Skandal Sertifikasi K3 Meledak, Tiga Perusahaan Batam Terseret Dugaan Suap Miliaran
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. (ist)
JAKARTA, SabangMerauke News - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan praktik suap sertifikasi K3 Kemnaker periode 2019 hingga 2025. Tiga perusahaan asal Batam diduga rutin mengirim uang kepada oknum pejabat demi melancarkan pengurusan sertifikasi. Penyidik KPK kini menelusuri aliran dana tunai dan transfer rekening bernilai miliaran rupiah.
Kasus tersebut berkembang setelah operasi tangkap tangan menyeret mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan beberapa waktu lalu. Penyidik mulai memeriksa sejumlah saksi dari perusahaan penyedia pelatihan dan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dugaan praktik pemerasan disebut berlangsung diam-diam selama bertahun-tahun dalam proses administrasi sertifikasi K3.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik telah memeriksa enam orang saksi dari Batam. Pemeriksaan berlangsung guna mendalami dugaan permintaan uang ilegal terkait pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kemnaker. Penyidik juga menelusuri pola pemberian uang menggunakan rekening pribadi serta transaksi tunai tertutup.
“Pemberian uang diduga dilakukan melalui transfer rekening dan penyerahan tunai,” kata Budi Prasetyo, Kamis, 14 Mei 2026. Penyidik masih mendalami besaran aliran dana serta pihak penerima dalam perkara tersebut. Sejumlah dokumen transaksi keuangan turut diperiksa guna memperkuat rangkaian alat bukti penyidikan.
Tiga perusahaan di Batam menjadi sorotan utama dalam pengembangan kasus dugaan suap sertifikasi K3 tersebut belakangan ini. Perusahaan pertama yakni PT Kiat Global Batam Sukses kawasan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Nama perusahaan lain muncul, yakni PT Tachi Trainindo, kawasan Soho Orchard Park Batam Center.
Perusahaan ketiga yakni PT Sarana Inspirasi Maju Bersaudara di kawasan Pertokoan Bukit Tiban Permai, Sekupang, Kota Batam. Perusahaan tersebut dikenal memakai nama dagang Professional Project Institute atau PPI Batam dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Bidang usaha perusahaan meliputi pelatihan sertifikasi K3 serta konsultasi industri manufaktur dan pertambangan.
Direktur PT Sarana Inspirasi Maju Bersaudara, Maria Agnesia Simanjuntak, turut menjalani pemeriksaan penyidik KPK di Polresta Barelang, Rabu, 13 Mei 2026. Pemeriksaan dilakukan terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan selama beberapa tahun terakhir. Penyidik mendalami hubungan transaksi perusahaan dengan sejumlah pejabat terkait proses administrasi sertifikasi tersebut.
“Iya, pemeriksaan berlangsung di Polresta Barelang Batam pada Rabu kemarin,” ujar sumber internal terkait proses penyidikan tersebut. Penyidik terlihat membawa sejumlah dokumen dan perangkat elektronik setelah pemeriksaan saksi selesai dilakukan malam hari. Aktivitas pemeriksaan menarik perhatian publik Batam karena menyeret perusahaan pelatihan sertifikasi yang cukup dikenal.
KPK juga menetapkan tiga tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan pemerasan sertifikasi K3 tersebut. Ketiganya yakni Chairul Fadly Harahap, Haiyani Rumondang, dan Sunardi Manampiar Sinaga. Penyidik menduga ketiganya turut menikmati hasil dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 selama periode perkara berlangsung.
Selain menetapkan tersangka baru, KPK juga mengeluarkan larangan bepergian ke luar negeri terhadap sejumlah orang terkait. Langkah tersebut dilakukan guna memperlancar pemeriksaan saksi dan mencegah potensi penghilangan alat bukti penting dalam penyidikan. Penyidik masih terus mengembangkan kemungkinan keterlibatan nama lain dalam skandal sertifikasi K3 tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian luas karena menyangkut pengurusan sertifikasi keselamatan kerja berbagai sektor industri nasional strategis. Sertifikasi K3 selama ini menjadi syarat penting operasional perusahaan manufaktur, migas, pertambangan, hingga konstruksi besar. Dugaan praktik uang pelicin membuat proses administrasi dinilai rawan akan permainan dan tekanan terhadap perusahaan pemohon.
Skandal tersebut merupakan pengembangan dari OTT yang sebelumnya menyeret Immanuel Ebenezer ke meja hukum. Hingga pertengahan Mei 2026, sebanyak sebelas orang telah menjalani persidangan terkait dugaan pemerasan bernilai Rp6,5 miliar. Nilai uang fantastis itu membuat kasus sertifikasi K3 menjadi salah satu sorotan besar penegakan hukum nasional tahun ini.
Penyidik KPK masih menelusuri kemungkinan adanya jaringan lebih luas dalam praktik pengurusan sertifikasi K3 tersebut. Sejumlah saksi tambahan dijadwalkan menjalani pemeriksaan lanjutan untuk mengungkap pola transaksi serta pembagian aliran dana. Publik kini menunggu langkah lanjutan KPK membongkar dugaan mafia sertifikasi keselamatan kerja dan lingkungan Kemnaker. R-02
