Perkuat Penanganan Karhutla di Riau, Pemerintah Pusat Serahkan Bantuan Peralatan Senilai Rp 1 Miliar
Pemerintah pusat terus memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Pekanbaru - Pemerintah pusat terus memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Salah satunya dengan menyalurkan bantuan peralatan senilai Rp1 miliar guna mendukung kesiapsiagaan di lapangan.
Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn) Djamari Caniago, dalam rangkaian Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla yang digelar di Lapangan Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Kamis (5/3/2026).
Peralatan yang diberikan meliputi kendaraan truk serbaguna, motor trail, serta ratusan alat komunikasi handy talky (HT) yang akan digunakan untuk mendukung mobilitas serta koordinasi petugas di lapangan.
Penyerahan bantuan diterima langsung oleh Kepala BPBD Riau Edy Afrizal, disaksikan Penjabat (Pj) Gubernur Riau SF Hariyanto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto.
Menko Polkam Djamari Caniago mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk komitmen kuat pemerintah pusat dalam memperkuat sistem penanggulangan karhutla di daerah rawan, khususnya Riau yang memiliki kawasan gambut cukup luas.
“Pemerintah pusat memberikan dukungan penuh agar kesiapsiagaan di daerah semakin kuat. Peralatan ini harus siap digunakan kapan saja sehingga respons di lapangan bisa lebih cepat dan tepat,” ujar Djamari.
Ia menegaskan, penguatan sarana dan prasarana menjadi bagian penting dalam strategi mitigasi dan pencegahan dini karhutla. Dengan dukungan kendaraan operasional serta perangkat komunikasi yang memadai, koordinasi antarpetugas di lapangan diharapkan semakin efektif, terutama dalam mendeteksi dan menangani titik api sejak awal.
“Mitigasi dan pencegahan harus dilakukan sedini mungkin. Kita tidak boleh menunggu api membesar baru bertindak,” tegasnya.
Selain untuk Provinsi Riau, pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan serupa kepada Pemerintah Provinsi Jambi yang diterima langsung oleh perwakilan BPBD Jambi.
Kepala BPBD Riau Edy Afrizal menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat tersebut. Menurutnya, tambahan armada serta perangkat komunikasi sangat dibutuhkan untuk mempercepat mobilisasi personel menuju lokasi rawan kebakaran, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.
“Bantuan ini sangat membantu kami di daerah. Dengan adanya kendaraan operasional dan HT tambahan, koordinasi antarpetugas akan semakin cepat sehingga penanganan karhutla bisa lebih optimal,” kata Edy.
Sebelumnya, dalam kegiatan yang sama, Menko Polkam juga memimpin langsung Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla yang diikuti personel gabungan dari berbagai instansi.
Kegiatan diawali dengan pengecekan pasukan serta peralatan, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan barisan personel yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Basarnas, Manggala Agni, Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga perwakilan perusahaan.
Dalam arahannya, Djamari menegaskan bahwa Presiden memberikan perhatian besar terhadap penanganan karhutla, khususnya di wilayah rawan seperti Riau.
“Bapak Presiden memberikan perhatian besar terhadap persoalan karhutla. Karena itu kesiapsiagaan menjadi kunci utama untuk mencegah dan menangani bencana ini,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya langkah mitigasi yang terencana, termasuk optimalisasi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta pengisian kanal-kanal di lahan gambut guna menjaga kelembapan tanah agar tidak mudah terbakar.
“Operasi Modifikasi Cuaca terus kita siapkan. Kanal-kanal di lahan gambut juga harus diisi agar tanah tetap lembap dan tidak mudah terbakar,” jelasnya.
Menko Polkam turut meminta kepala daerah di wilayah rawan karhutla untuk meningkatkan kewaspadaan serta menyiapkan seluruh sumber daya yang dimiliki guna mengantisipasi potensi kebakaran.
“Kepala daerah harus bergerak cepat menyiapkan personel dan peralatan. Jangan menunggu situasi memburuk,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan perusahaan pemegang konsesi perkebunan dan kehutanan agar menjalankan kewajiban sesuai aturan, termasuk menyediakan sarana dan prasarana pencegahan karhutla di wilayah konsesi masing-masing.
“Kepada perusahaan konsesi, saya minta jalankan kewajiban sebagaimana yang sudah ditetapkan. Jangan sampai lalai,” katanya.
Djamari juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan karhutla, termasuk melaporkan titik api sedini mungkin agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat.
“Masyarakat harus ikut berpartisipasi. Jika melihat titik api, segera laporkan agar bisa langsung ditangani,” ujarnya.
Menutup arahannya, Menko Polkam menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang selama ini bekerja keras dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.
“Kami mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang telah bersinergi menjaga Riau dari ancaman karhutla. Sinergi ini harus terus kita jaga bersama,” tutupnya. (R-04)
