Pensiunan PNS di Pelalawan Jadi Tersangka Korupsi Pupuk Subsidi, Ini Perannya
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pelalawan Riau kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) penyimpangan pupuk subsidi di tiga kecamatan tahun 2019-2022. Foto: Dok SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pelalawan Riau kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) penyimpangan pupuk subsidi di tiga kecamatan tahun 2019-2022.
Setelah menetapkan 18 orang tersangka sepanjang Bulan Januari lalu, tim penyidik Kejari Pelalawan menetapkan seorang tersangka lagi pada Rabu (18/2/2026) lalu.
Alhasil sudah ada 19 orang Tersangka (TSK) dalam perkara penyelewengan pupuk subsidi di Kecamatan Bandar Petalangan, Bunut, dan Pangkalan Kuras. Adapun TSK ke-19 yakni seorang perempuan berinisial AM berusia 62 tahun.
Wanita itu memenuhi panggilan penyidik Kejari Pelalawan untuk dilakukan pemeriksaan secara maraton dengan didampingi pengacaranya.
Jaksa menemukan dua alat bukti keterlibatan AM dalam penyimpangan program bantuan pupuk tersebut. Sehingga tim penyidik menetapkan AM sebagai tersangka dan langsung ditahan, satu hari menjelang bulan ramadan.
"Tersangka langsung dilakukan penahanan dan dibawa ke Lapas Perempuan Kelas II A Kota Pekanbaru, untuk memperlancar proses penyidikan," ujar Kajari Pelalawan, Dr Eka Nugraha melalui Kasi Intelijen Pajri Aef Sanusi SH, Kamis (19/2/2026).
Pajri menjelaskan, tersangka AM berperan sebagi pengecer pupuk subsidi di wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras.
AM selama ini pengecer pupuk yang diambil dari distributor dan disalurkan kepada Kelompok Tani (Poktan).
Selain itu, perempuan berusia 62 tahun itu merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pertanian yang sekarang bernama Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (DKPTPH) Pelalawan.
Namun peran mantan Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap sebagai pengecer yang memiliki Usaha Dagang (UD) di Pangkalan Kuras.
"Ini merupakan hasil pengembangan penyidikan atas perkara dugaan penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi. Total tersangka sudah 19 orang," tandas Pajri.
Korps adhyaksa memastikan proses hukum terus berjalan dan penyidikan masih dikembangkan berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang diperoleh.
Penyidikan perkara rasuah yang merugikan negara hingga Rp 34 miliar ini tidak berhenti pada penetapan tersangka baru ini.
Kejaksaan Negeri Pelalawan menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, sebagai bentuk komitmen penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pupuk bersubsidi.
7 Orang Berstatus ASN
Dari 19 TSK dalam kasus pupuk subsidi ini, ada 7 orang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 12 orang pekerja swasta maupun wiraswasta.
Sebanyak 18 TSK diterungku jaksa dan satu lagi tidak ditahan lantaran kondisi kesehatannya tidak memungkinkan.
Adapun identitas dan peran masing-masing tersangka korupsi pupuk subsidi di tiga kecamatan yakni Kecamatan Bandar Petalangan Y dan ZE berperan sebagai penyuluh dari Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikulturan (DKPTPH) Kabupaten Pelalawan berstatus PN.
Sedangkan AS, EW, dan JH sebagai pengecer pupuk. Selain jadi penyalur pupuk, JH juga bekerja sebagai PNS. Semuanya ditahan pada Selasa (13/1/2026) malam lalu.
Dari Kecamatan Bunut ada 7 tersangka yaitu BM dan AN merupakan penyuluh dari DKPTPH Pelalawan. Keduanya juga tercatat sebagai PNS. Kemudian SS, M, dan A sebagai pengecer pupuk di wilayah tersebut.
Kelima tersangka ditahan pada Selasa (13/1/2026) malam lalu. Bertambah satu orang tersangka dari pihak pengecer berinsial RF yang ditahan pada Rabu (14/1/2026).
Kemudian menyusul tersangka SE yang ditetapkan dan ditahan pada Rabu (21/1/2026) malam, berperan sebagai pengelola UD pupuk.
Untuk Kecamatan Pangkalan Kuras SB adalah penyuluh dari DKPTPH Pelalawan berstatus PNS. Kemudian ERH, YA, PS, dan S sebagai pengecer pupuk di wilayah kecamatan tersebut.
Tersangka ERH seorang wanita yang ditangkap lebih dulu di Pekanbaru pada 8 Januari lalu dan dijebloskan ke sel tahanan. Ia merupakan seorang distributor sekaligus pengecer. Sedangkan tersangka PS (63) tidak ditahan karena pertimbangan kondisi kesehatannya.
Selebihnya ditahan pada Selasa (13/1/2026) malam lalu. Selanjutnya tersangka AM yang merupakan pengecer dan pensiunan PNS Dinas DKPTPH Pelalawan yang ditahan pada Rabu (18/2/2026) dan menjadi tersangka yang ke-19 dalam perkara ini.
Kemudian tersangka RM yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menjabat sebagai Camat Bandar Petalangan.
Namun RM terjerat kasus korupsi pupuk subsidi ini bukan karena statusnya ASN maupun jabatannya sebagai camat aktif. Namun ia berperan sebagai pengecer pupuk subsidi yang memiliki Usaha Dagang (UD) sebagai penyalur bantuan pupuk kepada masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani di tiga kecamatan tersebut.
Total Kerugian
Total kerugian negara yang timbul akibat penyelewengan pupuk subsidi selama empat tahun mulai 2019-2022 di tiga kecamatan ini sebesar Rp 34.368.779.915,45 atau Rp 34,3 Miliar. Angka ini sesuai dengan hasil perhitungan ahli dari Inspektorat Provinsi Riau.
Dengan rincian di Kecamatan Bandar Petalangan Rp 6,2 M lebih, Kecamatan Bunut Rp 9,2 M, dan Kecamatan Pangkalan kuras Rp18,9 M. (R-03)
