Dinamika Blok Rokan
APJPMI Respon Ketimpangan Anak Cucu Cicit BUMN dengan Kontraktor Riau di Blok Rokan: Ini Pertaruhan Marwah Daerah!
Asosiasi Pengusaha Jasa Penunjang Migas Indonesia (APJPMI) merespon pemberitaan terkait dugaan pembiaran yang terjadi di tengah terancam bangkrut dan jatuhnya kontraktor Riau. Foto: Net
SabangMerauke News, Pekanbaru - Asosiasi Pengusaha Jasa Penunjang Migas Indonesia (APJPMI) merespon pemberitaan terkait dugaan pembiaran yang terjadi di tengah terancam bangkrut dan jatuhnya kontraktor Riau akibat ekspansi massif anak cucu cicit BUMN ke Blok Rokan. Sikap cuek dan tak peduli yang dipertontonkan pemerintah pusat, daerah dan Kementerian BUMN serta Kementerian ESDM akan menimbulkan gejolak ekonomi daerah dan ketidak-stabilan sosial.
"Bahwa informasi yang bergulir kencang lewat pemberitaan media saat ini, sejak transisi awal Blok Rokan dikelola oleh PT Pertamina Hulu Rokan, telah disampaikan lebih awal oleh APJPMI kepada seluruh otoritas terkait. Namun, sampai saat ini justru terkesan tidak ada kepedulian dan solusi. Bahkan kondisinya makin parah. Apakah harus menunggu situasi yang lebih parah?" kata Sekretaris Jenderal DPN APJPMI, Ir Aris Aruna didampingi Pengurus Inti DPN APJPMI, Dr (c) Marnalom Hutahaean SH, MH kepada SabangMerauke News, Jumat (10/6/2022).
BERITA TERKAIT: Inilah Daftar Anak Cucu Cicit BUMN Pemain di Blok Rokan, Jadi 'Ancaman' Bangkrutnya Kontraktor Riau
Aris Aruna menegaskan, mobilisasi anak cucu cicit BUMN telah diingatkan berkali-kali dampaknya oleh APJPMI. Bahkan, sejumlah forum diskusi telah dilakukan untuk mencari jalan tengah keseimbangan.
"Yakni, keseimbangan antara bisnis BUMN dengan kontraktor Riau sebagai daerah penghasil migas terbesar di Indonesia. Bukan ketimpangan seperti yang terjadi saat ini. Jika BUMN mendapat hak istimewa, maka kontraktor Riau seharusnya juga bisa memperoleh privilege yang sama secara berimbang dan proporsional. Ini yang disebut dengan mandat daerah," tegas Aris.
APJPMI, kata Marnalom, sejak awal sebelum Blok Rokan beralih ke PT PHR, juga telah mengusulkan soal perlunya pemetaan pekerjaan (proyek) yang seharusnya sudah bisa diserahkan ke kontraktor Riau. Misalnya, jenis pekerjaan sekuriti, jasa pertamanan, pemeliharaan dan jasa penunjang lainnya.
Menurutnya Marnalom, ekspansi anak cucu cicit BUMN terbukti tidak memberi kesempatan kepada kontraktor Riau untuk naik kelas. Namun justru sebaliknya turun kelas, terkesan menjadi pengemis di negerinya sendiri dan hidup hancur-hancuran digasak oleh sistem yang dibuat saat ini.
Kebijakan berkontrak pengusaha Riau kepada anak cucu cicit BUMN telah menjatuhkan marwah daerah dan mematikan potensi kontraktor lokal untuk tumbuh. Padahal, kontraktor Riau telah menjadi pemain lama di sektor migas, sejak Blok Rokan dikelola oleh PT Chevron Pacific Indonesia selama puluhan tahun.
"Kebijakan saat ini berpotensi kuat mematikan kontraktor Riau, seakan-akan hanya untuk memoles kinerja anak cucu cicit BUMN agar tampak produktif. Padahal, mereka (anak cucu cicit BUMN) mendapatkan proyek tidak secara kompetitif dan bersaing secara fair dan sehat," tegas Marnalom yang juga berprofesi sebagai pengacara bisnis dan perusahaan ini.
BERITA TERKAIT: Peraturan Menteri Ini Biang Kerok Kontraktor Riau Terancam Bangkrut 'Dimangsa' Anak Cucu Cicit BUMN di Blok Rokan: Diteken Menteri Erick Thohir
Ia menilai, pola produksi dan pembiayaan skema gross split saat ini harusnya bisa menciptakan efisiensi. Namun, faktanya yang terjadi justru memunculkan tidak efisiennya pelaksanaan proyek.
"Secara teori skemanya gross split, tapi faktanya tidak memberikan efisiensi," kata Marnalom.
BERITA TERKAIT: Kontraktor Riau Terancam Bangkrut 'Dimangsa' Anak Cucu Cicit BUMN di Blok Rokan, Ini Respon Ahok Komut Pertamina
Ia juga menyerukan dibangunnya solidaritas pelaku usaha migas Riau untuk mengambil sikap sistematis dan tegas atas kondisi ini.
"Inilah saatnya pelaku usaha migas di Riau melakukan konsolidasi secara utuh. Jika tidak, maka akan terkapar bersama-sama," tegasnya.
Dirambah Perusahaan Pulau Jawa
Marnalom juga menyinggung soal kondisi ketidakadilan yang dialami pelaku jasa migas di Riau. Dimana untuk jenis pekerjaan sederhana dan relatif tidak berisiko juga 'dijajah' oleh kontraktor asal Pulau Jawa.
Ia menyontohkan soal pengadaan jasa sekuriti (pengamanan) dan jasa penunjang lainnya, kontraktor di Blok Rokan yang justru didominasi oleh perusahaan dari luar Riau. Padahal, seharusnya jenis pekerjaan sekuriti dan jasa penunjang lainnya cukup dikelola oleh perusahaan di daerah. Karena hal tersebut menyangkut daya dukung sosial (social support) anak-anak daerah di wilayah operasional PT PHR.
"Coba bayangkan, untuk jasa sekuriti dan jasa penunjang lainnya saja, juga harus dari Pulau Jawa. Inikan sangat ironi sekali. Seakan-akan tidak ada perusahaan jasa pengamanan di Riau yang mampu, padahal itu hal yang biasa dilakukan," tegas Marnalom.
Aris Aruna meminta agar pemda di Riau serta stakeholder di daerah lainnya mengambil sikap atas kondisi saat ini. Menurutnya, ancaman yang terjadi tidak saja akan dialami oleh kontraktor Riau, namun secara sistematis akan dirasakan juga oleh masyarakat.
"Jadi ini persoalannya bukan sekadar hanya kepentingan pengusaha atau kontraktor lokal. Tapi, ini menyangkut kehidupan ekonomi di daerah. Marwah daerah sedang dipertaruhkan," pungkas Aris Aruna. (*)
