JAKARTA, SabangMerauke News - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan syarat minimal pendidikan S2 bagi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menegaskan batas kewenangan lembaga peradilan konstitusi dalam mengatur standar pencalonan pejabat publik.

Permohonan uji materi tersebut diajukan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya terkait syarat pendidikan calon legislatif. Pemohon meminta agar ketentuan minimal pendidikan yang saat ini hanya setara lulusan SMA dinaikkan menjadi minimal strata dua (S2), dengan alasan meningkatkan kualitas wakil rakyat di parlemen.

Namun dalam putusannya, MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima. Mahkamah menilai bahwa penentuan syarat pendidikan bagi calon anggota legislatif merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka (open legal policy), yang sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, yakni DPR bersama pemerintah.

Bukan Ranah MK
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menegaskan bahwa tidak semua persoalan dapat diputuskan melalui jalur uji materi di pengadilan konstitusi. Ada batas tegas antara kewenangan yudikatif dan legislatif.

Mahkamah berpandangan bahwa menaikkan standar pendidikan calon anggota DPR bukanlah isu konstitusionalitas, melainkan kebijakan yang bersifat politis dan administratif. Oleh karena itu, perubahan syarat tersebut seharusnya dibahas melalui mekanisme legislasi, bukan melalui putusan pengadilan.

Sikap ini sejalan dengan putusan-putusan sebelumnya, di mana MK juga menolak berbagai permohonan serupa yang mencoba menaikkan syarat pendidikan pejabat publik, baik untuk calon presiden maupun kepala daerah.

Syarat Caleg Tetap SMA
Dengan putusan ini, syarat minimal pendidikan bagi calon anggota DPR tetap mengacu pada aturan yang berlaku, yakni lulusan sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat.

Ketentuan tersebut memang sudah lama menjadi standar dalam sistem demokrasi Indonesia. Dalam praktiknya, syarat ini dinilai memberikan kesempatan luas bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam politik, tanpa hambatan pendidikan yang terlalu tinggi.

Di sisi lain, sistem pemilu Indonesia juga memberikan ruang bagi pemilih untuk menentukan kualitas wakilnya secara langsung melalui mekanisme pemilihan umum. Artinya, meskipun syarat formal relatif rendah, kualitas anggota DPR tetap ditentukan oleh pilihan rakyat.

Gugatan terkait syarat pendidikan ini mencerminkan perdebatan klasik dalam demokrasi: antara meningkatkan kualitas pemimpin dan menjaga akses politik yang inklusif.

Di satu sisi, ada dorongan untuk memastikan bahwa anggota legislatif memiliki kapasitas intelektual yang memadai dalam menyusun undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Argumen ini seringkali dikaitkan dengan kompleksitas persoalan negara yang semakin tinggi.

Namun di sisi lain, menaikkan syarat pendidikan dikhawatirkan justru mempersempit ruang partisipasi politik, terutama bagi masyarakat dari latar belakang ekonomi dan pendidikan yang terbatas.

MK dalam hal ini tampaknya memilih untuk tidak masuk dalam perdebatan tersebut, dan menyerahkannya sepenuhnya kepada proses politik di parlemen.

Kewenangan Legislator Ditegaskan
Putusan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa perubahan aturan pemilu harus dilakukan melalui jalur yang tepat. DPR sebagai lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk merevisi undang-undang, termasuk menetapkan syarat calon anggota legislatif.

Jika memang terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kualitas wakil rakyat melalui standar pendidikan, maka hal tersebut harus diperjuangkan melalui pembahasan undang-undang, bukan melalui gugatan ke MK.

Dengan kata lain, bola kini berada di tangan para legislator dan pemerintah untuk menilai apakah syarat pendidikan calon anggota DPR perlu diperketat di masa depan.

Putusan MK ini berpotensi berdampak pada dinamika politik menjelang pemilu berikutnya. Dengan tetap rendahnya syarat pendidikan formal, peluang masyarakat luas untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR tetap terbuka.

Hal ini bisa mendorong semakin beragamnya latar belakang calon legislatif, sekaligus memperkuat karakter demokrasi Indonesia yang inklusif.

Namun tantangan tetap ada. Tanpa peningkatan standar formal, partai politik dituntut lebih selektif dalam merekrut calon legislatif agar mampu menghadirkan wakil rakyat yang kompeten dan berintegritas.

Di sinilah peran partai politik menjadi krusial sebagai “penyaring awal” kualitas calon, sebelum akhirnya dipilih oleh rakyat dalam pemilu.

Pada akhirnya, putusan MK ini bukan sekadar soal syarat pendidikan, tetapi juga penegasan tentang batas peran lembaga negara dalam sistem demokrasi.

MK menegaskan dirinya sebagai penjaga konstitusi, bukan pembuat kebijakan. Sementara itu, DPR dan pemerintah tetap menjadi aktor utama dalam menentukan arah kebijakan publik, termasuk dalam merumuskan standar bagi calon pejabat negara.

Dengan demikian, perdebatan soal perlu atau tidaknya syarat S2 bagi calon anggota DPR kemungkinan besar belum akan berakhir. Namun satu hal yang pasti, jalur untuk mengubahnya sudah jelas: melalui proses politik, bukan melalui ruang sidang Mahkamah Konstitusi. (R-05)