Kasus Korupsi Satpol PP Bengkalis, Polisi Lengkapi Berkas 2 Tersangka
Ilustrasi korupsi. Foto: Dok SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bengkalis, Provinsi Riau melengkapi berkas dua tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) Satuan Polisi Pamong Praja setempat tahun 2021 hingga 2022.
Kepala Satreskrim Polresta Bengkalis Iptu Yohn Mabel mengatakan penyidik masih melengkapi administrasi penyidikan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pihaknya akan melaporkan perkembangan perkara sesuai ketentuan yang berlaku.
"Polres Bengkalis menegaskan komitmennya dalam penegakan hukum, khususnya terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara," katanya dalam keterangan diterima di Pekanbaru, Kamis.
Satreskrim Polres Bengkalis lanjutnya telah melaksanakan gelar perkara penetapan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 hingga 2022.
Gelar perkara tersebut dilaksanakan pada Rabu, 10 Desember 2025, bertempat di Ruang Gelar Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau, dan dipimpin oleh AKBP Johan Rivai selaku Kabag Wassidik Ditreskrimsus Polda Riau.
Dia menjelaskan bahwa perkara ini bermula dari dua laporan polisi yang diterima pada Oktober 2025 terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran UP dan GU di lingkungan Satpol PP Kabupaten Bengkalis.
Berdasarkan hasil penyidikan dan gelar perkara, ditemukan adanya perbuatan melawan hukum berupa dugaan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan, yang dilakukan dengan cara mengambil uang kegiatan serta menutupinya melalui pencairan kegiatan SPPD dan SPJ fiktif untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain.
Adapun pada Tahun Anggaran 2021, anggaran yang dikelola sebesar Rp27,4 miliar lebih dengan realisasi Rp24,8 miliar lebih, dan ditemukan nilai fiktif sebesar Rp717 juta lebih. Sementara pada Tahun Anggaran 2022, anggaran sebesar Rp27,7 miliar lebih dengan realisasi Rp26,6 miliar lebih, serta ditemukan nilai fiktif sebesar Rp712 juta lebih.
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Kabupaten Bengkalis tertanggal 31 Juli 2025, total kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp1.429.780.200 (satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah).
Dari hasil gelar perkara, penyidik menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni Sdri. M selaku Bendahara Pengeluaran Satpol PP Kabupaten Bengkalis dan Sdri. N.R selaku Kasubbag Program sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
Kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. (R-03)
