PDIP Sentil Keras Pelantikan Anak Bupati Malang
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyoroti pelantikan Ahmad Zulfikar Nurrahman sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Foto : Istimewa
Jakarta, SABANGMERAUKE NEWS - Langkah Bupati Malang melantik anak kandung sebagai kepala dinas memicu polemik politik. PDIP menilai keputusan itu mencederai prinsip meritokrasi dan etika pemerintahan. Kritik keras muncul sebagai peringatan terhadap praktik nepotisme di lingkungan birokrasi.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyoroti pelantikan Ahmad Zulfikar Nurrahman sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Jabatan tersebut diberikan langsung oleh ayahnya yang menjabat sebagai bupati aktif. Hasto mengaku telah menerima informasi lengkap terkait proses pelantikan tersebut.
Ia menilai keputusan itu kurang elok dan berpotensi menimbulkan persepsi negatif di publik. “Fraksi PDI Perjuangan kami minta untuk mengkritisi hal tersebut,” ujar Hasto di Jakarta, Sabtu (18/4/2026). Pernyataan itu menegaskan sikap partai terhadap praktik yang dianggap menyimpang dari etika politik.
Hasto menegaskan pentingnya sistem meritokrasi dalam pengisian jabatan pemerintahan. Sistem tersebut menempatkan individu berdasarkan kemampuan, kompetensi, serta integritas yang terukur. Penunjukan berbasis hubungan keluarga dinilai berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Ia mengingatkan bahwa jabatan publik harus diisi melalui proses yang transparan dan objektif. Faktor kedekatan keluarga, kekayaan, maupun popularitas tidak boleh menjadi dasar penentuan posisi strategis. Praktik seperti itu dinilai dapat menghambat profesionalisme birokrasi.
Menurut Hasto, pendidikan politik memang bisa dimulai dari lingkungan keluarga. Namun penerapannya tidak boleh melanggar prinsip keadilan dalam tata kelola pemerintahan. “Jangan sampai praktik tidak adil terjadi dalam penyelenggaraan negara,” tegasnya.
Kasus ini menjadi sorotan karena terjadi di tengah tuntutan publik terhadap pemerintahan bersih. Transparansi dan akuntabilitas menjadi isu utama dalam setiap pengisian jabatan. Kritik dari partai politik memperlihatkan adanya tekanan agar pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis.(R-04)
