Banyak Persoalan Keuangan di BUMD Riau, DPRD Minta Inspektorat Lakukan Audit: Jangan Cuma Dinas Saja yang Diawasi!
DPRD Riau mendesak Inspektorat melakukan audit terhadap seluruh BUMD Provinsi Riau. Foto: Net
SabangMerauke News, Pekanbaru - DPRD Riau meminta Inspektorat segera melakukan audit terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau. Kinerja BUMD masih menjadi sorotan terutama menyangkut persoalan finansial dan kemampuan perusahaan menghasilkan laba.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau Zulkifli Indra usai rapat kerja dengan inspektorat di Pekanbaru, Senin (6/6/2022), mengatakan banyak permasalahan di tubuh BUMD menjadi dasar Inspektorat melakukan pengawasan. Setidaknya ada 6 BUMD Riau yang menjadi sorotan. Sementara, Inspektorat bakal melakukan audit terhadap dua BUMD yakni PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) dan PT Sarana Pembangunan Riau (SPR).
"Tadi kita sampaikan ke Inspektorat, jangan hanya OPD saja yang diawasi. BUMD juga harus diawasi. Dan mereka menyetujui untuk itu. Ada dua yang akan diaudit, PT SPR dan PT PIR. Tapi kita warning agar semua BUMD yang diaudit," kata Zulkifli Indra.
Zulkifli meminta Inspektorat untuk mengaudit pendapatan dan kinerja manajemen BUMD-BUMD tersebut. Salah satunya yang menjadi sorotan soal PT SPR, meski sudah diberikan suntikan modal dari APBD Provinsi, namun devidennya belum mencapai target.
Sedangkan, untuk PT PIR disoroti banyak menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yang memakai kenderaan operasional berplat nomor luar Riau.
"Kalau untuk PT PIR, mereka banyak kerjasama dengan orang luar, tapi mobil operasionalnya tidak ada yang plat BM, tentu pemasukan dari kenderaan-kenderaan ini otomatis tidak ada. Ini juga kita soroti," kata dia.
Keenam BUMD yang didorong Komisi III untuk diaudit inspektorat yakni PT Pengembangan Investasi Riau (PIR), PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida), PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER), PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dan PT Riau Petroleum dan BRK Syariah.
Sebagai informasi, Komisi III DPRD Riau sudah mulai memanggil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara maraton untuk dimintai keterangan soal capaian program kerja selama tahun 2022 ini.
Evaluasi ini dilakukan agar perusahaan milik daerah tersebut bisa lebih produktif dan inovatif dalam mencapai target-target kerja. BUMD dituntut untuk mampu meningkatkan sumber PAD yang nanti digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Riau. (*)
