JAKARTA, SabangMerauke News - Presiden Prabowo Subianto berjanji untuk segera menurunkan pengenaan bunga pada kredit untuk rakyat hingga maksimal 5 persen. Janji itu dikoarkannya dalam perayaan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Di hadapan ribuan buruh yang memadati kawasan Monas sejak pagi, Prabowo menyampaikan komitmennya untuk menghadirkan akses pembiayaan yang lebih adil dan terjangkau bagi masyarakat kecil. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini akan segera direalisasikan melalui perbankan milik negara.

“Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5 persen satu tahun,” tegas Prabowo, disambut sorak dan tepuk tangan para buruh.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu sorotan utama dalam peringatan May Day tahun ini. Prabowo menilai, selama ini masyarakat kecil kerap terbebani bunga pinjaman yang sangat tinggi, terutama dari praktik pinjaman informal atau rentenir yang tidak memiliki regulasi jelas.

Menurutnya, kondisi tersebut harus segera diakhiri. Ia menyoroti bahwa banyak rakyat kecil terjebak dalam lingkaran utang dengan bunga yang tidak masuk akal, bahkan mencapai puluhan persen per tahun.

“Selama ini rakyat kecil kalau pinjam uang bunganya luar biasa gilanya, betul? Orang kecil pinjam uang bunganya bisa 70 persen setahun, betul?” seru Prabowo, yang langsung dijawab teriakan setuju oleh massa buruh.

Ia menegaskan, negara tidak boleh membiarkan praktik semacam itu terus berlangsung. Pemerintah, kata dia, harus hadir untuk melindungi rakyat dari jeratan utang berbunga tinggi yang justru memperburuk kondisi ekonomi masyarakat kecil.

Langkah penurunan bunga kredit hingga maksimal 5 persen ini diharapkan menjadi solusi konkret untuk memperluas akses pembiayaan yang sehat. Dengan bunga yang lebih rendah, pelaku usaha kecil dan pekerja di sektor informal diharapkan dapat memperoleh modal tanpa terbebani cicilan yang memberatkan.

Tak hanya soal bunga kredit, Prabowo juga menyinggung persoalan lain yang tengah menjadi perhatian publik, yakni besaran potongan atau setoran yang harus dibayarkan pengemudi ojek online (ojol) kepada perusahaan aplikator.

Dalam pidatonya, ia secara tegas meminta agar perusahaan aplikator segera menyesuaikan kebijakan mereka. Menurut Prabowo, potongan yang saat ini mencapai sekitar 20 persen dinilai terlalu besar dan memberatkan para pengemudi.

“Ojol kerja keras, ojol mempertaruhkan jiwanya tiap hari. Ojol aplikator perusahaan minta disetor 20 persen. Gimana ojol, setuju 20 persen?” ujarnya, memancing respons dari para buruh dan pengemudi ojol yang hadir.

Ia kemudian menanyakan alternatif angka yang lebih rendah, seperti 15 persen hingga 10 persen. Namun, Prabowo menegaskan bahwa angka tersebut masih belum cukup adil.

“Bagaimana (kalau) 15 persen? Berapa, kalian minta 10 persen? Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen. Harus di bawah 10 persen,” tegasnya.

Pernyataan itu menandakan sikap pemerintah yang ingin memberikan perlindungan lebih besar kepada para pekerja di sektor transportasi berbasis aplikasi. Prabowo menilai, para pengemudi ojol adalah pekerja yang menghadapi risiko tinggi di jalan setiap hari, sehingga sudah sepatutnya mendapatkan perlakuan yang lebih adil dari sisi pendapatan.

Dengan nada keras, ia bahkan memperingatkan perusahaan aplikator agar mematuhi kebijakan yang akan ditetapkan pemerintah. Menurutnya, tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan berlebihan dari kerja keras para pengemudi.

“Enak aje, lo yang keringat dia yang dapat duit, sorry aje. Kalau enggak mau ikut kita, enggak usah berusaha di Indonesia,” ujarnya menegaskan.

Pidato Prabowo dalam peringatan May Day ini mencerminkan fokus pemerintah terhadap isu kesejahteraan pekerja dan ekonomi kerakyatan. Dua poin utama yang disorot—penurunan bunga kredit dan pengurangan potongan ojol—dinilai sebagai langkah konkret untuk meringankan beban masyarakat.

May Day sendiri menjadi momentum penting bagi para pekerja untuk menyuarakan aspirasi mereka. Tahun ini, isu perlindungan pekerja, keadilan ekonomi, dan akses pembiayaan menjadi topik utama yang mengemuka.

Dengan janji penurunan bunga kredit hingga 5 persen, pemerintah diharapkan mampu memberikan angin segar bagi masyarakat kecil, khususnya pelaku usaha mikro dan pekerja informal. Sementara itu, rencana pengetatan aturan potongan ojol menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin menciptakan ekosistem kerja yang lebih adil di era ekonomi digital.

Meski demikian, realisasi dari berbagai janji tersebut akan sangat bergantung pada implementasi di lapangan. Publik kini menanti langkah konkret pemerintah dan regulasi yang akan diterbitkan dalam waktu dekat.

Bagi para buruh dan pekerja informal, pernyataan ini menjadi harapan baru bahwa negara hadir untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan mereka, bukan sekadar janji di atas panggung peringatan May Day. (R-05)