JAKARTA, SabangMerauke News - Center of Economic and Law Studies merilis laporan dan penelitian berjudul “Laporan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia 2026: Republik Oligarki” di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (21/4/2026). Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, mengungkapkan temuan mencengangkan: kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan 55 juta masyarakat.

Dalam pemaparannya, Media menyebutkan bahwa konsentrasi kekayaan di tangan segelintir elite semakin mengkhawatirkan. “Temuan utama kami menunjukkan kekayaan 50 triliuner teratas bahkan lebih besar dari APBN dan setara dengan seperlima Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia,” ujarnya.

Data dalam laporan tersebut memperlihatkan ketimpangan yang kian tajam. Kekayaan kelompok superkaya meningkat dengan sangat cepat, bahkan mencapai kenaikan sekitar Rp 13 miliar per hari. Di sisi lain, kenaikan upah pekerja rata-rata hanya berkisar Rp 2 ribu per hari. Ketimpangan ini menunjukkan adanya jurang yang semakin lebar antara kelompok atas dan masyarakat luas.

Lebih jauh, CELIOS menyoroti bahwa sekitar 58 persen kekayaan 50 orang terkaya berasal dari sektor ekstraktif. Industri seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel menjadi penyumbang utama akumulasi kekayaan tersebut. Sektor ini, menurut Media, tidak hanya menghasilkan keuntungan besar, tetapi juga membawa dampak lingkungan yang signifikan.

“Ketimpangan ini bukan sesuatu yang terjadi secara alami atau takdir, melainkan hasil dari sistem ekonomi dan politik yang terus direproduksi dari generasi ke generasi,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin cenderung mewarisi keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang mobilitas sosial.

Kondisi tersebut memperburuk kesenjangan sosial di Indonesia. Mayoritas masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, sementara kekayaan terus terkonsentrasi di tangan segelintir elite. Dampak ketimpangan ini dirasakan lebih berat oleh kelompok rentan seperti pekerja informal, perempuan, dan generasi muda.

CELIOS juga mengkritisi cara pandang pembangunan yang terlalu berfokus pada angka pertumbuhan ekonomi. Selama ini, pertumbuhan ekonomi di atas lima persen sering dijadikan indikator keberhasilan pembangunan nasional. Namun, menurut Media, indikator tersebut tidak cukup untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

“Pertumbuhan ekonomi sering kali tidak menjawab pertanyaan mendasar: siapa yang sebenarnya menikmati hasilnya?” katanya. Ia menilai pendekatan ini sudah mulai ditinggalkan dalam diskursus ekonomi modern karena mengabaikan aspek distribusi.

Berdasarkan data yang dihimpun, total kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2019, nilainya tercatat sebesar Rp 2.508 triliun, dan melonjak menjadi Rp 4.651 triliun pada 2026—hampir dua kali lipat dalam kurun waktu relatif singkat.

Jika tren ini terus berlanjut tanpa adanya perubahan struktural, CELIOS memperingatkan bahwa kekayaan kelompok elite bisa semakin mendominasi. Bahkan, dalam proyeksi mereka, kekayaan 50 orang terkaya berpotensi setara dengan 111 juta penduduk Indonesia di masa depan.

Selain ketimpangan ekonomi, laporan ini juga menyoroti dampak lingkungan dari akumulasi kekayaan tersebut. Disebutkan bahwa 57 jet pribadi milik kelompok superkaya menghasilkan emisi hingga 46.170 ton CO₂e per tahun. Angka ini setara dengan emisi ribuan kendaraan bermotor, memperkuat tudingan bahwa kelompok elite turut berkontribusi besar terhadap krisis iklim.

Kontribusi sektor ekstraktif terhadap total kekayaan juga mengalami peningkatan signifikan. Pada periode 2019–2022, kontribusinya berada di kisaran 39 hingga 46 persen. Namun, pada 2026, angka ini melonjak menjadi sekitar 57,8 persen. Hal ini menandakan ketergantungan yang semakin besar pada eksploitasi sumber daya alam.

Media menegaskan bahwa keuntungan besar dari sektor ini sebagian besar hanya dinikmati oleh elite, sementara dampak negatifnya ditanggung oleh masyarakat luas. Ia mencontohkan peristiwa banjir di wilayah Sumatera pada Desember 2025 yang terjadi di daerah dengan eksploitasi sumber daya intensif. Hingga Maret 2026, masih ada warga yang belum kembali ke rumah mereka akibat bencana tersebut.

“Ini menunjukkan bahwa biaya lingkungan dan sosial dari aktivitas ekonomi tidak didistribusikan secara adil,” ujarnya.

Di akhir pemaparannya, Media menekankan pentingnya reformasi struktural dalam sistem ekonomi dan politik Indonesia. Tanpa langkah konkret untuk memperbaiki distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya, ketimpangan diperkirakan akan terus melebar.

Laporan CELIOS ini menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi semata tidak cukup. Pemerataan dan keadilan sosial harus menjadi bagian utama dalam arah pembangunan nasional ke depan. (R-05)