BRK Syariah Diapresiasi Atas Upaya Optimalisasi Green Financing untuk UMKM
Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah). Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Pekanbaru - Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengapresiasi kontribusi Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) dalam mendukung berbagai kegiatan keagamaan dan sosial di Kota Pekanbaru, khususnya selama Ramadan.
Hal itu disampaikan Markarius saat menghadiri kegiatan Safari Ramadan. Ia menilai keterlibatan BRK Syariah dalam menyalurkan bantuan, termasuk melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sangat membantu pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah.
“Kami mengapresiasi BRK Syariah, khususnya kantor Pekanbaru, yang ikut serta membantu kegiatan Safari Ramadan dan memberikan bantuan untuk masjid-masjid. Harapannya tentu ini bisa terus berlanjut,” ujarnya, Selasa 3 Maret 2026.
Menurutnya, sebagai bank daerah berbasis syariah, BRK Syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Ia pun mengajak masyarakat untuk turut mendukung dengan menjadi nasabah dan menabung di bank tersebut.
“Ayo kita dukung BRK Syariah. Mari kita menabung di sana dan menjadi nasabah bank syariah. Ini bank daerah sekaligus bank syariah yang sesuai dengan mayoritas masyarakat kita di Pekanbaru. Kinerjanya juga baik dan dapat dipercaya,” tambahnya.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi, Dahlan Tampubolon, menilai BRK Syariah menghadapi sejumlah tantangan strategis dalam memperkuat perannya terhadap ekonomi daerah.
Menurutnya, tantangan pertama adalah percepatan transformasi digital. BRK Syariah dituntut untuk meningkatkan infrastruktur teknologi agar mampu bersaing dengan bank nasional dan perusahaan fintech, terutama dalam melayani transaksi UMKM secara real-time dan efisien.
Kedua, perluasan inklusi keuangan ke sektor produktif seperti UMKM. Selama ini, pembiayaan masih didominasi kredit konsumtif Aparatur Sipil Negara (ASN). Ke depan, skema pembiayaan berbasis bagi hasil perlu diperluas agar berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi riil.
Ketiga, literasi perbankan syariah yang belum merata. Masih terdapat persepsi bahwa bank syariah lebih mahal atau tidak berbeda secara substansial dari bank konvensional. Edukasi menjadi kunci agar masyarakat memahami keunggulan sistem bagi hasil yang adil dan transparan.
Selain itu, faktor geografis wilayah perairan dan pelosok di Riau dan Kepulauan Riau juga menjadi tantangan dalam pemerataan layanan. Biaya operasional tinggi membuat ekspansi fisik tidak mudah, sehingga digitalisasi menjadi solusi penting.
Secara nasional, BRK Syariah dinilai memiliki posisi strategis sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang telah melakukan konversi penuh ke sistem syariah. Hingga akhir 2025, total aset BRK Syariah tercatat sekitar Rp30,80 triliun, menempatkannya sejajar dengan pemain besar BPD syariah lainnya.
Meski masih berada di bawah dominasi Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam skala nasional, BRK Syariah memiliki keunggulan di koridor ekonomi Sumatera, terutama sektor perkebunan dan energi.
Dengan total pembiayaan mencapai Rp21,59 triliun pada kuartal III-2025 dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp26,39 triliun, bank ini tengah berupaya memperkuat sektor industri halal dan UMKM. Namun, rasio Non-Performing Financing (NPF) Gross sebesar 2,61 persen menjadi tantangan tersendiri di tengah volatilitas ekonomi global 2026.
Dahlan menilai kontribusi BRK Syariah saat ini masih berada dalam fase transisi. Untuk benar-benar optimal mendukung transformasi ekonomi daerah, bank perlu melakukan rebalancing portofolio secara agresif dari kredit konsumtif menuju sektor produktif seperti perkebunan, energi terbarukan, dan industri halal.
Ia juga mendorong BRK Syariah untuk bertransformasi dari sekadar “pemegang kas daerah” menjadi “bank investasi daerah” melalui skema sukuk daerah dan pembiayaan sindikasi proyek strategis.
“Kalau BRK Syariah mampu menyinergikan dana publik dengan kebutuhan investasi pembangunan secara transparan dan efisien, maka bank ini bisa menjadi pilar utama kemandirian ekonomi regional,” ujarnya.
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Dahlan merekomendasikan agar BRK Syariah mulai mengalokasikan pembiayaan hijau (green financing), termasuk mendukung program peremajaan sawit rakyat sesuai standar ISPO/RSPO serta proyek energi terbarukan skala kecil.
Selain itu, integrasi instrumen keuangan sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) ke dalam proyek pembangunan dinilai penting. Skema seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dapat menjadi solusi pembiayaan infrastruktur dasar tanpa membebani APBD.
Penguatan digitalisasi layanan serta penerapan pelaporan berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance) juga dianggap krusial agar BRK Syariah mampu menarik investor hijau dan memperluas sumber pendanaan secara berkelanjutan.
Dengan berbagai langkah transformasi tersebut, BRK Syariah diharapkan tidak hanya menjadi bank daerah berbasis syariah, tetapi juga motor penggerak pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Riau dan Kepulauan Riau.(R-04)
