Angka Kemiskinan Disebut Turun di Laporan Statistik LKPJ, Tapi Ekonomi Kepulauan Meranti Masih Ditopang Pekerja di Malaysia
Para pekerja Imigran Kepulauan Meranti yang bersiap-siap untuk kembali berangkat bekerja ke Malaysia, mereka terlihat antri di Pelabuhan Tanjung Harapan. Foto : Istimewa
Selatpanjang, SABANGMERAUKE NEWS - Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi di Kabupaten Kepulauan Meranti terasa begitu semarak. Daerah yang berada di tepian Selat Malaka dan menjadi bagian dari Provinsi Riau ini kembali menunjukkan wajahnya yang hangat dan penuh kegembiraan saat hari kemenangan tiba. Meski secara geografis tergolong wilayah kepulauan yang tidak sepenuhnya mudah dijangkau, denyut kehidupan masyarakatnya justru tampak semakin hidup menjelang dan saat Lebaran.
Di sudut-sudut kampung, di jalan-jalan kota kecil hingga pelabuhan penyeberangan, suasana bahagia terasa begitu nyata. Rumah-rumah dipoles rapi, halaman dibersihkan, dan wajah-wajah warga memancarkan kegembiraan setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan.
Menariknya, meskipun daerah ini kerap disematkan label sebagai wilayah dengan tingkat ekonomi yang masih tertinggal, tradisi menyambut Lebaran dengan penuh suka cita tetap menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Bagi warga yang mayoritas beragama Islam, mengenakan pakaian baru saat Idulfitri bukan sekadar gaya hidup, tetapi sudah menjadi tradisi yang diwariskan turun-temurun sebagai simbol kebahagiaan dan rasa syukur.
Menjelang Lebaran, toko-toko pakaian di Selatpanjang dan wilayah sekitarnya dipadati pembeli. Rak-rak baju cepat kosong, bahkan beberapa pedagang mengaku stok mereka habis lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Fenomena ini menunjukkan kuatnya daya beli masyarakat menjelang hari besar keagamaan, sekaligus memperlihatkan bagaimana tradisi tetap menjadi penggerak aktivitas ekonomi lokal.
Tak hanya berbelanja secara langsung di toko, masyarakat Kepulauan Meranti kini juga semakin akrab dengan belanja daring melalui marketplace. Ada banyak jasa pengiriman, namun salah satu jasa pengiriman yang cukup terasa lonjakan aktivitasnya adalah Shopee Express (SPX), yang melayani pengantaran paket hingga ke rumah-rumah warga di berbagai penjuru wilayah kepulauan.
Lonjakan pesanan menjelang Lebaran bahkan sempat membuat layanan pengiriman mengalami overload. Dalam satu hari, jumlah paket yang masuk tercatat pernah mencapai sekitar 17 hingga 18 ribu paket. Jika dihitung secara keseluruhan selama periode menjelang Idulfitri, jumlah paket yang tiba di Kepulauan Meranti diperkirakan mencapai ratusan ribu kiriman. Angka ini menjadi gambaran nyata perubahan pola konsumsi masyarakat yang kini semakin terhubung dengan ekosistem digital.
Fenomena serupa juga terlihat pada sektor penjualan kendaraan bermotor. Meski wilayah kepulauan identik dengan transportasi air, kebutuhan kendaraan roda dua tetap tinggi sebagai sarana mobilitas utama masyarakat di daratan pulau.
Meskipun ada banyak merk, begitu juga dengan keberadaan dealer motor seken, salah satu dealer resmi sepeda motor Honda yang beroperasi melalui jaringan Capella Dinamik Nusantara mencatat penjualan cukup signifikan selama periode Januari hingga Maret 2026. Dalam kurun waktu tersebut, tercatat sebanyak 489 unit sepeda motor baru berhasil terjual di wilayah Kepulauan Meranti.
Menariknya, dari jumlah tersebut sekitar 200 unit dibeli melalui sistem kredit, sementara sisanya justru dibayar secara tunai. Fakta ini menjadi sinyal positif bahwa sebagian masyarakat memiliki kemampuan finansial yang cukup stabil untuk melakukan pembelian secara langsung.
Semaraknya aktivitas belanja pakaian, meningkatnya pengiriman paket marketplace, hingga tingginya penjualan kendaraan bermotor menjelang Idulfitri menggambarkan satu hal yang sederhana namun kuat, dimana lebaran di Kepulauan Meranti bukan sekadar perayaan keagamaan, melainkan momentum kebersamaan yang menggerakkan roda ekonomi sekaligus memperlihatkan optimisme masyarakat dalam menyambut masa depan.
Di tengah geliat ekonomi masyarakat yang tampak bergerak menjelang hari-hari besar seperti Lebaran, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebenarnya belum sepenuhnya bisa berpuas diri. Dalam forum pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, publik disuguhi kabar yang sekilas terdengar menenangkan, dimana angka kemiskinan disebut turun dari 23,15 persen pada tahun 2024 menjadi 20,51 persen di tahun 2025.
Secara statistik, angka itu tentu patut dicatat sebagai capaian. Namun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, angka tidak selalu mampu menjelaskan kenyataan yang dirasakan. Penurunan dua persen dalam data kemiskinan bisa saja dipengaruhi banyak faktor teknis dan administratif. Pertanyaan yang kemudian muncul di tengah masyarakat menjadi jauh lebih sederhana sekaligus jujur: jika kemiskinan benar menurun, mengapa hidup masih terasa berat?
Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga membeberkan tingkat pengangguran di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,51 persen, menurun dibandingkan tahun 2023 yang berada pada angka 5,17 persen, bahkan lebih rendah dibandingkan tingkat pengangguran nasional tahun 2025 sebesar 4,85 persen. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2025 tercatat sebesar 3,62 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berada pada angka 3,33 persen.
Di titik inilah masyarakat diajak berhenti sejenak untuk membaca situasi dengan lebih dalam. Bukan untuk menolak data, tetapi untuk memahami makna di balik angka. Sebab statistik hanyalah potret permukaan, sementara kenyataan sosial sering kali jauh lebih kompleks dari sekadar persentase.
Kritik yang muncul dari sejumlah fraksi di DPRD pun tidak sepenuhnya bisa dipandang sebagai reaksi politik semata. Ia justru menjadi cerminan kegelisahan yang hidup di tengah masyarakat.
Dalam pandangan umum fraksi-fraksi, berbagai capaian yang disampaikan pemerintah daerah dinilai perlu disertai evaluasi lebih mendalam terhadap dampaknya bagi masyarakat. Beberapa anggota dewan menyoroti bahwa indikator keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari realisasi program, tetapi juga dari perubahan nyata terhadap kesejahteraan warga.
Salah satunya ada fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Tengku Mohd Nasir menyampaikan kritik tajam terhadap substansi LKPJ yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat.
“LKPJ ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata yang dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia menyoroti klaim penurunan angka kemiskinan sebesar 2,64 persen yang dinilai terlalu drastis tanpa penjelasan dampak nyata di lapangan.
“Kami melihat adanya ketidaksesuaian antara data statistik dengan realita objektif. Penurunan 2,64 persen itu sangat drastis, tetapi daya ungkitnya tidak jelas,” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar laporan pemerintah tidak berhenti pada capaian administratif semata.
“Masyarakat tidak membutuhkan laporan yang indah, tapi perubahan yang nyata,” pungkasnya.
Di ruang-ruang diskusi hingga media sosial, sindiran tajam bahkan mulai bermunculan. Salah satunya terdengar pahit namun mengandung makna yang dalam: “Kemiskinan memang menurun, tapi turun-temurun.”
Di balik dinamika itu, ada satu kenyataan yang sulit disangkal yakni pergerakan ekonomi masyarakat Kepulauan Meranti dalam banyak hal justru ditopang oleh para pekerja migran yang mencari nafkah di negeri jiran, Malaysia. Mereka yang menjadi pahlawan devisa ini menjadi bagian penting dari denyut ekonomi daerah, meski keberadaannya sering luput dari narasi resmi pembangunan.
Menguatnya nilai tukar Ringgit Malaysia terhadap Rupiah dalam beberapa waktu terakhir bahkan menjadi kabar baik tersendiri bagi para pekerja migran asal Kepulauan Meranti.
Saat ini Ringgit Malaysia pecahkan rekor sebagai mata uang terkuat di Asia yakni tukaran 1 ringgit sebesar Rp 4.230. Setiap penguatan nilai tukar itu berarti bertambah pula daya kirim remitansi yang masuk ke kampung halaman dan menghidupkan dapur keluarga, membiayai pendidikan anak-anak, hingga menggerakkan ekonomi kecil di desa-desa pesisir.
Fakta ini memperlihatkan satu realitas yang tidak bisa diabaikan yakni banyak warga Kepulauan Meranti menyeberang ke Malaysia bukan untuk berwisata, melainkan karena sesuatu yang semakin sulit ditemukan di kampung sendiri yaitu lapangan pekerjaan yang memadai.
Padahal, sejak sekitar 18 tahun lalu berpisah dari Kabupaten Bengkalis sebagai daerah induk, harapan besar pernah disematkan pada pertumbuhan ekonomi daerah otonom baru ini. Namun perjalanan waktu menunjukkan bahwa roda ekonomi bergerak tidak secepat yang diharapkan. Lapangan kerja formal belum berkembang signifikan, sektor produktif berjalan lambat, dan upaya hilirisasi komoditas lokal masih menghadapi banyak tantangan.
Dalam situasi seperti ini, bekerja di kampung sendiri sering kali bukan lagi pilihan rasional bagi sebagian masyarakat. Laut yang dahulu menjadi batas geografis pemisah wilayah kini justru berubah menjadi jalur harapan yang menghubungkan Meranti dengan peluang hidup yang lebih luas di negeri seberang.
Ironisnya, dari praktik merantau inilah sebenarnya ekonomi daerah tetap bertahan. Remitansi para pekerja migran menjadi penyangga diam-diam yang menjaga perputaran ekonomi keluarga-keluarga di kampung halaman. Sebuah kenyataan sunyi yang jarang masuk laporan resmi, tetapi nyata terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kepulauan Meranti.
Di Pelabuhan Tanjung Harapan, perpisahan bukan lagi peristiwa yang selalu menghadirkan air mata. Ia telah berubah menjadi rutinitas sosial yang berulang dari tahun ke tahun. Tas sederhana di tangan, paspor tersimpan rapi di saku, dan doa-doa yang dipanjatkan lirih dari keluarga yang mengantar semuanya menjadi pemandangan yang akrab bagi masyarakat Selatpanjang.
Pelabuhan itu tetap menjadi simpul penting pertemuan dan perpisahan. Di sanalah harapan dilepas, rindu dititipkan, dan langkah-langkah baru dimulai kembali setelah hangatnya suasana Idul Fitri di kampung halaman.
Beberapa waktu lalu, pelabuhan yang sama dipenuhi lautan manusia yang pulang untuk merayakan Lebaran bersama keluarga. Kini, wajahnya kembali berubah. Dermaga kembali menjadi titik keberangkatan para perantau yang harus melanjutkan perjalanan hidup mereka menuju negeri seberang demi pekerjaan dan masa depan.
Data KSOP Kelas IV Selatpanjang mencatat, sejak H-15 Lebaran atau pada 5 Maret 2026 hingga H+10 atau 1 April 2026, terdapat 46.122 penumpang domestik yang turun dan 42.255 penumpang yang berangkat melalui pelabuhan tersebut. Selain itu, tercatat pula 3.526 penumpang dari Malaysia yang datang ke Selatpanjang—sebagian besar merupakan pekerja yang pulang untuk merayakan Lebaran sekaligus mengikuti tradisi Ceng Beng bersama keluarga.
Masih pada 1 April, tercatat sebanyak 2.671 penumpang Internasional yang kembali berangkat usai lebaran untuk bekerja langsung dari Selatpanjang menuju Kukup dan Batu Pahat, Johor, Malaysia. Jumlah tersebut diyakini lebih besar dari angka resmi yang tercatat, karena sebagian masyarakat memilih jalur keberangkatan domestik melalui Tanjung Balai Karimun dan Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke Malaysia.
Jumlah keberangkatan menuju Malaysia diperkirakan masih akan terus bertambah, karena kepulangan para perantau tidak terjadi secara serentak. Gelombang arus balik berlangsung bertahap, mengikuti jadwal kerja masing-masing.
Sementara itu, data dari Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga Oktober 2025 terdapat 45.214 perlintasan orang dari wilayah Kepulauan Meranti menuju Malaysia. Angka tersebut bukan sekadar statistik mobilitas lintas negara. Ia adalah penanda kegelisahan ekonomi yang telah berlangsung lama dan belum sepenuhnya tertangani secara struktural di daerah.
Data itu beririsan dengan pernyataan Gubernur Riau beberapa waktu lalu yang secara terbuka menggambarkan betapa beratnya tantangan ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Meranti hari ini. Dalam sebuah kesempatan, ia menyebutkan bahwa hampir 40.000 tenaga kerja asal Meranti bekerja di Malaysia, namun dari jumlah sebesar itu, hanya sekitar 5.000 orang yang tercatat bekerja secara legal. Selebihnya berada dalam posisi yang rentan—bekerja di ruang abu-abu antara kebutuhan ekonomi dan keterbatasan regulasi.
Angka ini bukan sekadar statistik administratif lintas negara. Ia adalah potret nyata tentang bagaimana keterbatasan lapangan pekerjaan di daerah mendorong masyarakat mengambil jalan yang tidak selalu aman, tetapi terasa paling mungkin untuk ditempuh.
Status legal atau tidak legal bagi sebagian pekerja migran Meranti sering kali bukan soal pilihan sadar untuk melanggar aturan. Ia lebih dekat pada soal akses—akses terhadap informasi, biaya pengurusan dokumen, serta peluang kerja formal yang masih terbatas. Dalam banyak kasus, keberangkatan itu terjadi karena satu alasan paling sederhana yaitu kebutuhan hidup tidak bisa menunggu proses yang panjang.
Sebagian besar dari mereka berangkat menggunakan paspor dengan visa kunjungan sosial atau wisata, dengan rata-rata masa tinggal sekitar 25 hari. Secara administratif mereka tercatat sebagai “pengunjung”. Namun secara sosiologis dan ekonomis, mereka adalah pekerja migran semi-legal yang menjadi bagian penting dari denyut ekonomi keluarga di kampung halaman.
Fenomena ini tidak bisa dipahami hanya melalui pendekatan hukum keimigrasian semata. Masyarakat Kepulauan Meranti memiliki hubungan kekerabatan, budaya, dan sejarah yang sangat kuat dengan wilayah Semenanjung Melayu—jauh sebelum kawasan ini dipisahkan oleh garis batas negara modern.
Bahasa yang serumpun, hubungan keluarga lintas selat, serta jaringan sosial yang terbangun turun-temurun menjadikan mobilitas ke Malaysia bukan sesuatu yang asing bagi masyarakat Meranti. Pergi ke Malaysia untuk urusan sosial, keluarga, berdagang, maupun bekerja telah menjadi praktik yang lazim, bahkan dapat disebut sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat pesisir.
Karena itu, kehadiran pekerja asal Kepulauan Meranti di Malaysia kerap tidak dipandang sebagai orang luar. Mereka justru menjadi bagian dari jaringan sosial yang telah lama hidup dan tumbuh di kedua sisi Selat Malaka—sebuah hubungan yang terus bertahan, bahkan ketika batas negara berubah, zaman berganti, dan generasi silih berganti.
Cerita tentang perpisahan bukan sekadar kisah sesaat yang datang lalu hilang. Ia adalah bagian dari perjalanan hidup yang terus berulang bagi sebagian warga Kabupaten Kepulauan Meranti—terutama mereka yang harus meninggalkan kampung halaman demi mencari penghidupan di Malaysia.
Bagi banyak warga di Kepulauan Meranti, merantau ke negeri jiran bukan lagi pilihan yang mudah ditimbang antara ingin atau tidak. Ia sering kali menjadi keputusan yang lahir dari keterpaksaan keadaan.
Seperti yang dirasakan Roni (bukan nama sebenarnya), seorang warga Selatpanjang yang kembali bersiap menyeberang setelah merayakan Idul Fitri bersama keluarganya. Di tengah keramaian dermaga dan antrean calon penumpang kapal, ia mengaku berat meninggalkan kampung halaman. Namun baginya, bertahan di kampung tanpa pekerjaan tetap bukanlah pilihan yang realistis.
“Kalau di kampung ada kerja tetap, tentu saya tidak pergi. Siapa yang tidak ingin dekat dengan keluarga,” ujarnya pelan sambil menggenggam tiket keberangkatan.
Ia sudah beberapa tahun bekerja serabutan di Malaysia. Dari hasil kerjanya itulah ia membantu memenuhi kebutuhan keluarga, membiayai pendidikan anak, hingga memperbaiki rumah orang tuanya di kampung.
Cerita serupa juga datang dari Siti (bukan nama sebenarnya), seorang ibu muda asal pesisir yang harus kembali meninggalkan anak-anaknya demi bekerja sebagai buruh di sektor informal di Malaysia. Baginya, keputusan merantau bukan tentang keberanian, melainkan tentang tanggung jawab.
“Sedih memang harus berpisah lama dengan anak-anak. Tapi kalau tidak bekerja di sana, kami sulit mencukupi kebutuhan di sini,” katanya dengan mata berkaca-kaca.
Fenomena seperti ini bukanlah cerita baru bagi masyarakat Kepulauan Meranti. Sejak lama, banyak warga memilih bekerja di Malaysia karena keterbatasan lapangan pekerjaan di daerah sendiri. Laut yang membentang di antara Meranti dan Semenanjung Melayu bukan lagi menjadi penghalang, melainkan jalan penghubung menuju harapan ekonomi keluarga.
Mereka yang berangkat dengan bekal sederhana yakni paspor, doa keluarga, dan harapan untuk kehidupan yang lebih baik bekerja di berbagai sektor informal, mulai dari perkebunan, konstruksi, hingga jasa rumah tangga. Meski pekerjaan itu tidak selalu mudah dan penuh risiko, mereka tetap menjalaninya demi masa depan keluarga yang ditinggalkan di kampung halaman.
Namun di balik semua itu, tersimpan harapan yang sama: suatu hari nanti mereka tidak perlu lagi pergi jauh dari kampung sendiri hanya untuk mencari nafkah.
Bagi warga Kepulauan Meranti, bekerja di Malaysia bukan sekadar perjalanan lintas negara. Ia adalah perjalanan panjang mempertahankan kehidupan—sebuah pilihan yang lahir dari cinta kepada keluarga, meski harus dibayar dengan jarak dan rindu yang tak selalu mudah ditanggung.
Melalui Persatuan Pekerja Meranti Luar Negeri, sebuah organisasi resmi yang telah memiliki legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM dan diketuai oleh Husbi Husin tergambar dengan cukup jelas bagaimana pola ekonomi para pekerja migran asal Kabupaten Kepulauan Meranti sebenarnya berjalan secara konsisten dan terukur, meskipun selama ini nyaris tidak pernah dibaca sebagai kekuatan ekonomi daerah.
Menurut informasi yang dihimpun dari PPMLN, rata-rata pekerja asal Meranti bekerja di Malaysia dalam satu siklus kerja sekitar 25 hari. Dalam satu siklus tersebut, mereka memperoleh upah sekitar RM 2.500. Setelah dikurangi biaya hidup, transportasi, dan kebutuhan operasional selama berada di negeri jiran, rata-rata uang bersih yang bisa dibawa pulang berkisar antara Rp6 juta hingga Rp8 juta per orang.
Secara individual, angka itu mungkin tampak sederhana. Namun ketika dibaca secara kolektif, dampaknya berubah menjadi sangat besar bahkan menentukan arah denyut ekonomi daerah.
Jika dalam rentang 10 bulan terdapat 45.214 perlintasan pekerja migran, maka rata-rata terjadi sekitar 4.521 perlintasan setiap bulan. Dengan asumsi konservatif bahwa mayoritas perlintasan tersebut dilakukan oleh pekerja aktif, maka potensi uang yang masuk ke Meranti setiap bulan dapat diperkirakan mencapai sekitar Rp27,1 miliar per bulan.
Dalam satu tahun, jumlah itu berarti mendekati Rp300 miliar uang segar yang mengalir langsung ke tengah masyarakat.
Tanpa proyek strategis nasional dan tanpa investasi industri besar, para pekerja migran inilah yang diam-diam menopang struktur ekonomi Meranti dari bawah. Bahkan jika dibandingkan secara kasar, angka tersebut setara dengan hampir 30 persen kekuatan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti yang berada di kisaran Rp1,1 triliun.
Menariknya, uang sebesar itu tidak berhenti di perbankan besar atau instrumen investasi formal. Ia bergerak cepat di ruang-ruang ekonomi rakyat.
Ia menjadi belanja di pasar tradisional.
Ia menjadi tambahan modal warung kecil di kampung. Ia menjadi biaya sekolah anak-anak dan menjadi cicilan sepeda motor serta menjadi renovasi rumah sederhana.
Dan tak jarang menjadi biaya berobat orang tua di kampung halaman.
Inilah multiplier effect ekonomi rakyat yang nyata, meskipun tidak selalu tercatat secara rapi dalam statistik makro pembangunan daerah.
Ironisnya, kelompok yang selama ini kerap diposisikan sebagai “masalah” karena status kerja mereka yang semi-legal justru menjadi penyangga utama ekonomi lokal. Mereka bekerja tanpa sorotan, tanpa seremoni penghargaan, dan tanpa narasi heroik.
Padahal dalam praktiknya, merekalah pahlawan devisa lokal yang sesungguhnya.
Hari ini, Meranti hidup dalam sebuah paradoks yang sunyi. Di satu sisi, daerah ini belum mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi warganya sendiri. Namun di sisi lain, ekonomi daerah tetap bertahan justru karena warganya bekerja di luar negeri.
Ekonomi lokal bergerak bukan semata karena kekuatan struktur pembangunan, tetapi karena daya lenting masyarakatnya sendiri.
Selama ekonomi daerah masih stagnan, selama hilirisasi komoditas lokal belum benar-benar menyentuh kehidupan rakyat, dan selama peluang kerja lebih banyak hadir di atas kertas perencanaan daripada di lapangan nyata, maka arus ke seberang akan terus berjalan.
Malaysia akan tetap menjadi ruang kerja alternatif bagi warga Meranti, bukan karena itu pilihan yang ideal. Tetapi karena bagi banyak keluarga di Meranti, itulah satu-satunya jalan yang masih terbuka untuk bertahan hidup. (R-01)
