Kejar Kemandirian Fiskal, Bapenda Singgung Kafe dan Coffee Shop di Meranti Enggan Bayar Pajak
Ilustrasi Kafe dan Coffee Shop di Meranti yang Enggan Bayar Pajak. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Di tengah tantangan fiskal yang masih membelit Kabupaten Kepulauan Meranti, satu persoalan besar terus mengemuka yakni ketergantungan anggaran daerah terhadap pemerintah pusat. Sebagai kabupaten termuda di Provinsi Riau, Meranti masih berjuang menemukan pijakan kokoh dalam membangun kemandirian keuangan daerah.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepulauan Meranti, Agusyanto Bakar, tak menutup mata terhadap realitas tersebut. Ia menyadari betul bahwa kekuatan fiskal daerah saat ini belum sepenuhnya bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan masih disokong oleh dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.
Data fiskal menunjukkan gambaran yang cukup mencolok. Hampir 90 persen struktur APBD Kepulauan Meranti masih bersumber dari dana transfer. Untuk tahun anggaran 2026, daerah ini diproyeksikan menerima dana transfer sebesar Rp852,53 miliar, turun cukup signifikan dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp959,16 miliar, atau berkurang sekitar Rp106,62 miliar. Penurunan ini menjadi alarm serius bagi daerah untuk segera memperkuat sumber-sumber pendapatan mandiri.
Di sisi lain, target PAD yang ditetapkan kerap terlihat terlalu optimistis jika dibandingkan dengan kemampuan riil daerah. Pada tahun 2024, dari target yang ditetapkan Rp289,3 miliar lebih namun realisasi PAD hanya mampu mencapai sekitar 37 persen, atau senilai Rp104,67 miliar. Target kemudian disesuaikan pada tahun 2025 menjadi Rp264,63 miliar, namun realisasi hingga akhir tahun hanya mencapai 41,85 persen atau sekitar Rp110,75 miliar.
Untuk tahun 2026, target PAD kembali dipatok di angka Rp223,50 miliar, dengan proyeksi capaian realistis berada di kisaran Rp120 miliar. Angka-angka ini menggambarkan jurang yang masih lebar antara harapan dan kenyataan dalam upaya memperkuat pendapatan daerah.
Di tengah kondisi tersebut, Agusyanto Bakar, yang kini menjadi nakhoda baru di Bapenda Kepulauan Meranti, datang dengan tekad kuat untuk membenahi fondasi fiskal daerah. Baginya, penguatan PAD bukan sekadar soal angka, melainkan soal kemandirian, keberlanjutan pembangunan, dan harga diri daerah.
Ia menyadari bahwa memperbaiki kondisi pendapatan daerah bukan pekerjaan instan. Dibutuhkan pembenahan sistem, optimalisasi potensi pajak dan retribusi, serta keberanian melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang selama ini belum berjalan efektif. Lebih dari itu, upaya ini menuntut perubahan cara pandang bahwa daerah tidak bisa selamanya bergantung pada “suntikan” anggaran dari pusat yang terkadang juga mendapatkan potongan tanpa sebab.
Dengan tantangan fiskal yang kian nyata dan ruang fiskal yang semakin menyempit, langkah-langkah strategis dalam pengelolaan PAD menjadi keniscayaan. Di tangan Agusyanto Bakar, Bapenda Kepulauan Meranti diharapkan mampu mengembalikan marwah pengelolaan pendapatan daerah, sekaligus membuka jalan menuju kemandirian fiskal yang selama ini menjadi cita-cita besar Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dimana disebutkan kemandirian fiskal daerah saat ini masih jauh dari kata ideal.
“Secara kemandirian fiskalnya kita memang masih sangat kurang. Suntikan dari pusat sejauh ini memang menjadi sumber utama,” ujar Agusyanto dengan nada lugas.
Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya tidak dibiarkan berlarut-larut. Ia menegaskan bahwa ke depan, kontribusi PAD dalam struktur APBD harus semakin besar, sehingga daerah memiliki ruang gerak yang lebih leluasa dalam membiayai program pembangunan tanpa selalu bergantung pada transfer anggaran dari pemerintah pusat.
Dengan rekam jejak panjang di dunia birokrasi serta pemahaman mendalam terhadap dinamika keuangan daerah, Agusyanto hadir membawa satu misi besar yakni meningkatkan PAD dan mendorong kemandirian fiskal Kepulauan Meranti. Baginya, kemandirian fiskal bukan sekadar target angka, melainkan fondasi utama agar daerah mampu menghidupi warganya sendiri secara berkelanjutan.
“Kita memang butuh dan saat ini bergantung dengan pemerintah pusat terkait anggaran. Tapi bagaimana daerah ini juga mampu menghidupi warganya sendiri,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa upaya meningkatkan PAD tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata. Dibutuhkan kesadaran dan partisipasi seluruh elemen masyarakat, khususnya para pelaku usaha, untuk turut berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui kewajiban perpajakan.
Agusyanto mencontohkan fenomena menjamurnya coffee shop dan kafe di Kota Selatpanjang dalam beberapa tahun terakhir. Di satu sisi, pertumbuhan usaha tersebut menjadi indikator geliat ekonomi daerah. Namun di sisi lain, masih banyak pelaku usaha yang merasa enggan atau keberatan ketika ditagih pajak.
Beragam alasan kerap disampaikan, mulai dari tingginya biaya operasional hingga modal usaha yang belum kembali. Padahal, menurut Agusyanto, para pelaku usaha kerap lupa bahwa negara dan pemerintah daerah hadir dalam setiap aktivitas usaha yang mereka jalankan—mulai dari penerangan jalan, kemudahan perizinan, hingga keamanan dan fasilitas umum lainnya.
Meski demikian, Bapenda Kepulauan Meranti tidak serta-merta mengambil langkah represif. Agusyanto menegaskan bahwa pendekatan yang dikedepankan adalah persuasif dan dialogis.
“Meski banyak yang terkesan enggan membayar, kita tidak serta-merta melakukan penindakan, namun lebih kepada pendekatan persuasif. Setelah diajak berdiskusi, akhirnya pengusahanya mau bayar,” ungkapnya.
Pendekatan humanis tersebut diyakini Agusyanto sebagai cara paling efektif untuk menumbuhkan kesadaran kolektif, bahwa pajak bukan beban semata, melainkan kontribusi nyata untuk pembangunan daerah. Dengan meningkatnya PAD, ia berharap Kepulauan Meranti perlahan dapat keluar dari bayang-bayang ketergantungan fiskal dan melangkah menuju daerah yang lebih mandiri dan berdaya.
Bagi Kepala Bapenda, Agusyanto Bakar, kemajuan sebuah daerah bukanlah beban pemerintah semata. Ia menegaskan, pembangunan adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen termasuk pelaku usaha dan masyarakat terutama dalam mewujudkan peningkatan PAD.
Menurut Agusyanto, kesadaran membayar pajak menjadi kunci utama agar PAD terus tumbuh. Sebab pada akhirnya, setiap rupiah yang masuk ke kas daerah akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup.
“PAD ini bukan untuk siapa-siapa, tapi kembali untuk membangun kota ini. Karena itu, dibutuhkan kesadaran bersama untuk patuh membayar pajak,” ujarnya.
Ia menjelaskan, untuk pajak makan dan minum di kafe, coffee shop, dan tempat usaha kuliner lainnya, tarif yang ditetapkan berlaku merata sebesar 10 persen. Namun mekanisme penghitungannya dilakukan melalui sistem self assessment, di mana pengusaha menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya berdasarkan omzet usaha.
Meski demikian, sistem kepercayaan tersebut tetap disertai pengawasan. Apabila terjadi perbedaan pembayaran dibanding periode sebelumnya, terutama dengan alasan omzet menurun, maka Bapenda akan melakukan uji petik langsung di lapangan.
“Untuk penerapannya, pajak makan minum ini dilakukan secara self assessment atau dihitung sendiri oleh pengusaha. Namun jika pembayarannya berbeda dengan sebelumnya dengan alasan omzet turun, maka akan dikontrol oleh petugas P4 yang melakukan uji petik tingkat kewajaran. Petugas bisa duduk di lokasi usaha selama berhari-hari melakukan pengawasan. Jika hasilnya tidak sesuai dengan data pembanding, maka yang bersangkutan akan dipanggil,” jelas Agusyanto.
Terkait tidak ditemukannya rincian pajak dan service pada struk pembayaran di sejumlah kafe dan restoran, Agusyanto menerangkan bahwa terdapat dua opsi dalam penerapan pajak tersebut. Pajak sebesar 10 persen dapat dibebankan langsung kepada konsumen, atau sebesar 5 persen ditanggung oleh pengusaha, sesuai mekanisme yang dipilih.
Lebih lanjut, terhadap pelaku usaha yang tetap membandel dan tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajiban pajaknya, pemerintah daerah telah menyiapkan langkah tegas melalui penguatan kepastian hukum.
“Untuk pengusaha yang nakal, kita perkuat kepastian hukumnya melalui Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026. Perbup ini sudah selesai dan tinggal action,” tegasnya.
Agusyanto memaparkan, penegakan aturan akan dilakukan secara bertahap dan tetap mengedepankan pendekatan persuasif. Tahapan dimulai dari imbauan, dilanjutkan surat pemberitahuan, kemudian melihat respons pelaku usaha. Jika masih tidak diindahkan, akan diberikan surat teguran, dilanjutkan dengan pertemuan persuasif oleh tim di lapangan.
“Jika masih juga tidak bergeming, maka tempat usaha akan diberikan penandaan atau dilakukan penyegelan,” tukasnya.
Melalui langkah-langkah tersebut, Agusyanto berharap tercipta keadilan dan kesadaran kolektif bahwa kepatuhan pajak bukan semata kewajiban administratif, melainkan kontribusi nyata bagi masa depan Kepulauan Meranti yang lebih mandiri dan berdaya. (R-01)
