Gibran Rakabuming Respons Usulan Jusuf Kalla Soal Kenaikan Harga BBM: Mohon Maaf Tidak Sejalan dengan Arahan Bapak Presiden
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto: Dok SM News
JAKARTA, SabangMerauke News – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons usulan Jusuf Kalla (JK) terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah ketidakpastian situasi global, khususnya di kawasan Timur Tengah. Dalam pernyataannya, Gibran menegaskan bahwa usulan tersebut tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengutamakan stabilitas harga energi bagi masyarakat.
Gibran menyampaikan bahwa pemerintah tetap menghargai setiap masukan dari berbagai pihak, termasuk dari Jusuf Kalla yang dikenal sebagai tokoh senior dengan pengalaman panjang di pemerintahan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan terkait harga BBM harus mengacu pada prioritas utama pemerintah saat ini, yaitu menjaga daya beli masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.
“Pemerintah menghargai dan memberikan perhatian serius berbagai masukan yang ada, termasuk dari Bapak Jusuf Kalla terkait usulan untuk menaikkan harga BBM. Namun mohon maaf, hal tersebut tidak sejalan dengan arahan Bapak Presiden,” ujar Gibran, Kamis (9/4/2026).
Menurut Gibran, Presiden Prabowo secara tegas telah menginstruksikan seluruh jajaran kabinet untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap stabil dan terjangkau. Kebijakan ini dinilai penting guna mencegah dampak berantai yang dapat memicu kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, hingga inflasi yang lebih luas.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah tidak ingin masyarakat kecil menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global, termasuk ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berpengaruh terhadap harga minyak dunia. Oleh karena itu, langkah menjaga stabilitas harga BBM dipandang sebagai bagian dari strategi perlindungan sosial.
“Pemerintah bertekad melakukan efisiensi dan refocusing anggaran untuk melindungi masyarakat lapisan bawah agar tidak terbebani efek berantai dari kenaikan harga BBM seperti kenaikan harga bahan pokok, biaya transportasi, dan lain-lain,” jelas Gibran.
Lebih lanjut, pemerintah juga tengah mendorong transformasi energi sebagai solusi jangka panjang. Salah satu fokus utama adalah percepatan penggunaan kendaraan listrik serta pengembangan energi terbarukan guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Dalam konteks ini, Gibran menyinggung langkah konkret yang dilakukan Presiden Prabowo melalui peresmian pabrik perakitan kendaraan listrik di Magelang. Proyek tersebut menjadi simbol komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem energi bersih di Indonesia.
“Ini adalah bagian dari keseriusan pemerintah dalam mendorong transisi energi. Kita tidak hanya fokus pada kebijakan jangka pendek, tetapi juga mempersiapkan masa depan energi yang lebih berkelanjutan,” tambahnya.
Di sisi lain, usulan Jusuf Kalla muncul sebagai respons terhadap tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah akibat lonjakan harga minyak dunia. Dalam pernyataannya beberapa hari sebelumnya, JK menilai bahwa subsidi BBM yang terus meningkat berpotensi membebani keuangan negara dan memperlebar defisit anggaran.
Ia mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penyesuaian harga BBM sebagai salah satu langkah untuk mengurangi beban subsidi. Menurutnya, kebijakan tersebut memang tidak populer, namun diperlukan untuk menjaga kesehatan fiskal dalam jangka panjang.
“Kita minta agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga,” ujar Jusuf Kalla.
JK juga menekankan bahwa kebijakan menahan harga BBM memang memberikan dampak positif dalam jangka pendek, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak dapat dipertahankan terus-menerus tanpa konsekuensi terhadap keuangan negara.
“Memang tidak dinaikkan mungkin sementara bagus, tetapi utang akan menumpuk dengan subsidi yang semakin besar,” tambahnya.
Perbedaan pandangan antara Gibran dan Jusuf Kalla mencerminkan dilema klasik dalam pengelolaan energi dan fiskal negara. Di satu sisi, pemerintah harus menjaga kesejahteraan masyarakat melalui harga energi yang terjangkau. Namun di sisi lain, tekanan terhadap anggaran negara juga menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan.
Pengamat ekonomi menilai bahwa situasi global saat ini memang menuntut kebijakan yang adaptif dan seimbang. Ketegangan di Timur Tengah, yang berdampak langsung pada harga minyak dunia, menjadi faktor eksternal yang sulit dikendalikan oleh pemerintah Indonesia.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah dituntut untuk cermat dalam mengambil kebijakan agar tidak hanya responsif terhadap tekanan jangka pendek, tetapi juga tetap menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang.
Langkah efisiensi anggaran yang disampaikan Gibran menjadi salah satu strategi untuk mengatasi dilema tersebut. Dengan melakukan refocusing, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas harga tanpa harus mengorbankan kesehatan fiskal secara signifikan.
Selain itu, percepatan transisi energi juga menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak dan fluktuasi harga global. Dengan memperkuat energi terbarukan dan kendaraan listrik, Indonesia diharapkan dapat lebih mandiri dalam sektor energi di masa depan.
Perdebatan mengenai harga BBM diperkirakan akan terus menjadi isu strategis, terutama di tengah dinamika global yang belum stabil. Namun untuk saat ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo tetap berkomitmen untuk menjaga harga BBM tetap terjangkau sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat. (R-05)
