Bikin Publik Heboh! BGN Hentikan Sementara 9 Dapur MBG karena Sajikan Kelapa Utuh
Ilustrasi kelapa utuh sebagai menu MBG. Foto: Dok SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Penghentian sementara operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, menjadi sorotan setelah ditemukan pemberian kelapa utuh kepada penerima manfaat program tersebut. Kebijakan tegas itu diambil oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan program yang tengah digalakkan pemerintah.
Sebanyak sembilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Gresik resmi dihentikan sementara operasionalnya. Langkah ini diambil setelah tim pengawasan menemukan bahwa dapur-dapur tersebut memasukkan kelapa utuh sebagai bagian dari menu makanan yang dibagikan kepada penerima program MBG.
Keputusan penghentian sementara ini mulai diberlakukan sejak 14 Maret 2026 dan akan berlangsung hingga proses evaluasi selesai dilakukan.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa kebijakan tersebut diambil untuk memastikan standar program MBG tetap terjaga.
Menurutnya, pemberian kelapa utuh seharusnya tidak terjadi karena polemik serupa sebelumnya sudah menjadi perhatian publik di beberapa daerah.
“Pemberian kelapa utuh sebelumnya sudah menjadi perhatian publik di sejumlah wilayah. Hal itu seharusnya menjadi pelajaran bagi seluruh pengelola SPPG agar lebih berhati-hati dalam menentukan menu yang diberikan kepada penerima manfaat,” ujar Nanik dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (15/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa setiap dapur MBG wajib mengikuti standar menu serta pedoman operasional yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Menu makanan yang diberikan tidak boleh sembarangan karena berkaitan langsung dengan tujuan program, yaitu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.
Nanik juga menegaskan bahwa alasan dari pengelola SPPG yang menyebut pemberian kelapa utuh dilakukan atas permintaan penerima manfaat tidak bisa dijadikan pembenaran.
Menurutnya, pengelola dapur tetap memiliki kewajiban untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
“Permintaan dari penerima manfaat tidak bisa dijadikan alasan. Semua SPPG tetap harus mengikuti pedoman menu dan standar pelayanan yang sudah ditetapkan dalam program MBG,” tegasnya.
Sebagai bentuk tindakan tegas, BGN tidak hanya menghentikan sementara operasional dapur-dapur tersebut, tetapi juga memerintahkan agar kepala SPPG yang terlibat diberikan tindakan disipliner.
Langkah tersebut bisa berupa surat peringatan pertama (SP1) atau rotasi jabatan, tergantung hasil evaluasi yang dilakukan oleh pihak terkait.
“Saya juga perintahkan kepala SPPG ditindak tegas dengan memberikan SP1 atau rotasi jabatan karena sebagai pimpinan tidak mengikuti perkembangan informasi sehingga kejadian serupa kembali terulang,” tambah Nanik.
Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro, menjelaskan bahwa penghentian sementara ini dilakukan untuk memberikan waktu kepada pihak BGN melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap operasional dapur MBG di wilayah tersebut.
Menurutnya, langkah evaluasi ini penting agar program nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat dapat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
“Kami melakukan penghentian sementara agar evaluasi dapat dilakukan secara menyeluruh. Hal ini juga menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengawasan serta memastikan seluruh dapur MBG menjalankan program sesuai pedoman,” ujarnya.
Adapun sembilan SPPG yang dihentikan sementara operasionalnya antara lain:
- SPPG Gresik Sidayu Ngawen
- SPPG Gresik Sidayu Wadeng
- SPPG Gresik Dukun Wonokerto
- SPPG Gresik Dukun Lowayu
- SPPG Gresik Dukun Sembungan Kidul
- SPPG Gresik Dukun Tebuwung
- SPPG Gresik Ujungpangkah Glatik
- SPPG Gresik Balongpanggang Pucung
- SPPG Gresik Sidayu Sidomulyo
Kesembilan dapur tersebut kini berada dalam tahap pemeriksaan dan evaluasi internal oleh Badan Gizi Nasional.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi pelajar dan kelompok rentan. Program ini menyediakan makanan bergizi secara gratis dengan standar nutrisi yang telah ditetapkan oleh para ahli gizi.
Karena itu, kualitas menu yang disajikan menjadi salah satu aspek penting dalam keberhasilan program tersebut.
BGN menegaskan bahwa setiap menu harus memenuhi kriteria nutrisi yang jelas, mulai dari kandungan karbohidrat, protein, vitamin, hingga mineral yang dibutuhkan oleh tubuh.
Selain itu, aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program ini.
Kasus pemberian kelapa utuh di Gresik dinilai menjadi pengingat penting bagi seluruh pengelola dapur MBG di berbagai daerah agar tidak mengabaikan standar yang telah ditetapkan.
BGN juga mengingatkan seluruh pengelola SPPG di Indonesia agar lebih cermat dalam menjalankan program ini.
Tidak hanya soal menu makanan, tetapi juga terkait pengelolaan dapur, distribusi makanan, hingga respons terhadap isu yang berkembang di masyarakat.
“Kami berharap kejadian ini menjadi pembelajaran bagi seluruh SPPG di Indonesia agar lebih disiplin mengikuti pedoman yang ada,” kata Albertus.
Dengan adanya langkah tegas berupa penghentian sementara operasional dapur di Gresik, BGN berharap kualitas pelaksanaan program MBG dapat terus ditingkatkan.
Evaluasi yang dilakukan juga diharapkan dapat memperbaiki sistem pengawasan sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. (R-05)
