Catatan Konstruktif Perjalanan Inisiatif Green for Riau
Hasan Supriyanto. Foto: Istimewa
Penulis: Hasan Supriyanto*
SABANGMERAUKE NEWS - Istilah Green yang kalau diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia diartikan hijau mulai populer, termasuk di Provinsi Riau. Hijau dimaksud tentu saja tidak hanya salah satu warna yang kita kenal, tetapi juga sebagai simbol kelestarian alam. Penggunaan istilah green di Provinsi Riau sudah beragam, mulai dari peluncuran program Green for Riau, Green Policing, media yang mengusung konsep green hingga wacana penyusunan perda yang mendukung program perbaikan ekosistem.
Inisiatif-inisiatif ini tidak lepas dari fenomena perubahan iklim global dan lingkungan yang semakin nyata. Peristiwa bencana alam yang terjadi beberapa waktu terakhir dapat menjadi pembelajaran bersama untuk saatnya secara serius melakukan perbaikan lingkungan khususnya hutan.
Green for Riau yang secara khusus sudah menjadi inisiatif dan diluncurkan Pemerintah Provinsi Riau dan saat ini tengah bergulir prosesnya, diharapkan dapat berjalan lancar dan sukses sesuai harapan.
Terdapat harapan besar terhadap upaya ini, karena disamping sebagai upaya penyelamatan lingkungan, upaya ini juga dapat menjadi insentif yang dapat membantu pembangunan di Provinsi Riau.
Dukungan yang diberikan pihak luar khususnya lembaga internasional diharapkan tidak sia-sia. Pernyataan dukungan dari para pihak terhadap program juga terus mengalir termasuk dari kepala daerah di Provinsi Riau.
Melalui tulisan ini penulis mencoba menguraikan beberapa hal seputar program yang mungkin belum diketahui masyarakat luas. Karena konsep Green for Riau mengadopsi dan menyesuaikan dengan kebijakan global.
Sebagai sebuah konsep yang mengacu pada kesepakatan dan kebijakan global, tentu perlu penyesuaian yang cermat dengan kondisi dan situasi di Indonesia termasuk Provinsi Riau. Proses dan tahapan yang harus dilalui tidak sesederhana yang dibayangkan. Namun sebagai sebuah proses, tentu harus tetap ditempuh dan diupayakan untuk mencapai tujuan akhir yang diharapkan.
Selanjutnya Green for Riau, yang oleh tim pengelola program ini digaungkan dengan istilah G4RI adalah bentuk inisiatif strategis Pemerintah Provinsi Riau yang diluncurkan pada bulan Mei 2025 lalu. Program ini sebagai platform implementatif untuk memperkuat kesiapan REDD+ berbasis yurisdiksi.
Program ini berfokus pada konservasi hutan, restorasi gambut, dan pengurangan emisi >80% dari sektor lahan, serta menargetkan penurunan intensitas emisi hingga 90% pada 2045.
Pertanyaan adalah apa itu REDD+? Dari berbagai referensi, secara sederhana REDD+ atau Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan badan dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memberikan insentif kepada negara-negara berkembang yang mampu mengurangi emisi gas rumah kaca yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan.
Dalam pelaksanaanya, mekanisme ini melibatkan tiga fase yaitu persiapan, implementasi, dan pembayaran berbasis hasil (Results-Based Payment/RBP).
Komponen utama dari REDD adalah pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan Plus (+) yang meliputi konservasi hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon hutan (enhancement of forest carbon stocks).
REDD+ merupakan bagian dari upaya PBB melalui UNFCCC untuk mengurangi perubahan iklim. UNFCCC sendiri adalah (United Nations Framework Convention on Climate Change) adalah perjanjian lingkungan internasional tahun 1992 yang bertujuan menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer guna mencegah gangguan manusia yang berbahaya terhadap sistem iklim.
Sebagai dasar aksi iklim global, konvensi ini menjadi induk dari Perjanjian Paris dan Protokol Kyoto, dengan hampir 198 negara anggota.
Secara regulasi terdapat beberapa peraturan yang sudah dikeluarkan mendukung program tersebut, seperti Peraturan Presiden hingga Peraturan Menteri terkait. Peraturan Presiden yang terbaru adalah Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.
Peraturan Presiden ini menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian target Kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.
Salah satu hal yang diatur dalam regulasi ini adalah Pembayaran Berbasis Kinerja atau Result Based Payment (RBP) yang merupakan insentif atau pembayaran yang diperoleh dari hasil capaian pengurangan Emisi GRK yang telah diverifikasi dan/atau tersertifikasi dan manfaat selain karbon yang telah divalidasi.
Pembayaran Berbasis Kinerja dilakukan terhadap capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dan/atau aksi adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan atau pelaku usaha.
Oleh sebab itu, penerima manfaat pembayaran dimaksud meliputi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat.
Khusus di Provinsi Riau, sudah dikeluarkan berbagai kebijakan yang dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan program Green for Riau. Kebijakan tersebut antara lain Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Riau Hijau dan beberapa Strategi dan Rencana Aksi yang sudah disusun seperti Strategi Rencana Aksi REDD+ Provinsi Riau 2022-2051.
Khusus untuk ekosistem gambut sudah ada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Riau 2021-2050. Terdapat juga Rencana Kerja Provinsi Riau 2022-2051 dalam mendukung Indonesia’s Folu Net Sink 2030.
Secara kelembagaan, terdapat beberapa tim dan kelompok kerja yang sudah dibentuk antara lain Keputusan Gubernur Riau Nomor 292 Tahun 2024 tentang Tim Penguatan Pengelolaan Bentang Alam Berbasis Lanskap dalam rangka Pengurangan Emisi dan Peningkatan Serapan Karbon di Provinsi Riau.
Selain itu terdapat juga Keputusan Gubernur Riau Nomor 3084 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sistem Informasi Safeguard Provinsi Riau dan beberapa kelompok kerja lainnya. Seiring proses berjalan tentu masih akan diperlukan kelembagaan lain menyesuaikan kebutuhan dan kebijakan yang ada.
Pertanyaan berikutnya adalah, apakah proses ini dan informasi ini diketahui secara luas oleh masyarakat termasuk masyarakat sekitar hutan dan masyarakat adat? Belum ada ukuran dan data untuk menjawabanya. Tetapi Penulis berasumsi, belum banyak masyarakat luas yang mengetahuinya. Uraian yang penulis sampaikan, hanya sebagian kecil dari informasi proses secara keseluruhan.
Masih banyak informasi lain seputar pelaksanaan program ini. Oleh sebab itu tantanga selanjutnya adalah bagaimana membangun komunikasi public untuk desiminasi atau sosialisasi program ini.
Selama Penulis terlibat dan menjadi bagian dari proses ini, walaupun sifatnya insidentil dan bukan pelaksana atau tergabung langsung dalam tim sekretariat, Penulis merasakan komunikasi publik program ini masih kurang optimal.
Untuk itu melalui tulisan lanjutan ini Penulis akan secara khusus memberikan masukan dan saran dalam konteks komunikasi publik progam ini. Beberapa hal ini tentu saja diharapkan menjadi pertimbangan bagi tim pengelola program atau para pihak yang terlibat dalam proses kelanjutan program Green for Riau. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut :
Pertama, komunikasi publik ke para pihak atau stakeholder dalam hal ini instansi pemerintah terkait yang sifatnya mitra strategis diharapkan tidak hanya melalui pertemuan atau rapat. Komunikasi alternatif yang patut diupayakan adalah dengan membuat update rutin secara tertulis perjajalanan dan perkembangan program.
Update ini dapat dilakukan dengan membuat laporan perkembangan program yang dikemas secara sederhana mudah dicerna dengan tampilan menarik. Disusun secara praktis dan efektif tanpa harus panjang dengan mengutaman tampilan dalam bentuk grafik, tabel dan gambar.
Update perkembangan program juga patut dilakukan kepada para pimpinan di daerah, tidak hanya di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tetapi patut juga disampaikan kepada forum komunikasi pimpinan daerah. Apalagi Kepolisian Daerah Riau memiliki program khusus dalam penyelamatan lingkungan dan hutan, walaupun tidak secara specific dalam konteks REDD+.
Harapanya minimal dari upaya ini adalah, dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan semangat pimpinan daerah dalam upaya penyelamatan lingkungan khususnya hutan.
Selain itu, komunikasi dan koordinasi yang sama juga patut dilakukan dengan stakeholder di lingkungan pemerintah pusat. Stakeholder pemerintah pusat dimaksud tidak hanya unsur Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Karena program ini memerlukan dukungan dari instansi kementerian dan lembaga lain yang terkait. Sebagaimana yang tetuang dan sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Kedua, komunikasi publik ke mitra pembangunan selain instansi pemerintah juga patut diupayakan. Salah satu mitra pembangunan yang strategis dalam hal ini adalah lembaga Non Govermental Organization (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sektor swasta atau dunia usaha.
Melalui komunikasi dengan para pihak ini diharapkan dapat terjalin komunikasi untuk saling mendukung. Karena sebagai mitra pembangunan, NGO dan sektor swasta memiliki pengalaman tertentu dalam aktivitasnya yang dapat mendukung program.
NGO misalnya, yang memiliki masyarakat dampingan di lokasi tertentu yang sudah lama didampingi. NGO yang sudah melakukan pendampingan di lokasi tertentu akan lebih mudah diterima masyarakat setempat.
Tingkat pengenalan terhadap masyarakat termasuk pimpinan dan tokoh di desa sudah jelas. Tingkat penerimaan masyarakat diasumsikan lebih mudah pada lokasi atau desa yang sudah pernah dilakukan pendampingan. Karena proses pendampingan memerlukan waktu dan issu tertentu.
Begitu juga dengan sektor swasta yang sudah melakukan komunikasi dengan masyarakat desa termasuk elit desa. Biasanya lokasi atau desa yang beririsan dengan wilayah kerja perusahaan sudah ada komunikasi dengan perusahaan.
Walaupun diakui, tidak semua desa yang beririsan dengan wilayah kerja perusahaan memiliki hubungan baik dan harmonis. Tetapi, minimal tingkat pengenalan masyarakat tempatan dan hubungan komunikasi dengan manajemen perusahan pernah terjalin.
Ketiga, komunikasi publik ke masyarakat di tingkat tapak dapat juga dilakukan melalui atau didukung oleh sumber daya manusia program pemerintah lainnya. Artinya komunikasi publik baik berupa sosialisasi maupun pendampingan dapat diintegrasikan dengan program lain di desa.
Salah satu sumberdaya manusia yang dapat diintegrasikan adalah integrasi dengan kegiatan pendamping desa yang dibawah koordinasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Dapat juga dintegrasikan dengan pendamping Kelompok Tani Hutan dan Pendamping Perhutanan Sosial yang dilakukan Kementerian Kehutanan.
Konsep integrasi dengan program lain tidak hanya dalam rangka efektifitas secara substansi, tetapi juga efisiensi secara biaya. Untuk itu koordinasi dengan pihak terkait menjadi penting dan strategis. Karena program Green for Riau atau program lainnya juga merupakan program pemerintah yang diharapkan dampaknya dirasakan masyarakat.
Selain itu, konsep ketuk tular untuk selanjutnya diharapkan dapat disampaikan ke masyarakat luas juga menjadi terwujud. Kalau konsep integrasi ini terwujud, maka tinggal dilengkapi dengan media dan metode sosialisasinya.
Proses ini memerlukan assessment atau penjajakan awal, menyesuaikan dengan karakteristik lokasi atau desa yang akan menjadi sasaran sosialisasi. Melalui assessment, harapanya upaya sosialisasi dapat lebih efektif, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan.
Proses assessment juga dapat dintergrasikan dan dikoordinasikan dengan pendamping desa. Karena sebagai pendamping desa, tentu pengetahuanya terhadap karakteristik lokasi atau desa dampingan sangat cukup.
Ketiga, komunikasi publik yang juga patut dilakukan adalah dengan menggunakan platform digital. Karena teknologi digital khususnya handphone dan internet sudah menjadi kebutuhan masyarakat luas termasuk masyarakat di desa termasuk desa sekitar kawasan hutan.
Beberapa jenis platform digital yang relevan untuk menjadi pilihan strategis sebagai media sosialisasi termasuk di tingkat tapak antara lain adalah Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, X dan website.
Melalui platform digital ini diharapkan masyarakat dapat langsung melihat tanpa harus menunggu waktu lama atau real time. Tantanganya adalah bagaimana konten yang akan disampaikan menarik dan tidak rumit memahaminya.
Keempat, komunikasi publik lainnya yang patut dilakukan adalah melalui media massa konvensional. Media massa konvensional adalah saluran komunikasi tradisional, seperti televisi, radio, surat kabar, dan majalah yang menyebarkan informasi satu arah ke khalayak luas sebelum era digital.
Media ini masih menjadi pilihan publik, walaupun tren nya cenderung menurun. Saat ini, sudah hampir semua media konvesional juga melakukan transformasi ke digital.
Sejauh ini, menurut pengamatan Penulis, upaya tersebut sudah dilakukan oleh tim atau Sekretariat Green for Riau. Karena sebagaimana diketahui Sekretariat program Green for Riau didukung oleh tenaga ahli yang tidak sedikit yang terdiri dari berbagai latar belakang keilmuan dan pengalaman.
Tulisan ini bentuk sumbangsih Penulis sebagai bagian dari para pihak dan masyarakat luas yang punya harapan besar dengan keberhasilan program ini. Tentu dengan harapan dapat menjadi pertimbangan yang melengkapi konsep yang sudah disusun tenaga ahli yang ada. Semoga. (R-03)
*Penulis merupakan Sekretaris Wilayah Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) Riau
