Anggaran PUPR Dipangkas Rp12,71 Triliun, Proyek Infrastruktur Terancam?
Ilustrasi Anggaran PUPR di Pangkas 12,71 Triliun. Foto : AI
Jakarta, SABANGMERAUKE NEWS - Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum 2026 dipangkas signifikan mengikuti arahan pengendalian defisit APBN.
Pemerintah memangkas anggaran Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp12,71 triliun untuk tahun 2026.
Pemangkasan tersebut menurunkan pagu dari Rp118,89 triliun menjadi Rp106,18 triliun secara keseluruhan.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian strategi menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan global.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan perubahan pagu terjadi bertahap sejak akhir 2025 lalu.
Pagu awal ditetapkan Rp118,5 triliun sebelum meningkat melalui tambahan skema pembiayaan negara.
Tambahan berasal dari Surat Berharga Syariah Negara sebesar Rp390 miliar untuk konektivitas jalan nasional.
Namun penyesuaian anggaran dilakukan setelah arahan Presiden terkait mitigasi kondisi ekonomi global.
Kebijakan ini juga merujuk pada surat Menteri Keuangan yang mengatur pengendalian defisit APBN.
“Penajaman belanja dilakukan untuk menjaga defisit tetap terkendali,” ujar Dody dalam rapat kerja.
Ia menegaskan optimalisasi anggaran dilakukan melalui efisiensi belanja pada berbagai program prioritas.
Langkah ini menghasilkan pengurangan pagu sebesar Rp12,71 triliun dari total anggaran sebelumnya.
“Rencana pagu DIPA 2026 menjadi Rp106,18 triliun setelah penyesuaian tersebut,” ujarnya menambahkan.
Meski begitu, rincian pemangkasan anggaran belum disampaikan kepada Komisi V DPR RI.
Proses revisi masih berlangsung secara internal bersama unit organisasi terkait di kementerian tersebut.
Pembahasan juga melibatkan Kementerian Keuangan untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan fiskal nasional.
“Kami belum menyampaikan detail karena revisi masih berjalan bersama unit organisasi terkait,” jelasnya.
Pemerintah menetapkan tenggat waktu penyelesaian revisi anggaran hingga pertengahan April 2026.
Hasil final nantinya akan diajukan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan sesuai mekanisme berlaku.
Penyesuaian anggaran ini berpotensi memengaruhi prioritas pembangunan infrastruktur nasional ke depan.
Pemerintah akan memfokuskan anggaran pada proyek strategis yang memiliki dampak ekonomi besar.
Efisiensi diharapkan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan stabilitas keuangan negara.
Langkah pengendalian ini menjadi bagian penting menghadapi ketidakpastian ekonomi global saat ini.
Pemerintah menargetkan defisit APBN tetap terkendali tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.
Kebijakan fiskal disiplin dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan pasar dan keberlanjutan pembangunan.(R-04)
