Pusat Serahkan Kewenangan Izin Angkutan Barang KBLI 49431 ke Pemprov Riau
Izin angkutan bermotor untuk barang umum dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 49431 akan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau setelah sebelumnya berada di bawah pemerintah pusat. Foto: SM News/Created by Al
RIAU, SabangMerauke News - Izin angkutan bermotor untuk barang umum dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 49431 akan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau setelah sebelumnya berada di bawah pemerintah pusat. Hal ini setelah Pemerintah Provinsi Riau berhasil mengupayakan peralihan kewenangan perizinan tersebut menjadi kewenangan daerah.
Atas hal itu Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, menyampaikan apresiasi komunikasi yang dilakukan Pemprov Riau dengan Pemerintah Pusat. Menurutnya, komunikasi yang dilakukan Pemprov berhasil mengalihkan kewenangan tumpang tindih antara pusat dan daerah.
Sebelumnya kewenangan tersebut masih tumpah tindih dan banyak perusahaan angkutan di Riau yang tidak memiliki izin.
"Pekan ini sudah dapat kejelasan bahwa kewenangan angkutan bermotor umum itu kembali ke daerah, sehingga seluruh pelaku usaha sudah bisa melakukan pengurusan izin di Pemprov Riau melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)," ujar Abdullah, Kamis (23/4/2026).
Ketua Panitia Kusus Optimalisasi Pendapatan Daerah itu menyebut, ada 200 lebih pelaku usaha angkutan bermotor untuk barang umum ini yang belum berizin. Namun dengan peralihan kewenangan tersebut, dirinya meminta pelaku usaha angkutan bermotor ini segera mengurus izinnya di DPM-PTSP dan Dinas Perhubungan.
Setelah mengurus izin, Abdullah, juga meminta agar pelaku usaha menunaikan kewajibannya untuk mengurus pajak-pajak khususnya pajak kendaraan bermotor yang mereka gunakan.
Abdullah, memperkirakan dari 200 lebih pelaku usaha angkutan bermotor ini bisa meningkatkan pendapatan daerah sekitar Rp20 miliar.
"Nah dalam hitungan kita lebih dari Rp20 miliar akan didapatkan oleh Pemprov Riau jika seluruh pelaku usaha ini segera menyelesaikan kewajiban-kewajiban dan perizinannya ini," ungkapnya.
Artinya, kata Abdullah, perizinannya sudah dimudahkan dengan kembalinya kewenangan ke Pemprov Riau. Karena itu, seluruh pelaku usaha diharapkan untuk melengkapi seluruh persyaratannya dan segera berkoordinasi dengan DPM-PTSP Provinsi Riau. (R-05)
