Mendagri Keras Ingatkan Pj Kepala Daerah Tak Mata Duitan: Biaya Politik Tak Ada!
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Foto: Net
SabangMerauke News - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan para pejabat (Pj) Kepala Daerah yang baru dilantik harus mampu mengubah pola pikir atau mindset dan budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) yang berorientasi uang atau money oriented.
“Rekan-rekan harus mampu mengubah mindset di kalangan ASN, staff jajaran dan budaya kerja. Mindset-nya mohon maaf di ASN, yang bisa diduitin, diduitin. Yang bisa dipersulit, dipersulit,” kata Tito di Kementerian Dalam Negeri pada Kamis, 16 Juni 2022.
Hal itu, kata Tito, kerap terjadi dalam proses penyusunan anggaran program kerja. Memang, anggaran belanja pegawai sudah tidak bisa diotak-atik. Namun, belanja barang itu masih bisa diakalin untuk dipersulit.
“Di belanja barang jasa, itu nanti yang dipikirin buat program. Programnya, saya dapet berapa. Nah ini yang harus dihilangkan. Belanja modal sudah kecil, belanja modal istilahnya 10, yang sampai 2, yang 8 buat bagi-bagi. Enggak akan ada perubahan di daerah itu,” jelas mantan Kapolri ini.
Oleh karena itu, Tito berharap kepada para Pejabat Kepala Daerah untuk mengubah mindset diri sendiri dan jajarannya juga agar tidak memiliki pola pikir mencari kekayaan dengan jabatannya.
“Tolong betul dalam mindset kita mindset tiap-tiap rekan-rekan kepala daerah, tolong jangan sekali-sekali berpikir kesempatan yang ada ini untuk mencari kekayaan. Yang tadi money oriented, minta dilayani, menjadi pelayan. Ini harus mengubah kultur, pikiran, dan mengubah sistem,” ucapnya.
Tanpa biaya politik
Tito menjelaskan Pejabat Kepala Daerah ini bukan dipilih dalam proses Pilkada, tapi melalui penugasan sehingga menguntungkan karena biaya politik hampir tidak ada. “Rekan-rekan legitimasi karena bukan dipilih oleh rakyat langsung legitimasi dari publik,” kata Tito.
Di sisi lain, Tito mengatakan para pejabat Kepala Daerah ini juga menguntungkan karena biaya politik hampir tidak ada. Makanya, ia mengingatkan jangan sampai Pejabat Kepala Daerah ada yang transaksional.
“Saya akan keras. Saya sudah sampaikan kepada jajaran otonomi daerah, ada transaksional saya sendiri yang akan bawa ke KPK. Kita doakan tidak ada yang terkena korupsi, Insya Allah kita doakan,” jelasnya. (*)
