Prabowo Wacanakan Potong Gaji DPR, PDIP Sentil: Jangan Suruh Orang Lain Hemat Kalau Anggaran Masih Boros!
Wacana Presiden Prabowo Subianto untuk memotong gaji menteri hingga anggota DPR demi menghadapi dampak konflik di Timur Tengah menuai sorotan. Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Wacana Presiden Prabowo Subianto untuk memotong gaji menteri hingga anggota DPR demi menghadapi dampak konflik di Timur Tengah menuai sorotan dari politisi Andreas Hugo Pareira. Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menilai gagasan penghematan tersebut berpotensi kontradiktif jika di saat yang sama pemerintah masih menyusun anggaran yang dinilai tidak efisien.
Andreas menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan wacana pemotongan gaji pejabat negara. Namun ia menilai langkah itu harus dimulai dari pimpinan tertinggi negara agar memberikan contoh nyata kepada publik.
“Kalau mau potong, penghematan, ya harus mulai dari diri sendiri dulu, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat-pejabat negara di republik ini,” kata Andreas, Senin (16/3/2026).
Menurutnya, keteladanan dari pimpinan negara penting agar masyarakat memahami bahwa kebijakan penghematan memang benar-benar dilakukan secara serius di tengah situasi global yang tidak menentu.
“Berikan contoh mulai dari atas bahwa kita di negara ini memang harus lebih efisien, hemat,” ujarnya.
Namun Andreas juga mengingatkan agar wacana pemotongan gaji tidak menjadi sekadar simbol kebijakan penghematan. Ia menyoroti masih adanya penyusunan anggaran pemerintah yang dinilai tidak efisien bahkan cenderung boros di sejumlah kementerian dan lembaga.
“Jangan perintahkan untuk potong orang lain, sementara pemerintah sendiri masih menyusun belanja anggaran yang tidak efisien, pemborosan masih terjadi di mana-mana,” kata dia.
Ia mendorong pemerintah melakukan penyisiran ulang terhadap seluruh pos belanja negara. Anggaran yang dinilai tidak mendesak, menurutnya, seharusnya bisa ditunda terlebih dahulu untuk menjaga stabilitas fiskal.
“Secara teknis anggaran itu perlu disisir lagi di setiap kementerian dan lembaga. Ada anggaran yang tidak mendesak, tidak urgen bisa ditunda dulu,” ujarnya.
Wacana Presiden Prabowo
Pernyataan Andreas tersebut muncul setelah Presiden Prabowo mengemukakan kemungkinan langkah penghematan pemerintah dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026). Dalam kesempatan itu, Prabowo mencontohkan sejumlah langkah yang dilakukan negara lain untuk menghadapi situasi krisis global.
Ia menyinggung kebijakan pemerintah Pakistan yang melakukan berbagai langkah adaptif, mulai dari pengurangan hari kerja hingga pemotongan gaji pejabat negara.
“Banyak negara sudah melakukan langkah-langkah. Ini hanya sebagai perbandingan,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, Pakistan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah bagi sebagian pegawai pemerintah maupun swasta serta memangkas hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan. Selain itu, negara tersebut juga memotong gaji anggota kabinet dan parlemen.
“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau lemah,” ujarnya.
Langkah penghematan itu juga mencakup pembatasan penggunaan kendaraan pemerintah, pengurangan konsumsi bahan bakar, hingga penghentian sementara sejumlah belanja negara seperti pembelian kendaraan dan perabotan.
Sorotan MBG dan Koperasi Merah Putih
Meski demikian, sejumlah pengamat menilai wacana pemotongan gaji pejabat negara tidak akan signifikan terhadap kondisi fiskal jika tidak disertai evaluasi terhadap program-program besar pemerintah yang membutuhkan anggaran jumbo.
Beberapa kebijakan yang sering disorot antara lain program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo serta rencana pembentukan Koperasi Merah Putih di berbagai daerah.
Pengamat kebijakan publik menilai program MBG memang memiliki tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Namun implementasinya dinilai membutuhkan perencanaan anggaran yang sangat matang karena menyerap dana negara dalam jumlah besar setiap tahun.
Sementara itu, rencana pembentukan Koperasi Merah Putih juga dinilai masih membutuhkan kajian mendalam, terutama terkait efektivitasnya dalam memperkuat ekonomi rakyat dan potensi tumpang tindih dengan lembaga ekonomi yang sudah ada.
Karena itu, sejumlah analis menilai langkah penghematan seperti pemotongan gaji pejabat negara tidak cukup jika pemerintah tidak sekaligus melakukan penataan ulang prioritas belanja negara. Evaluasi terhadap program besar dianggap menjadi kunci agar kebijakan efisiensi benar-benar berdampak pada kesehatan fiskal negara. (R-03)
