industri. Penguatan program perlindungan sosial harus berjalan seiring dengan upaya menjaga stabilitas sektor keuangan.

OJK menegaskan bahwa keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan sistem keuangan menjadi kunci utama dalam menghadapi dampak gelombang PHK yang masih berlangsung.

Jika tidak dikelola dengan cermat, lonjakan klaim ini bukan hanya menjadi beban jangka pendek, tetapi juga berpotensi menimbulkan tekanan sistemik di masa depan. (R-05)