Tanggapan Menohok Gubernur Riau Soal Dana Umat: "Polda Tak Pernah Minta Bantuan!"
Ilustrasi pembatalan dana hibah Baznas Riau pada pembangunan jembatan Presisi ke Polda Riau. Foto: SM News/Created by AI
SABANGMERAUKE NEWS, Pekanbaru - Jagat media sosial Bumi Melayu mendadak mendidih hebat belakangan ini. Urusannya bukan soal asap hutan tahunan yang bikin sesak nafas. Melainkan soal duit umat yang nyaris "tersesat" masuk proyek jembatan polisi.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, akhirnya angkat bicara soal polemik panas ini. Dengan wajah tenang namun tegas, pimpinan Riau itu menyatakan mendukungnya pada langkah Polda Riau yang membersihkan diri dari simpul dana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Riau, Kamis, 19 Maret 2026.
Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran Polda Riau, Kombes Daniel Widya Mucharam, juga tak mau ketinggalan memberikan klarifikasi. Perwira menengah ini menegaskan pembangunan tetap jalan terus tanpa duit zakat masyarakat. Sinergi infrastruktur memang penting, tapi ketenangan warga jauh lebih utama sekarang.
Blunder Simbolis Berujung Tragis
Awalnya cerita ini tampak manis seperti lempuk durian dalam rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau di pekan lalu, Jumat, 13 Maret 2026. Baznas Riau dengan gagah menyerahkan bantuan Rp3 miliar secara simbolis kepada korps bhayangkara. Seremoni itu berlangsung rapi dan dipamerkan di depan para pejabat tinggi provinsi.
Uang jumbo itu rencananya menyokong pembangunan 110 Jembatan Merah Putih Presisi yang digagas kepolisian daerah. Namun publik Riau ternyata punya insting detektif yang luar biasa tajam di media sosial. Komentar pedas berhamburan mempertanyakan mengapa dana umat dipakai buat urusan semen dan besi.
"Sejak awal Polda Riau tidak pernah meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi Riau maupun Baznas," tegas SF Hariyanto. Kalimat ini seperti siraman air es di tengah panasnya isu anggaran sosial masyarakat. Gubernur menilai gerakan ini murni gotong royong tanpa boleh membebani dana zakat.
Langkah Polda membangun jembatan sebenarnya menjadi contoh baik percepatan akses wilayah terpencil. Namun skema pembiayaan harus benar-benar bersih dari kontroversi penggunaan dana agama sensitif. Urusan infrastruktur harusnya tetap menjadi porsi negara melalui APBD atau dana CSR perusahaan.
Rem Darurat Masriadi Hasan
Melihat tensi publik yang mulai tidak sehat, Ketua Baznas Riau langsung ambil tindakan. Masriadi Hasan memilih menarik rem darurat sebelum kepercayaan masyarakat benar-benar ambruk ke titik nadir. Keputusan pembatalan kontribusi Rp3 miliar ini diambil setelah evaluasi mendalam atas gelombang kritik.
Drama penarikan dana ini terasa seperti plot twist film aksi yang bikin kaget. Masriadi menyadari menjaga nama baik lembaga jauh lebih penting daripada memaksakan satu proyek fisik. Menghindari kerusakan atau mudarat harus lebih diutamakan daripada sekadar mengejar manfaat pembangunan jembatan.
"Melihat dinamika yang berkembang saat ini, Baznas mengevaluasi kembali keikutsertaan dalam program ini," ujar Masriadi. Kalimat singkat itu mengakhiri keterlibatan lembaga zakat dalam proyek infrastruktur milik institusi penegak hukum. Niat awal membantu akses sekolah anak-anak di desa terpaksa dikaji ulang.
Garis pembatas dana umat dan tanggung jawab pemerintah memang sangat tipis dan sensitif. Kritik mahasiswa menyebut infrastruktur adalah kewajiban negara yang sudah dibayar melalui pajak rakyat. Baznas kini memilih fokus kembali pada program pemberdayaan mustahik yang jauh lebih mendesak.
Polisi Tegaskan Dompet Aman
Polda Riau melalui Karorena Kombes Daniel Muharam tidak mau ambil pusing soal pembatalan donasi. Daniel mengklaim kepolisian sudah memiliki skema pembiayaan yang sangat cukup dan berkelanjutan. Skema pentahelix yang melibatkan dunia usaha terbukti mampu menutupi seluruh kebutuhan biaya konstruksi.
"Alhamdulillah kebutuhan pembiayaan dapat terpenuhi melalui kontribusi dunia usaha dan partisipasi masyarakat," jelas Daniel. Polda Riau mengapresiasi niat baik Baznas namun tetap mengedepankan transparansi anggaran publik. Tidak ada satu rupiah pun dana umat yang akan terpakai dalam pembangunan.
Jembatan Merah Putih Presisi tetap melaju kencang meski tanpa sokongan donasi Rp3 miliar tersebut. Proyek ini merupakan atensi langsung Presiden Prabowo untuk membuka isolasi daerah-daerah yang terabaikan. Total ada puluhan jembatan yang akan segera menghubungkan desa-desa terpencil di pelosok Riau.
Drama dana umat ini menjadi pelajaran mahal bagi semua pengelola anggaran di daerah. Transparansi bukan cuma soal laporan di atas kertas yang terlihat rapi dan formal. Tapi soal sensitivitas terhadap skala prioritas dan perasaan masyarakat luas di Bumi Melayu. R-02
