Saat Kepulauan Meranti Berguru ke Pekanbaru: Serap Ilmu Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, Sosok Irwan Nasir Belum Dilibatkan?
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti melakukan kunjungan kerja yang dilakukan ke Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru pada Senin (13/4/2026). Foto: SM News
RIAU, SabangMerauke News - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan melalui langkah konkret membangun sinergi antardaerah. Salah satu upaya itu terlihat dalam kunjungan kerja yang dilakukan ke Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru pada Senin (13/4/2026), yang menjadi momentum penting untuk saling berbagi pengalaman dalam mempercepat pembangunan daerah.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti, Asmar, didampingi Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kehadiran rombongan disambut hangat oleh Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, didampingi Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, beserta jajaran pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban itu menjadi ruang dialog terbuka antara dua pemerintah daerah yang sama-sama berkomitmen memperkuat kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Asmar menyampaikan bahwa pihaknya melihat secara langsung berbagai perubahan positif yang terjadi di Kota Pekanbaru dalam beberapa waktu terakhir.
Ia menilai kemajuan yang dicapai ibu kota Provinsi Riau itu dapat menjadi referensi penting bagi Kepulauan Meranti dalam melakukan pembenahan sistem pemerintahan secara bertahap dan berkelanjutan.
Menurutnya, kunjungan ini bukan sekadar agenda silaturahmi antarpemerintah daerah, tetapi menjadi bagian dari strategi belajar bersama untuk memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Melalui pertemuan tersebut, kedua daerah berharap dapat membangun sinergi yang lebih erat, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Setelah sesi penyambutan, kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan bersama antara Wali Kota Pekanbaru dan jajaran Pemkab Kepulauan Meranti. Dalam forum diskusi tersebut, sejumlah isu strategis menjadi perhatian utama, mulai dari pengelolaan sampah, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan administrasi pemerintahan di lingkungan sekretariat daerah.
Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menegaskan bahwa kunjungan kerja tersebut tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata. Ia berharap seluruh OPD yang ikut serta dapat menyerap pengalaman dan praktik terbaik yang diterapkan di Pekanbaru untuk kemudian diimplementasikan di Kepulauan Meranti sesuai kebutuhan daerah.
“Banyak hal yang patut menjadi contoh, terutama dalam penataan pemerintahan. Ini yang ingin kami pelajari lebih lanjut. Kami berharap hasil dari kunjungan ini benar-benar ditindaklanjuti oleh OPD terkait,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyatakan kesiapan pemerintahannya untuk membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan Pemkab Kepulauan Meranti, baik melalui pertukaran informasi maupun pendampingan teknis di berbagai sektor strategis pemerintahan.
“Kami siap mendukung, baik melalui pertukaran informasi maupun pendampingan teknis, agar tata kelola pemerintahan di Kepulauan Meranti semakin baik,” ungkapnya.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah poin strategis menjadi fokus pembahasan bersama. Salah satunya adalah penyederhanaan sistem perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu berbasis aplikasi yang telah terintegrasi di Kota Pekanbaru. Sistem ini dinilai mampu memangkas waktu pengurusan izin secara signifikan sekaligus meningkatkan transparansi pelayanan publik.
Selain itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian penting. Strategi Pemko Pekanbaru dalam meningkatkan PAD melalui pengelolaan pajak daerah yang lebih efektif dan terukur dinilai dapat menjadi referensi bagi Kepulauan Meranti dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Tak kalah penting, sinergi pembangunan infrastruktur dan ketertiban kota turut menjadi topik diskusi. Kolaborasi antara Pemko Pekanbaru dengan berbagai instansi, termasuk dukungan teknis dalam penerapan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pengelolaan drainase, hingga penanganan persoalan sampah secara sistematis menjadi contoh praktik baik yang menarik perhatian rombongan Pemkab Kepulauan Meranti.
Kunjungan kerja ini pun diharapkan menjadi langkah awal dari kerja sama yang lebih luas dan berkelanjutan antara kedua daerah. Lebih dari sekadar bertukar pengalaman, pertemuan tersebut membawa harapan lahirnya inovasi baru dalam tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif, modern, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Di tengah upaya memperkuat sinergi antardaerah melalui pertukaran informasi dan pendampingan teknis di berbagai sektor strategis antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, muncul satu nama yang belakangan turut menjadi perbincangan di ruang-ruang pemerintahan yakni Irwan Nasir.
Mantan Bupati Kepulauan Meranti dua periode itu disebut-sebut turut memberikan pandangan dan masukan terkait tata kelola pemerintahan kepada Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho. Namun di sisi lain, publik juga mempertanyakan mengapa pengalaman Irwan Nasir justru belum tampak dilibatkan secara langsung dalam dinamika pemerintahan Kepulauan Meranti saat ini.
Menanggapi hal tersebut, Irwan Nasir memilih memberikan respons singkat dan tidak ingin persoalan itu dibahas terlalu jauh.
“Tidak usah dibahas lagi, kita lihat sajalah,” ujarnya singkat.
Meski demikian, ia tidak menampik bahwa dirinya memang sempat dimintai saran oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam beberapa hal terkait tata kelola pemerintahan. Pengalaman panjangnya memimpin Kepulauan Meranti selama dua periode dinilai menjadi salah satu referensi penting dalam membangun sistem birokrasi yang efektif dan adaptif.
Irwan menyebutkan bahwa saat ini sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru mulai dari Sekretaris Daerah, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga camat dan pegawai lainnya merupakan figur-figur yang pernah bekerja bersamanya ketika memimpin Kepulauan Meranti. Relasi kerja yang telah terbangun lama itu, menurutnya, menjadi salah satu faktor yang membuat komunikasi dan pertukaran gagasan tetap berjalan secara alami.
Ia menilai kepemimpinan Wali Kota Pekanbaru yang terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk dari jajaran birokrasi di bawahnya, turut mendorong munculnya saran agar pengalaman yang pernah dibangun di Kepulauan Meranti dapat menjadi bagian dari referensi penguatan tata kelola pemerintahan di Kota Pekanbaru.
Tidak hanya Pekanbaru, Irwan Nasir juga mengungkapkan bahwa sejumlah kepala daerah lain di Provinsi Riau bahkan luar wilayah juga kerap meminta pandangan dan berbagi pengalaman dengannya. Beberapa daerah yang disebutkan antara lain Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kabupaten Karimun, hingga Anambas.
Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari dinamika komunikasi antarpemimpin daerah yang wajar terjadi, terutama ketika berbicara tentang penguatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
Meski demikian, Irwan menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan jika hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti belum melibatkan dirinya secara langsung dalam proses diskusi pemerintahan yang sedang berjalan.
“Tidak ada masalah, dengan begini mungkin saya lebih bisa tenang,” tuturnya singkat.
Pernyataan tersebut sekaligus menggambarkan sikapnya yang memilih tetap terbuka untuk berbagi pengalaman, namun tidak ingin menjadikan hal itu sebagai polemik. Di tengah dinamika pembangunan daerah yang terus bergerak, pengalaman para pemimpin sebelumnya kerap menjadi bagian dari referensi penting—meski tidak selalu hadir secara formal dalam struktur pemerintahan yang sedang berjalan. (R-01)
