Zulhas Jadi Mendag Cuma Demi Politik, Bukan Kepentingan Publik
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Foto: Net
SabangMerauke News - Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (15/6/2022) kemarin, penuh dengan muatan politik.
Agung menyayangkan penunjukan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menjadi Menteri Perdagangan (Mendag) dan tak dirombaknya menteri bidang perekonomian lain.
"Sayangnya muatan politik tampak mendominasi ketika Ketua Umum PAN Zulkifi Hasan ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan dan menteri-menteri bidang perekonomian luput dari pergantian," ujar Agung dalam keterangannya, Kamis (16/6/2022).
Agung menjelaskan, sejatinya reshuffle kabinet menjadi sebuah agenda publik.
Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir, mengemuka beragam permasalahan ekonomi, terutama soal stabilitas harga-harga kebutuhan pokok.
Kemudian, yang paling heboh adalah terjadinya kelangkaan minyak goreng disertai harga yang membumbung tinggi hingga saat ini.
"Drama reshuffle menjadi antiklimaks karena nalar politik di atas kepentingan publik yang sudah semestinya menjadi prioritas. Apalagi tingkat kepuasan terhadap pemerintah bergerak fluktuatif di kisaran 58-68 persen berdasarkan temuan survei berbagai lembaga kredibel," tuturnya.
Agung mengatakan, apabila permasalahan itu tak disikapi secara profesional, maka tinggal menunggu waktu tren penurunan kepuasan terhadap pemerintah kembali terjadi.
Lebih jauh, Agung memandang subtansi soal reshuffle tidak bisa terhindar dari agenda politik yang terus bergulir menjelang Pemilu 2024.
"Suka atau tidak, secara internal Presiden Jokowi dituntut untuk menjaga stabilitas politik agar program-program pemerintah berlangsung efektif sehingga yang diganti adalah para menteri dari non-parpol. Harmoni ini menjadi awalan positif agar saat menyambut momentum 2024, Presiden Jokowi bisa turut berpartisipasi baik di panggung depan maupun belakang," kata Agung.
Kemudian, kata Agung, poros koalisi juga sudah mulai terbentuk dengan Golkar-PAN-PPP bersatu menjadi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Dia menduga kehadiran koalisi ini adalah buah dari tangan dingin Jokowi. Selain itu, peluang terbentuknya koalisi lain juga ada.
"Misalnya berhasil digagas mandiri oleh PDI-P. kemudian manuver PKB bersama PKS yang membutuhkan minimal 1 tambahan mitra koalisi tercapai dengan Gerindra atau bersama Nasdem-Demokrat, untuk memenuhi ambang batas pilpres (presidential threshold)," bebernya.
"Artinya mitra koalisi yang berada dalam kabinet menanti arahan strategis dari Presiden Jokowi agar lakon yang dijalani seirama mulai sebelum, selama, dan sesudah Pemilu 2024," sambung Agung.
Sementara itu, Agung meyakini Jokowi masih menjadi tokoh sentral yang memainkan peranan vital dalam pembentukan poros koalisi, termasuk pasangan capres dan cawapresnya.
Karena, lanjut Agung, beberapa anggota menteri menjadi kandidat, dan dalam beberapa kesempatan Jokowi turut memberikan restu.
"Hubungan timbal-balik semacam ini bagi para menteri maupun bukan menteri penting, agar jalan mereka menuju arena pilpres berlangsung lancar. Sementara di sisi Presiden Jokowi, kepentingannya agar program-program yang ia jalankan selama ini bisa terus berlanjut (legacy)," terangnya.
Dia juga menyarankan partai-partai yang berada di luar pemerintahan seperti PKS dan Demokrat untuk memanfaatkan momen, di mana saat ini merupakan momentum yang tepat untuk menjalankan mekanisme skema pengawasan yang efektif.
Hal ini dilakukan agar kinerja Kabinet Indonesia Maju semakin lebih baik. Apabila pengawasan sukses dijalankan, ujung-ujungnya partai juga bakal menerima insentif elektoral.
"Publik harus siap secara lahir batin memasuki tahun politik. Sehingga menuntut kedewasaan dalam menyikapi setiap perbedaan demi menghindari terjadinya pembelahan sosial seperti dua pemilu sebelumnya. Di saat yang sama juga ‘harus maklum’ ketika problem ekonomi semakin kompleks," imbuh Agung.
Presiden Jokowi melantik Zulhas menjadi Mendag menggantikan Muhammad Lutfi. Sementara, eks Panglima TNI Marsekal (Purnawirawan) Hadi Tjahjanto ditunjuk menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil. (*)
