Audit Perusahaan Sawit Dimulai, Luhut Libatkan BPKP
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Net
SabangMerauke News, Karawang - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan telah meneken surat audit perusahaan kelapa sawit. Dengan demikian, audit terhadap perusahaan-perusahaan tersebut resmi dimulai.
“Audit ke perusahaan (sawit) akan dimulai. Hari ini saya tanda tangan. Nanti BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) akan melihat," kata Luhut di Karawang, Selasa, 7 Juni 2022.
Luhut mendapatkan tugas dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk mengurusi sengkarut minyak goreng, khususnya di wilayah Jawa dan Bali. Luhut berkoordinasi dengan Kementerian Koordiantor Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan.
Audit dilakukan untuk melihat tata-kelola industri minyak goreng dari hulu ke hilir. Kebijakan ini dilatari oleh melambungnya harga minyak goreng di Tanah Air dalam beberapa waktu belakang.
Luhut menyebut, untuk saat ini, pasokan minyak goreng sudah semakin membaik. Namun, Luhut melihat masalah distribusi masih menjadi persoalan. Di sisi lain, harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani juga masih belum terlampau terangkat.
Mantan Menko Polhukam itu berharap dalam sepekan hingga dua pekan ke depan, harga TBS kelapa sawit di kalangan petani menyentuh level Rp 2.500 per kilogram. Menurut dia, harga TBS sawit di kalangan petani akan membaik setelah program flush out diterapkan.
Program tersebut memungkinkan adanya ekspor 2 juta ton stok produk kelapa sawit yang saat ini masih ada. Adapun dalam konferensi pers kemarin, Luhut menjelaskan pemerintah terus mencari cara agar kesejahteraan petani sawit di hulu bisa seimbang dengan kebutuhan masyarakat di hilir.
Pemerintah, kata dia, juga meyakinkan para pengusaha minyak goreng, distributor, dan pengecer bahwa mereka dapat bergerak dan memperoleh laba yang sesuai dengan jasa produksinya. Luhut mencatat pemerintah telah mengeluarkan persetujuan ekspor (PE) sebanyak 251 persetujuan dengan CPO mencapai 302 ribu ton sampai awal Juni.
Pemerintah, kata Luhut, akan terus memantau kinerja ekspor kelapa sawit. “Langkah-langkah percepatan akan diambil, jika nantinya harga TBS di tingkat petani dirasa masih terlalu rendah,” ucap Luhut. (*)
