SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas dan memicu kekhawatiran global. Konflik yang terus berulang ini bukan sekadar persoalan geopolitik modern, tetapi mencerminkan pola panjang keterlibatan Washington dalam urusan negara lain—sebuah pola yang ternyata tidak dimulai dari era Donald Trump, melainkan berakar sejak abad ke-19.

Banyak pihak kerap menuding kebijakan agresif luar negeri AS sebagai ciri khas pemimpin modern seperti Trump. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, akar ideologis intervensi tersebut justru berasal dari sosok Presiden ke-5 AS, James Monroe.

Pada tahun 1823, Monroe menyampaikan pidato penting di hadapan Kongres AS yang kemudian dikenal sebagai Doktrin Monroe. Doktrin ini pada awalnya bertujuan melindungi kawasan Amerika dari campur tangan kekuatan kolonial Eropa. Monroe menegaskan bahwa setiap upaya kolonisasi baru oleh Eropa akan dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan AS.

Namun, lebih dari sekadar pernyataan defensif, doktrin tersebut menanamkan keyakinan bahwa Amerika Serikat memiliki hak moral dan politik untuk mengatur stabilitas di luar wilayahnya. Dengan kata lain, jika ada kekuatan asing yang mengganggu keseimbangan, AS merasa berhak untuk turun tangan.

Pada masa itu, gagasan Monroe sempat dianggap lemah karena AS belum memiliki kekuatan militer yang signifikan. Namun seiring waktu, ide ini justru berkembang menjadi fondasi utama kebijakan luar negeri Washington.

Transformasi besar terjadi pada awal abad ke-20 di bawah kepemimpinan Theodore Roosevelt. Ia memperluas doktrin tersebut melalui kebijakan yang dikenal sebagai Roosevelt Corollary. Dalam pendekatan ini, AS secara terbuka menyatakan dirinya sebagai “polisi internasional”, khususnya di kawasan Amerika Latin.

Roosevelt menegaskan bahwa negaranya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga stabilitas regional, bahkan jika itu berarti melakukan intervensi militer terhadap negara lain yang dianggap gagal menjaga ketertiban atau berpotensi mengundang campur tangan asing.

Memasuki era pasca Perang Dunia II, justifikasi intervensi AS kembali berubah. Jika sebelumnya didasarkan pada ancaman kolonialisme, kini bergeser ke pertarungan ideologi. Selama Perang Dingin, AS secara aktif terlibat dalam berbagai konflik untuk membendung penyebaran komunisme.

Dari Asia hingga Amerika Latin, intervensi dilakukan dengan dalih menjaga demokrasi dan stabilitas global. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1991, dunia memasuki era unipolar di mana AS menjadi satu-satunya negara adidaya. Kondisi ini semakin memperkuat peran Washington sebagai “penjaga” tatanan dunia.

Perubahan paling drastis terjadi setelah tragedi Serangan 11 September 2001. Peristiwa ini menjadi titik balik kebijakan luar negeri AS, dengan fokus utama pada perang melawan terorisme.

Melalui strategi yang dikenal sebagai “4-D” (Defeat, Deny, Diminish, Defend), AS memperluas jangkauan intervensi militernya ke berbagai wilayah, termasuk Afghanistan dan Irak. Dalihnya tidak lagi sekadar ideologi, tetapi juga perlindungan terhadap keamanan global dan hak asasi manusia.

Dalam konteks inilah konflik seperti ketegangan Iran-AS harus dipahami. Bukan sekadar kebijakan satu presiden atau dinamika politik sesaat, melainkan bagian dari pola panjang yang telah terbentuk selama lebih dari dua abad.

Data terbaru menunjukkan bahwa sejak 1776, Amerika Serikat telah melakukan sekitar 400 intervensi di berbagai negara. Menariknya, hampir seperempat dari jumlah tersebut terjadi setelah berakhirnya Perang Dingin. Ini menunjukkan bahwa justru ketika tidak ada pesaing global yang seimbang, intensitas intervensi meningkat.

Narasi bahwa sosok seperti Donald Trump menjadi aktor utama dalam agresivitas kebijakan luar negeri AS pun menjadi kurang tepat. Trump mungkin mempertegas gaya komunikasi dan pendekatan yang lebih konfrontatif, namun kerangka dasarnya sudah lama terbentuk.

Dalam konflik Iran misalnya, kebijakan tekanan maksimum yang diterapkan pada masa Trump hanyalah kelanjutan dari strategi panjang AS dalam menjaga pengaruhnya di Timur Tengah. Bahkan sebelum Trump, berbagai pemerintahan AS telah terlibat dalam dinamika politik kawasan tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa intervensi AS bukanlah fenomena baru atau kebijakan individual, melainkan hasil evolusi panjang dari ideologi yang berakar sejak era James Monroe.

Dengan demikian, memahami konflik global—termasuk ketegangan Iran dan Amerika Serikat—tidak cukup hanya melihat figur pemimpin saat ini. Diperlukan perspektif historis yang lebih luas untuk melihat bagaimana doktrin lama terus membentuk kebijakan modern. (R-05)