Supriyadi: Data Statistik Jadi Dasar Membaca Kondisi Riil Perekonomian Riau
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Supriyadi, menghadiri kegiatan rilis Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Kamis (5/2/2026). Foto: Dok SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Supriyadi, menghadiri kegiatan rilis Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Kamis (5/2/2026).
Dalam sambutannya, Supriyadi menegaskan pentingnya forum rilis statistik sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah daerah sekaligus membaca kondisi riil daerah.
“Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan karunianya kita dapat hadir bersama pada kegiatan rilis berita resmi statistik BPS Provinsi Riau. Forum ini sangat penting bagi kami di pemerintahan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah menargetkan pertumbuhan ekonomi meningkat secara bertahap sesuai arah pembangunan daerah.
“Di dalam RPJMD 2025-2029, pertumbuhan ekonomi Riau ditargetkan meningkat secara bertahap hingga mencapai 5,16 % sampai dengan 5,90% pada 2029. Target ini bukan sekedar angka tetapi merupakan prasyarat untuk membuka ruang fiskal, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau pada triwulan III tahun 2025 tercatat sebesar 4,98 persen dan tetap tumbuh positif. Capaian tersebut didukung sejumlah sektor utama seperti industri pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
Menurut Supriyadi, capaian itu menjadi modal awal untuk terus mendorong percepatan investasi dan penguatan sektor bernilai tambah agar target pembangunan dapat tercapai. Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga menaruh perhatian pada upaya penurunan kemiskinan.
“Pada akhir periode RPJMD tahun 2029 tingkat kemiskinan ditargetkan berada pada kisaran 3,25 % sampai dengan 4,25%. Namun, data BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Provinsi Riau sampai dengan Maret 2025 ini masih berada pada angka 6,16%. Ini harus kita baca secara jujur dan terbuka sebagai tantangan bersama, bukan sekadar statistik,” katanya.
Ia menegaskan, data tersebut menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi harus diperkuat dengan kebijakan yang benar-benar menyentuh masyarakat.
“Diperlukan kerja bersama seluruh stakeholder pemerintah baik provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha dan masyarakat agar program-program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi serta penguatan ekonomi desa dan kelurahan dapat berjalan,” tambahnya.
Supriyadi juga menyampaikan bahwa RPJMD Provinsi Riau menargetkan penurunan ketimpangan pengeluaran penduduk. Pemerintah Provinsi Riau menargetkan Gini Ratio pada akhir tahun 2029 berada pada kisaran rendah, dengan proyeksi teknokratik berkisar 0,270 hingga 0,283.
Berdasarkan data BPS, ketimpangan di Provinsi Riau masih berada pada kategori relatif merata dan menunjukkan perbaikan, namun tetap perlu dijaga agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati kelompok tertentu.
Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah menargetkan penurunan tingkat pengangguran terbuka hingga kisaran 2,94 sampai dengan 3,42 persen pada akhir periode perencanaan 2029.
“Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Riau telah menurun menjadi 3,70% pada 2024 dan ini menjadi modal penting untuk terus memperkuat keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.
Ia menambahkan, rilis Berita Resmi Statistik memberikan gambaran utuh mengenai kondisi perekonomian, kemiskinan, ketimpangan, dan ketenagakerjaan di Provinsi Riau. Data tersebut akan menjadi fondasi utama pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan RPJMD dan memastikan setiap kebijakan berbasis data yang akurat.
“Kami meyakini dengan sinergi yang kuat dan data yang akurat, pembangunan Provinsi Riau akan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat,” tutupnya. (R-03)
