Dokter Senior Hambat Junior Ambil Spesialis, Menkes Tebar Ancaman
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Foto: Net
SabangMerauke News - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku mendapat banyak cerita mengenai dokter senior yang kerap mempersulit juniornya untuk menjadi dokter spesialis. Hal ini menjadi salah satu penyebab Indonesia masih kekurangan banyak dokter spesialis.
"Saya juga denger banyak cerita-cerita seperti itu, ada yang dokter-dokter seniornya mempersulit dokter-dokter juniornya nah itu harus kita disiplinkan, karena kita kekurangan dokter spesialis," kata dia, dalam konferensi pers Kamis (2/6/2022).
Ia juga meminta jika ada temuan kasus tersebut, segera melapor ke Kementerian Kesehatan RI. Sebab, kekurangan dokter spesialis berdampak pada pelayanan kesehatan utamanya jantung hingga kanker.
"Kita bicara penyakit jantung saja itu masih banyak provinsi yang kekurangan spesialis jantung, belum lagi stroke, lalu cancer akan tambah banyak lagi. Maka dari itu kita percepat adakan program beasiswa sebagai bagian transformasi sumber daya manusia kesehatan," lanjut dia.
Lebih lanjut ia memberi gambaran jika jumlah dokter yang sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) idealnya berada di 1 banding 1.000 populasi. Artinya, Indonesia diperkirakan membutuhkan 270 ribu dokter, jika dibandingkan dengan 270 juta penduduk.
"WHO memberikan standar jumlah dokter dibanding penduduk itu, 1 banding 1.000. Di negara maju ada yang 3 banding 1.000, atau 5 per 1.000," ujarnya dalam konferensi pers Kemenkes RI, Kamis (2/6/2022).
"Jadi Indonesia kalau 270 juta penduduk rakyatnya berarti dokternya harusnya 270.000, baru terpenuhi," sambungnya.
Menkes memperkirakan butuh waktu 10 tahun untuk mencapai target ideal WHO. Kini, Indonesia hanya memiliki 140.000 dokter berpraktik. Jika lulusan dokter mencapai 12.000 orang per tahun, 10 tahun kemudian target ideal WHO baru tercapai.
"Yang punya Surat Tanda Registrasi (STR) dan praktik mungkin sekitar 140.000, kan kurangnya jadi 130.000. Dokternya produksi setahun 12.000, jadi untuk memenuhi standar WHO dibutuhkan waktu 10 tahun atau lebih untuk melayani 270 juta rakyat indonesia," bebernya.
"Itu mengapa dari latar belakang itu juga, program beasiswa ini masuk dalam transformasi sumber daya manusia kesehatan dan harus segera dilakukan," pungkas dia.(*)
