Purbaya Rem Anggaran Baru! Menteri Dilarang Ajukan Tambahan, APBN Dijaga Ketat
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas dengan membatasi pengajuan anggaran baru dari kementerian dan lembaga (K/L), sebagai upaya menjaga disiplin fiskal tanpa harus memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di atas 3%.
Dalam kebijakan terbaru, Purbaya secara eksplisit meminta para menteri menghentikan pengajuan anggaran tambahan. Ia menegaskan pemerintah akan langsung melakukan pemangkasan terhadap pos belanja yang dinilai tidak prioritas, terutama usulan baru yang terus bertambah.
“Pada dasarnya kita akan memotong anggaran, saya akan batasi anggaran-anggaran yang baru, jangan diajukan lagi,” ujar Purbaya usai salat Idul Fitri di Masjid Salahuddin, Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Kebijakan ini diambil di tengah tekanan global, termasuk dampak konflik geopolitik di Timur Tengah, yang berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi. Pemerintah memilih jalur efisiensi belanja dibandingkan memperlebar defisit fiskal.
Meski demikian, Purbaya memastikan langkah pemangkasan tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Pemerintah akan tetap menjaga belanja yang bersifat produktif dan memiliki dampak langsung terhadap perekonomian.
Ia menjelaskan, awalnya pemerintah meminta setiap K/L melakukan efisiensi mandiri sekitar 10%. Namun, usulan tersebut tidak berjalan efektif karena kementerian justru cenderung mengajukan tambahan anggaran.
Karena itu, Kementerian Keuangan mengambil alih proses pemangkasan. “Kalau saya tawarkan ke mereka, mereka bukan motong, malah nambah terus. Ya sudah, saya yang potong, nanti mereka sesuaikan,” kata Purbaya.
Saat ini, besaran persentase pemotongan masih dalam tahap perhitungan dan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kementerian dan lembaga.
Fokus efisiensi akan diarahkan pada program yang dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau memiliki akselerasi rendah. Termasuk di dalamnya kegiatan operasional internal yang tidak mendesak, seperti rapat yang tidak produktif.
Di sisi lain, pemerintah tetap memastikan belanja prioritas berjalan tepat waktu guna menjaga likuiditas dalam sistem perekonomian. Purbaya menegaskan pengawasan terhadap kondisi likuiditas dilakukan secara harian oleh Kementerian Keuangan.
Langkah ini menjadi sinyal kuat pengetatan fiskal pemerintah, sekaligus upaya menjaga kredibilitas pengelolaan APBN di tengah ketidakpastian global.(R-03)
