Sebut Langkah Presiden Blunder, PGI Minta Indonesia Segera Keluar BoP: Sangat Pro Israel!
Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pdt Gomar Gultom. Foto: Dok SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pdt Gomar Gultom, meminta agar Indonesia segera keluar dari Dewan Perdamaian (Board of Peace/BOP) yang diinisiasi Presiden Donald Trump. Ia bahkan telah mempersoalkan masuknya Indonesia ke BoP jauh sebelum Iran dibombardir Israel dan Amerika Serikat (AS).
"Itu sebabnya sejak awal saya mempertanyakan masuknya RI di BoP tersebut dan mendesak Presiden untuk keluar, jauh sebelum perang yang terjadi sekarang," kata Gultom kepada wartawan, Rabu (3/3/2026).
"Ini sikap pribadi saya, tapi juga kurang lebih sama dengan sikap PGI, sebagaimana hasil Sidang MPL-PGI bulan lalu di Merauke," tambahnya.
Gultom menyebut BoP seolah hendak melemahkan posisi PBB, terutama Dewan Keamanan PBB. Padahal RI, katanya, saat ini sedang giliran menjadi ketuanya.
"Langkah Presiden RI ini merupakan langkah blunder. BoP ini jelas menjadi instrumen pribadi Trump untuk melegitimasi agenda kelompoknya atau Timur Tengah, khususnya dalam kaitan Israel-Palestina," katanya.
"Posisi Trump sebagai ketua seumur hidup nyaris tanpa kontrol. Artinya seluruh anggotanya hanya menjadi penonton, yang lagi-lagi melegitimasi kehendak dan aksi Trump," tambahnya.
Kemudian, Gultom melihat bahwa BoP tentu terlalu berpihak kepada Israel. Dia yakin tak akan ada perdamaian yang adil.
"Yang paling krusial, terlihat jelas BoP ini sangat pro Israel. Mengupayakan perdamaian di Gaza, tapi tidak melibatkan Palestina, sementara Israel ada di dalamnya. Jelas ini sangat memihak. Tidak akan ada perdamaian tanpa keadilan," katanya.
MUI Desak RI Keluar BoP
MUI mengutuk serangan AS dan Israel ke Iran hingga memicu situasi mencekam di Timur Tengah. MUI menyampaikan duka mendalam atas tewasnya pimpinan tertinggi Iran Ali Khamenei dalam peristiwa itu.
Berdasarkan keterangan yang dilihat pada Minggu (1/3/2026), ada 9 poin yang disampaikan MUI menyikapi serangan brutal AS-Israel ke Iran. Pernyataan itu ditandatangani langsung oleh Ketua MUI KH Anwar Iskandar.
"Tadi kita rumuskan dan difinalisasi sebagai sikap resmi organisasi," ujar Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni'am Sholeh, saat dimintai konfirmasi.
Adapun MUI menyampaikan duka mendalam atas wafatnya pimpinan Iran Ali Khamenei. MUI menyebutkan serangan yang dilakukan oleh AS-Israel bertentangan dengan undang-undang.
"MUl menyampaikan duka mendalam atas gugurnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei sebagai akibat serangan Israel-Amerika pada (28/2/26). Kita menyampaikan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebagai syuhada, kita doakan semoga menjadi penghuni surga," bunyi poin pertama sikap MUI.
"MUI mengutuk serangan Israel yang didukung oleh Amerika karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pembukaan UUD 1945 yaitu '...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial'," tambahnya.
MUI mendorong berbagai negara menjadi juru damai atas konflik yang ditimbulkan Amerika Serikat dan Israel. Dalam pernyataannya, MUI juga meminta pemerintah Indonesia untuk mencabut keanggotaan dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump lantaran dinilai tak efektif menjaga keamanan dunia.
"Amerika Serikat, yang tengah memainkan peran sentral dalam pengelolaan konflik Palestina melalui BoP, menghadapi pertanyaan besar yaitu apakah strategi tersebut sungguh diarahkan untuk perdamaian yang adil, atau justru memperkuat arsitektur keamanan yang timpang dan mengubur kemerdekaan Palestina?," kata MUI.
"Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan perdamaian sejati di Palestina. Karena yang terjadi justru sebaliknya Trump melakukan serangan bersama Israel terhadap Iran dan memicu perang regional yang melibatkan berbagai kekuatan, baik secara langsung maupun melalui proksi," sambungnya. (R-03)
