Budaya Malu Pejabat Jepang: Terlambat 5 Menit, Menteri Ini Sampai Berlari dan Minta Maaf ke Publik
Menteri Keamanan Ekonomi Jepang Kimi Onoda. Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Jepang - Bagi pejabat Jepang, keterlambatan sekecil apa pun dianggap serius. Hal itu terlihat ketika Menteri Keamanan Ekonomi Jepang Kimi Onoda berlari memasuki gedung rapat kabinet setelah terlambat lima menit, lalu meminta maaf secara terbuka kepada publik.
Peristiwa itu terekam dalam tangkapan kamera pada Jumat (6/3/2026) pagi setelah ia baru saja turun dari taksi.
Dalam rekaman yang kemudian viral di media sosial, politikus berusia 43 tahun itu tampak bergegas sambil membawa tas tangan, melewati para jurnalis yang telah menunggu di depan gedung. Seorang ajudan terlihat berlari di sampingnya saat ia menuju pintu masuk.
Tak berhenti di situ, Onoda juga tampak menuruni tangga dengan cepat untuk segera mencapai ruang rapat kabinet.
Di dalam ruangan, kamera televisi menyorot momen ketika Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, memasuki ruang rapat.
Para anggota kabinet yang sudah hadir berdiri sejenak dan merapikan jas mereka sebelum rapat dimulai. Namun ketika kamera menyorot kursi para menteri, kursi Onoda masih terlihat kosong.
Minta Maaf kepada Seluruh Rakyat Jepang
Usai kejadian tersebut, Onoda menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat Jepang atas keterlambatannya menghadiri rapat kabinet.
Ia menjelaskan bahwa keterlambatan itu terjadi karena kemacetan lalu lintas akibat kecelakaan mendadak di jalan.
“Saya terjebak kemacetan akibat kecelakaan mendadak sehingga tidak bisa bergerak,” ujar Onoda.
Ia juga berjanji akan lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan agar bisa merespons situasi tak terduga dengan lebih baik di masa mendatang.
“Saya akan tetap waspada agar dapat merespons berbagai situasi yang tidak terduga,” katanya.
Ketepatan Waktu Dijunjung Tinggi di Jepang
Di Jepang, ketepatan waktu merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi. Datang terlambat sering dianggap sebagai sikap tidak sopan sekaligus bentuk kurangnya penghargaan terhadap orang lain.
Karena itu, keterlambatan lima menit yang dialami seorang pejabat tinggi pun bisa menjadi perhatian publik.
Meski demikian, banyak pengguna media sosial justru memuji sikap Onoda yang langsung meminta maaf kepada masyarakat.
Seorang pengguna platform X menilai keterlambatan tersebut terjadi karena keadaan di luar kendali.
“Penundaan lima menit yang dialami Menteri Keamanan Ekonomi Onoda jelas karena keadaan memaksa, yakni kemacetan akibat kecelakaan di jalan tol,” tulisnya.
Pengguna itu juga menilai kebiasaan Onoda yang biasanya datang 15 hingga 20 menit lebih awal menunjukkan tanggung jawab tinggi.
“Permintaan maaf yang cepat dan pernyataannya untuk meningkatkan manajemen krisis merupakan contoh yang patut diteladani bagi seorang politisi,” tulisnya.
Komentar lain menilai sikap tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik.
“Ketika para pemimpin menghargai waktu semua orang, itu menetapkan standar bagi seluruh negara. Kita membutuhkan lebih banyak energi seperti ini,” tulis pengguna lainnya.
Ada pula yang menyoroti kuatnya budaya disiplin waktu di Jepang.
“Sebagai orang Jepang, saya bisa memastikan bahwa kami menganggap waktu mulai sebagai sesuatu yang sangat sakral,” tulis seorang pengguna.
Sosok Politikus yang Cukup Populer
Kimi Onoda merupakan anggota majelis tinggi parlemen Jepang, House of Councillors of Japan, yang menjadi bagian dari parlemen nasional Jepang, National Diet of Japan.
Ia pertama kali terpilih sebagai anggota parlemen pada Juli 2016. Pada Oktober tahun lalu, Onoda dipercaya menjabat sebagai Menteri Keamanan Ekonomi Jepang.
Dalam dunia politik Jepang, ia juga dikenal sebagai tokoh yang cukup populer di kalangan konservatif. Onoda memiliki pandangan tegas terkait sejumlah isu, termasuk kebijakan imigrasi.
Pada Januari lalu, ia menyatakan Jepang perlu menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait tindakan ilegal yang dilakukan sebagian warga negara asing.
Menurutnya, langkah yang lebih tegas perlu diterapkan terhadap warga asing yang tidak mematuhi aturan.
“Kejahatan dan perilaku mengganggu oleh sebagian warga negara asing, serta penyalahgunaan sistem publik, menimbulkan kecemasan dan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat Jepang,” ujarnya dalam pernyataan sebelumnya. (R-05)
