Rapat Tak Cukup, Kepala Daerah Diminta Sidak Harga, Inflasi Nasional Terancam Naik
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir (ist)
JAKARTA, SabangMerauke News - Tingkat inflasi nasional kembali menekan daerah bergerak cepat. Kementerian Dalam Negeri mengingatkan bahwa ancaman harga naik tidak bisa dihadapi dari meja rapat saja. Kepala daerah wajib turun langsung ke pasar untuk membaca situasi nyata.
Arahan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam rapat virtual lintas Indonesia, Selasa, 5 Mei 2026. Peserta terdiri dari kementerian, lembaga, kepala daerah, serta unsur Forkopimda dari berbagai wilayah. Rapat ini menjadi forum rutin untuk memantau dinamika inflasi mingguan.
Tomsi Tohir menegaskan kehadiran dalam rapat tidak cukup untuk menahan laju inflasi. Ia meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah benar-benar turun ke lapangan mengecek harga. “Jangan hanya ikut rapat, turun ke pasar dan jalankan langkah pengendalian,” kata Tomsi Tohir.
Tekanan inflasi nasional tercatat berada di angka 2,42 persen secara tahunan pada April 2026. Angka ini berasal dari akumulasi kondisi harga di seluruh daerah Indonesia. Setiap wilayah memiliki kontribusi yang bisa memperbesar atau menahan tekanan inflasi nasional.
Ia menilai daerah dengan inflasi tinggi menunjukkan adanya kenaikan harga komoditas tertentu. Kondisi itu harus segera diidentifikasi melalui pengamatan langsung di lapangan. Dari sana, langkah koreksi bisa dijalankan sebelum lonjakan semakin luas.
Tomsi Tohir juga meminta kepala daerah membaca laporan kondisi inflasi wilayah masing-masing. Data tersebut menjadi peta awal untuk memahami masalah yang perlu diperbaiki segera. Analisis ini penting agar kebijakan tidak salah sasaran dalam pengendalian harga.
“Setiap daerah harus memahami kondisi sendiri agar bisa menekan kenaikan harga,” ujar Tomsi Tohir. Ia menekankan peran aktif pemerintah daerah dalam menentukan stabilitas ekonomi lokal. Tanpa intervensi cepat, tekanan harga bisa menjalar ke sektor lain.
Daftar provinsi dengan inflasi tertinggi April 2026 menunjukkan ketimpangan antarwilayah. Papua Barat mencatat angka tertinggi mencapai 5 persen dalam periode tersebut. Disusul Papua Pegunungan, Aceh, Papua Barat Daya, hingga Kalimantan Selatan dengan angka mendekati empat persen.
Daerah lain seperti Kalimantan Tengah, Papua Selatan, Nusa Tenggara Barat, serta Maluku juga masuk daftar tinggi. Angka tersebut menunjukkan tekanan harga tidak merata di seluruh Indonesia. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas nasional.
Pada tingkat kabupaten, Manokwari mencatat inflasi tertinggi mencapai 5 persen dalam periode yang sama. Aceh Tengah, Jayawijaya, serta Sumenep mengikuti dengan angka mendekati lima persen. Daerah lain seperti Kapuas, Tanah Laut, hingga Kolaka juga menunjukkan tekanan harga signifikan.
Sementara itu, pada tingkat kota, Tual menjadi wilayah dengan inflasi tertinggi mencapai 4,98 persen. Kota Sorong, Gunungsitoli, hingga Bima masuk dalam daftar dengan angka tinggi lainnya. Kota-kota ini menggambarkan bahwa tekanan harga juga terjadi di pusat aktivitas ekonomi lokal.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa inflasi tidak hanya terjadi di wilayah terpencil. Kota dengan aktivitas perdagangan tinggi juga mengalami tekanan serupa akibat distribusi dan pasokan. Faktor logistik sering menjadi penentu utama naiknya harga komoditas di daerah.
Tomsi Tohir menilai daerah dengan inflasi tinggi harus segera melakukan langkah korektif. Intervensi bisa dilakukan melalui operasi pasar hingga penguatan distribusi barang. Langkah cepat diperlukan agar dampak terhadap masyarakat tidak semakin besar.
Ia juga memberi apresiasi kepada daerah yang mampu menjaga inflasi tetap rendah. Upaya tersebut menunjukkan koordinasi yang berjalan efektif antara pemerintah dan pelaku pasar. Stabilitas harga menjadi indikator penting keberhasilan pengelolaan ekonomi daerah.
“Daerah dengan inflasi rendah patut diapresiasi atas kerja keras pengendalian harga,” kata Tomsi Tohir. Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa keberhasilan daerah lain bisa dijadikan contoh. Praktik terbaik perlu dibagikan agar wilayah lain bisa mengikuti langkah serupa.
Pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan angka statistik semata. Dampaknya langsung terasa pada daya beli masyarakat di berbagai lapisan ekonomi. Kenaikan harga pangan menjadi faktor paling sensitif dalam memicu keresahan publik.
Rapat rutin yang digelar setiap minggu menjadi alat pemantauan kondisi harga nasional. Forum ini menggabungkan data, laporan lapangan, serta strategi pengendalian yang bisa diterapkan. Namun, efektivitas tetap bergantung pada implementasi di tingkat daerah.
Instruksi untuk turun ke pasar menjadi pendekatan berbeda dalam pengendalian inflasi saat ini. Pemerintah pusat mendorong pejabat daerah melihat langsung dinamika harga di lapangan. Cara ini dinilai lebih cepat membaca perubahan dibandingkan sekadar laporan administratif.
Keterlibatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga. Tim ini berfungsi mengoordinasikan berbagai instansi dalam mengendalikan distribusi dan pasokan. Peran aktif tim menentukan keberhasilan strategi yang telah dirancang.
Kondisi inflasi yang terkendali akan menjaga stabilitas ekonomi nasional dalam jangka panjang. Sebaliknya, lonjakan harga bisa memicu tekanan sosial serta penurunan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian inflasi menjadi prioritas penting pemerintah.
Di tengah dinamika ekonomi global, tekanan harga bisa datang dari berbagai arah. Faktor eksternal seperti harga energi dan pangan dunia ikut memengaruhi kondisi domestik. Daerah perlu sigap merespons perubahan tersebut agar dampaknya tidak meluas.
Rapat ini menjadi pengingat bahwa angka inflasi bukan sekadar statistik dingin. Di balik angka terdapat realitas pasar, distribusi, serta perilaku ekonomi masyarakat. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan agar harga tetap stabil dan terkendali.
Perhatian kini tertuju pada langkah konkret yang akan diambil daerah dalam waktu dekat. Apakah instruksi turun ke pasar benar-benar dijalankan atau berhenti di tingkat wacana. Jawaban itu akan terlihat dari pergerakan angka inflasi pada bulan berikutnya. R-02
