Singgung ‘Jenderal Narkoba’ Bergelar Datuk, Menko Polkam Djamari Chaniago Tolak Gelar Adat Minangkabau
Menko Polkam, Djamari Chaniago. Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Pernyataan mengejutkan datang dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago. Dalam sebuah forum pendidikan kepolisian, ia menceritakan alasan di balik keputusannya menolak tawaran disematkan 'Datuk', gelar adat Minangkabau, Sumatera Barat.
Bukan menyangkut persoalan pribadi, Djamari bahkan menyinggung kasus seorang jenderal yang pernah diangkat menjadi Datuk, tetapi kemudian terseret kasus narkoba. Ia menilai kejadian itu menjadi pelajaran penting tentang bagaimana gelar kehormatan adat seharusnya diberikan secara hati-hati.
Cerita itu disampaikan Djamari saat memberikan materi di kegiatan pendidikan di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespim Polri), Senin (9/3/2026). Video potongan pernyataannya kemudian beredar luas di media sosial dan menjadi perbincangan publik.
Dalam rekaman video tersebut, Djamari menceritakan bahwa tawaran gelar Datuk datang kepadanya tidak lama setelah ia dilantik menjadi Menko Polkam.
Menurut Djamari, sejumlah tokoh adat dari Sumatera Barat datang langsung ke kantornya di Jakarta untuk menawarkan gelar kehormatan tersebut.
“Begitu saya jadi Menko Polkam, datanglah ketua adat dari Sumatera Barat ke kantor saya, menawarkan kepada saya untuk dijadikan Datuk,” ujar Djamari dalam video tersebut.
Keaslian video itu kemudian dikonfirmasi oleh Kepala Biro Humas dan Informasi Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kolonel Inf Honi Havana.
“Betul, itu saat Pak Djamari menghadiri kegiatan di Sespim Polri,” kata Honi saat dikonfirmasi, Selasa (10/3/2026).
Dalam forum tersebut, Djamari mengaku justru merasa heran dengan tawaran tersebut. Ia menilai pengakuan yang datang setelah dirinya menjabat sebagai menteri terasa janggal.
Padahal, menurutnya, ia sudah lama menggunakan nama Chaniago—yang merupakan salah satu suku dalam adat Minangkabau.
Ia bahkan mengatakan bahwa nama itu sudah digunakannya sejak masih menjadi taruna militer.
“Saya bilang, saya orang Minang dari dulu. Nama Chaniago itu sudah saya pasang sejak saya masih taruna. Kenapa baru sekarang orang Minang kenal saya?” kata Djamari.
Pernyataan tersebut, menurut Djamari, membuat suasana pertemuan menjadi canggung. Ia menyebut wajah ketua adat yang menawarinya gelar itu langsung berubah.
Namun bagi Djamari, pertanyaan itu penting karena menyangkut makna sebuah gelar adat.
Ia kemudian mempertanyakan secara langsung apa manfaat gelar Datuk tersebut, baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat Minangkabau.
Menurut Djamari, sebuah gelar kehormatan tidak boleh hanya menjadi simbol tanpa makna.
“Saya tanya, apa keuntungan bagi saya? Apa keuntungan bagi orang Minang kalau saya dijadikan Datuk?” ujarnya.
Namun, kata Djamari, pertanyaan tersebut tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.
Justru dalam kesempatan itu, ia mengungkit sebuah peristiwa yang menurutnya menjadi contoh buruk dalam pemberian gelar adat.
Djamari menyebut pernah ada seorang jenderal yang diangkat menjadi Datuk oleh tokoh adat, tetapi kemudian terjerat dalam persoalan narkoba.
Menurutnya, kasus tersebut mencoreng kehormatan adat Minangkabau.
“Kenapa salah? Kamu melantik seorang jenderal menjadi Datuk, dan dia adalah biang keroknya narkoba. Jadi kamu akan persamakan saya dengan narkoba itu?” kata Djamari menirukan pertanyaannya kepada tokoh adat tersebut.
Ia menambahkan, setelah mendengar pertanyaan itu, tokoh adat tersebut tidak memberikan jawaban.
“Diam dia,” kata Djamari.
Bagi Djamari, kejadian tersebut menjadi alasan kuat untuk menolak tawaran gelar Datuk yang diberikan kepadanya.
Ia menilai pemberian gelar kehormatan adat tidak boleh dilakukan tanpa pertimbangan yang matang, terutama terkait rekam jejak seseorang.
Menurutnya, gelar Datuk merupakan posisi yang sangat dihormati dalam struktur adat Minangkabau.
Karena itu, gelar tersebut seharusnya diberikan kepada orang yang benar-benar mampu menjaga kehormatan adat.
“Justru saya tanya sama Anda, bagaimana ceritanya Anda bisa melantik seseorang tanpa Anda tahu latar belakangnya?” kata Djamari.
Ia bahkan menilai kesalahan dalam memilih sosok untuk dijadikan Datuk dapat merusak nilai-nilai adat itu sendiri.
“Datuk adalah jabatan kehormatan dalam adat Minangkabau. Bukankah Anda sendiri yang menghancurkan adat itu?” ujarnya.
Djamari menegaskan bahwa keputusannya menolak gelar tersebut bukan karena ia tidak menghormati adat Minangkabau.
Sebaliknya, ia justru ingin menjaga agar gelar tersebut tetap memiliki makna dan kehormatan.
Menurutnya, gelar adat seharusnya tidak diberikan hanya karena seseorang memiliki jabatan tinggi di pemerintahan atau militer.
Ia menilai penghargaan adat harus didasarkan pada kontribusi nyata terhadap masyarakat dan integritas pribadi.
Pernyataan Djamari tersebut langsung menarik perhatian publik setelah video pidatonya menyebar di media sosial.
Banyak warganet yang menyoroti kritiknya terhadap proses pemberian gelar adat yang dianggap terlalu mudah diberikan kepada tokoh publik.
Di sisi lain, sejumlah kalangan juga menilai pernyataan itu sebagai pengingat penting agar lembaga adat lebih selektif dalam memberikan gelar kehormatan. (R-03)