Gajah Tewas di Konsesi RAPP-Mengamuk di PT Arara Abadi, Puraka Desak Pemerintah Pangkas Konsesi Hutan Tanaman Industri APP dan APRIL Group
Seekor gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) ditemukan mati di kawasan lindung Blok Ukui konsesi hutan tanaman industri PT RAPP di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan pada Senin (2/2/2026). Foto: Kemenhut
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Rentetan kasus konflik satwa liar dilindungi, termasuk kematian gajah Sumatra menjadi pertanda telah rusaknya kantong-kantong gajah di Riau. Kerusakan kantong gajah dipicu oleh konversi hutan alam menjadi hutan tanaman Industri (HTI) monokultur.
Ketua Pusat Hukum dan Resolusi Konflik (Puraka) Ahmad Zazali menyatakan, keberadaan HTI yang menjadi pemasok bahan baku pulp and paper serta serat rayon menjadi pendorong terbesar rusaknya hutan alam yang merupakan kantong-kantong (habitat) gajah Sumatra. Penerbitan izin-izin HTI kepada dua perusahaan kehutanan raksasa yakni APP Group dan APRIL Group merupakan tanggung jawab pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan).
"Penerbitan izin HTI secara masif telah merusak kantong-kantong gajah Sumatera di Riau. Konflik yang berujung pada kematian satwa liar dilindungi secara konsisten terus terjadi, disebabkan konversi habitat gajah menjadi HTI," kata Zazali dalam keterangan tertulis diterima SabangMerauke News pada Rabu (25/2/2026).
Dalam sebulan terakhir, 2 kasus konflik satwa gajah Sumatera telah menyita perhatian publik. Kejadian pertama berlangsung di kawasan lindung konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) pada 2 Februari 2026 lalu. Dalam peristiwa ini, seekor gajah ditemukan mati dalam keadaan kepala terpotong dan gadingnya hilang. Hasil laboratorium forensik mengungkap 2 proyektil peluru ditemukan bersarang di kepala gajah.
BERITA TERKAIT: Yayasan Menara Serukan Setop Akasia dan Eukaliptus di Riau: Merusak Lingkungan, Mengancam Satwa Liar dan Stok Oksigen!
Yang terbaru, mess PT Arara Abadi (pemasok bahan baku kayu ke PT Indah Kiat Pulp and Paper/IKPP) digeruduk kawanan gajah liar pada Minggu, 22 Februari 2026 kemarin. Sejumlah bangunan mess dan kendaraan karyawan hancur diobrak-abrik rombongan gajah.
Zazali menegaskan, dalam perspektif legal, konversi hutan alam yang merusak habitat gajah atas izin yang diberikan pemerintah pusat harus segera dihentikan. Ia menyerukan agar pemerintah segera mengevaluasi total dan merasionalisasi perizinan terhadap APP Group dan APRIL Group. Diketahui, kedua korporasi besar tersebut menguasai sekitar 1,58 juta hektare atau mencapai 27 persen dari total areal hutan di Riau.
"Hal itu untuk membuktikan keseriusan pemerintah dalam melindungi gajah Sumatera dari kepunahan," katanya.
Zazali mengaitkan langkah pencabutan izin 28 perusahaan pemanfaat hutan oleh Presiden Prabowo imbas bencana ekologis Sumatera pada akhir November 2025 lalu. Keberanian Satgas PKH bentukan presiden Prabowo Subianto mencabut 28 perusahaan itu memberi harapan baru akan adanya evaluasi serius terhadap luasan industri hutan tanaman di Riau.
"Tindakan koreksi total industri hutan tanaman untuk menyelamatkan habitat gajah ini hendaknya sejalan dengan agenda FOLU Net Sink 2030 yang telah dicanangkan pemerintah sebagai bagian dari agenda penyelamatan Indonesia dari krisis iklim," tegas Zazali.
Daftar Perusahaan HTI Kuasai 1,5 Juta Ha Hutan Riau
Keberadaan konsesi hutan tanaman industri (HTI) menjadi sorotan, pasca bencana ekologis Sumatera pada awal Desember 2025 lalu. Industri tanaman monokultur untuk bahan baku pulp and paper tersebut, dinilai memiliki dampak ekologis yang signifikan, di samping memicu konflik sosial berkelanjutan di tengah masyarakat.
Dinilai ikut bertanggung jawab menjadi penyebab bencana ekologis Sumatera, pemerintah telah mengumumkan pencabutan izin sebanyak 22 perusahaan sektor kehutanan. Salah satunya yakni PT Sumatera Riang Lestari (SRL).
Sejalan dengan pencabutan izin, keberadaan konsesi SRL di Riau pun ikut terimbas. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menancapkan plang pemberitahuan pencabutan izin hutan tanaman industri PT Sumatera Riang Lestari (SRL) di Pulau Rupat, Bengkalis dan Pulau Rangsang, Kepulauan Meranti, Riau seluas 65 ribu hektare. Pemasangan plang berlangsung sejak 7 Februari hingga 10 Februari 2026 lalu.
Pencabutan izin konsesi PT SRL dilakukan berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI Nomor 84 Tahun 2026 tanggal 26 Februari 2026. PT SRL merupakan pemasok kayu hutan tanaman (akasia/eukaliptus) ke PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang terafiliasi dalam APRIL Group.
Di wilayah Provinsi Riau, terdapat sebanyak 54 perusahaan pemegang konsesi HTI. Puluhan korporasi itu menguasai total lahan hutan seluas 1,58 juta hektare. Luasan itu setara 27 persen dari total luasan hutan di Riau mencapai 5,4 juta hektare.
Perusahaan HTI di Riau terafiliasi dengan dua korporasi besar, bertindak sebagai pemasok bahan baku kayu produksi pulp and paper serta serat rayon ke PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) berinduk ke APRIL Group dan PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) di poros APP Group.
Adapun perusahan HTI dengan luas areal konsesi paling lebar yakni PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yakni 338.536 hektare. Kemudian disusul oleh PT Arara Abadi (Sinarmas Forestry) seluas 299.975 hektare.
Berikut daftar perusahaan, luasan dan SK perizinan HTI 54 perusahaan di Riau dikutip dari dari Buku Basis Data Spasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016:
1. CV. Alam Lestari
Nomor SK Izin: 522.21/IUPHHKHT/I/2003/015
Tanggal SK: 30 Januari 2003
Luas (hektare): 3.300
2. CV. Bhakti Praja Mulia
Nomor SK Izin: 522.21/IUPHΗΚΗΤ/1/2003/011
Tanggal SK: 28 Januari 2003
Luas (hektare): 5.800
3. CV. Harapan Jaya
Nomor SK Izin: 522.21/IUPHΗΚΗΤ/1/2003/016
Tanggal SK: 31 Januari 2003
Luas (hektare): 4.800
4. CV. Mutiara Lestari
Nomor SK Izin: 522.21/IUPHHKHT/1/2003/007
Tanggal SK: 25 Januari 2003
Luas (hektare): 4.000
5. CV. Putri Lindung Bulan
Nomor SK Izin: 522.21/IUPHHKHT/1/2003/005
Tanggal SK: 25 Januari 2003
Luas (hektare): 2.500
6. KD Bina Jaya Langgam
Nomor SK Izin: 228/Menhut-11/2007
Tanggal SK: 20 Juni 2007
Luas (hektare): 1.910
7. PT Arara Abadi
Nomor SK Izin: 743/Kpts-11/1996
Tanggal SK: 25 November 1996
Luas (hektare): 299.975
8. PT. Artelindo Wiratama
Nomor SK Izin: 122/Menhut-11/2007
Tanggal SK: 2 April 2007
Luas (hektare): 10.740
9. PT. Balai Kayang Mandiri
Nomor SK Izin: 20/Menhut-II/2007
Tanggal SK: 05 Januari 2007
Luas (hektare): 22.250
10. PT. Bina Daya Bentala
Nomor SK Izin: SK. 555/Menhut-11/2006
Tanggal SK: 22 Desember 2006
Luas (hektare): 19.870
11. PT. Bina Daya Bintara
Nomor SK Izin: 64/Menhut-II/2007
Tanggal SK: 23 Februari 2007
Luas (hektare): 7.550
12. PT. Bina Duta Laksana
Nomor SK Izin: 207/Menhut-II/2006
Tanggal SK: 8 Juni 2006
Luas (hektare): 28.890
13. PT. Bukit Batu Hutani Alam
Nomor SK Izin: 365/Kpts-11/2003
Tanggal SK: 30 0ktober 2003
Luas (hektare): 33.605
14. PT. Bukit Batubuh Sei Indah
Nomor SK Izin: 67/Menhut-11/2007
Tanggal SK: 23 Februari 2007
Luas (hektare): 13.420
15. PT. Bukit Raya Pelalawan
Nomor SK Izin: 70/Menhut-II/2007
Tanggal SK: 23 Februari 2007
Luas (hektare): 4.010
16. PT. Citra Sumber Sejahtera
Nomor SK Izin: 68/Menhut-II/2007
Tanggal SK: 23 Februari 2007
Luas (hektare): 15.360
17. PT. Ekawana Lestari Darma
Nomor SK Izin: 733/Kpts-11/1997
Tanggal SK: 1 Desember 1997
Luas (hektare): 9.300
18. PT. Madukoro
Nomor SK Izin: 522.21/IUPHΗΚΗΤ/1/2003/017
Tanggal SK: 31 Januari 2003
Luas (hektare): 15.000
19. PT. Merbau Pelalawan Lestari
Nomor SK Izin: 69/Menhut-II1/2007
Tanggal SK: 23 Februari 2007
Luas (hektare): 5.970
20. PT. Mitra Hutani Jaya
Nomor SK Izin: 101/Menhut-11/2006
Tanggal SK: 11 April 2006
Luas (hektare): 9.240
21. PT. Mitra Kembang Selaras
Nomor SK Izin: 71/Menhut-11/2007
Tanggal SK: 23 Februari 2007
Luas (hektare): 14.800
22. PT. Mitra Tani Nusa Sejati
Nomor SK Izin: 66/Menhut-II/2007
Tanggal SK: 23 Februari 2007
Luas (hektare): 7.480
23. PT. Nusa Prima Manunggal
Nomor SK Izin: 522.1/Dishut/X1/2002/002
Tanggal SK: 12 November 2002
Luas (hektare): 4.412
24. PT. Nusa Wana Raya
Nomor SK Izin: 241/Menhut-11/2007
Tanggal SK: 19 Juli 2007
Luas (hektare): 26.880
25. PT. Nusantara Sentosa Raya (d/ha.n. PT. Siak Raya Timber)
Nomor SK Izin: 550/Menhut-II/2012
Tanggal SK: 4 Oktober 2012
Luas (hektare): 23.030
26. PT. Perkasa Baru
Nomor SK Izin: 75/Menhut-11/2007
Tanggal SK: 23 Februari 2007
Luas (hektare): 13.170
27. PT. Perawang Sukses Perkasa
Nomor SK Izin: 249/Kpts-II/1996
Tanggal SK: 27 Februari 1996
Luas (hektare): 50.725
28. PT. Putra Riau Perkasa
Nomor SK Izin: 104/Menhut-11/2006
Tanggal SK: 11 April 2006
Luas (hektare): 15.640
29. PT.Prima Bangun Sukses
Nomor SK Izin: 553/Menhut-11/2006
Tanggal SK: 22 Desember 2006
Luas (hektare): 8.670
30. PT. Riau Abadi Lestari
Nomor SK Izin: 524/Kpts-11/1997
Tanggal SK: 25 Agustus 1997
Luas (hektare): 12.000
31. PT. Riau Andalan Pulp & Paper
Nomor SK Izin: 180/Menhut-11/2013
Tanggal SK: 21 Maret 2013
Luas (hektare): 338.536
32. PT. Riau Indo Agropalma
Nomor SK Izin: 61/Menhut-II/2006
Tanggal SK: 22 Maret 2006
Luas (hektare): 9.570
33. PT. Rimba Lazuardi
Nomor SK Izin: 79/Menhut-II/2007
Tanggal SK: 5 Maret 2007
Luas (hektare): 23.340
34. PT. Rimba Mandau Lestari
Nomor SK Izin: 552/Menhut-II/2006
Tanggal SK: 22 Desember 2006
Luas (hektare): 5.630
35. PT. Rimba Mutiara Permai
Nomor SK Izin: 65/Menhut-11/2007
Tanggal SK: 23 Februari 2007
Luas (hektare): 8.030
36. PT. Rimba Peranap Indah
Nomor SK Izin: 598/Kpts-11/1996
Tanggal SK: 16 September 1996
Luas (hektare): 11.620
37. PT. Rimba Rokan Lestari
Nomor SK Izin: 262/Kpts-11/1998
Tanggal SK: 27 Februari 1998
Luas (hektare): 14.875
38. PT. Rimba Rokan Perkasa
Nomor SK Izin: SK. 554/Menhut-11/2006
Tanggal SK: 22 Desember 2006
Luas (hektare): 22.930
39. PT. Rimba Seraya Utama
Nomor SK Izin: 599/Kpts-II/1996
Tanggal SK: 16 September 1996
Luas (hektare): 12.600
40. PT. Ruas Utama Jaya
Nomor SK Izin: 18/Menhut-11/2007
Tanggal SK: 5 Januari 2007
Luas (hektar): 44.330
41. PT. Sari Hijau Mutiara
Nomor SK Izin: 378/Menbut-II/2008
Tanggal SK: 28 Oktober 2008
Luas (hektare): 20.000
42. PT. Satria Perkasa Agung (KTH Sinar Merawang)
Nomor SK Izin: 19/Menhut-11/2007
Tanggal SK: 5 Januari 2007
Luas (hektare): 9.300
43. PT. Satria Perkasa Agung Unit Serapung
Nomor SK Izin: 102/Menhut-11/2006
Tanggal SK: 11 April 2006
Luas (hektare): 11.830
44. PT. Satria Perkasa Agung
Nomor SK Izin: 244/Kpts-11/2000
Tanggal SK: 22 Agustus 2000
Luas (hektare): 34.725
45. PT. Sekato Pratama Makmur
Nomor SK Izin: 366/Kpts-II/2003
Tanggal SK: 30 Oktober 2003
Luas (hektare): 44.735
46. PT. Selaras Abadi Utama
Nomor SK Izin: 522.21/IUPHΗΚΗΤ/ΧΙΙ/2002/005
Tanggal SK: 30 Desember 2002
Luas (hektare): 13.600
47. PT. Seraya Sumber Lestari
Nomor SK Izin: 22/Menhut-II/2007
Tanggal SK: 05 Januari 2007
Luas (hektare): 19.450
48. PT. Sumatera Silva Lestari (Luas Total 42.530 Ha: di Sumut 33.390 Ha)
Nomor SK Izin: 82/Kpts-II2001
Tanggal SK: 15 Maret 2001
Luas (hektare): 9.140
49. PT.Sumatera Riang Lestari (d/h PT. Sumatera Sinar Plywood Industry (Luas Total 215.305 Ha: di Sumut 67.230 Ha)
Nomor SK Izin: 208/Menhut-II/2007
Tanggal SK: 25 Mei 2007
Luas (hektare): 148.075
50. PT. Suntara Gajapati
Nomor SK Izin: 71/Kpts-II/2001
Tanggal SK: 15 Maret 2001
Luas (hektare): 34.793
51. PT. Triomas FDI
Nomor SK Izin: 522.21/IUPHHKHT/I/2003/012
Tanggal SK: 29 Januari 03
Luas (hektare): 9.625
52. PT. Tuah Negri
Nomor SK Izin: 215/Menhut-II/2007
Tanggal SK: 28 Mei 2007
Luas (hektare): 1.480
53. PT. Peranap Timber (PT. Uniseraya)
Nomor SK Izin: 119/Menhut-II/2014
Tanggal SK: 30 Januari 2014
Luas (hektare): 33.360
54. PT. Wananugraha Bina Lestari
Nomor SK Izin: 362/Menhut-II/20007
Tanggal SK: 25 Oktober 2007
Luas (hektare): 7.465. (R-03)
