SBY Pernah Tolak Usul Malaysia Bangun Jembatan Dumai-Malaka, Telan Biaya Rp 171 Triliun: Kekayaan Sumatera akan Tersedot!
Mimpi mewujudkan jembatan Dumai-Malaka masih menjadi sekadar wacana panjang. Foto: Net
SabangMerauke News - Mimpi proyek jembatan superpanjang Dumai-Malaka mendadak muncul kembali. Gubernur Riau Syamsuar dalam lawatannya bertemu Yang Dipertuan Negeri Malaka, Tun Dato Seri Utama H Mohd. Ali Mohd. Rustam mengaku sempat membincangkan ulang wacana lawas tersebut.
Syamsuar mengaku pembangunan jembatan penghubung negeri serumpun itu akan menguntungkan bagi Indonesia dan Riau khususnya. Entah atas pertimbangan apa, ia meyakini manfaat ekonomi akan dapat diperoleh.
BERITA TERKAIT: Cerita Lama Jembatan Dumai-Malaka yang Masih Jadi Wacana
Jika menilik ke belakang, usul pembangunan jembatan Dumai-Malaka yang diusulkan oleh Malaysia pernah ditolak Indonesia saat presiden dijabat oleh Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Belakangan, pemerintah Malaysia mengusulkan pembangunan terowongan yang menghubungkan Malaka dengan Sumatera.
Namun, usulan itu ditolak oleh Presiden SBY saat itu. Ketika berbicara di depan masyarakat Indonesia di Berlin, 5 Maret 2013 lalu, ia mengatakan empat tahun lalu (2009), Malaysia mengusulkan pembangunan jembatan yang menghubungkan Dumai ke Semenanjung Malaysia.
“Saya tolak. Saya tahu, kalau jembatan Sumatera-Malaysia yang dibangun, kekayaan Sumatera akan habis tersedot ke Asia. Saya prioritaskan pembangunan jembatan di dalam negeri, yakni menyambungkan lebih dulu Sumatera dan Jawa agar kedua wilayah bisa saling mendukung dan bergerak maju lebih cepat,” katanya seperti dikutip Harian Suara Pembaruan.
SBY saat itu berencana membangun jembatan Selat Sunda yang menghubungkan Jawa dan Sumatera.
Panjang Jembatan 49 Kilometer
Jembatan Selat Malaka ini dirancang dengan panjang 49 km dari Telok Gong, dekat Masjid Tanah, negara bagian Malaka di Semenanjung Malaysia, ke Pulau Rupat dan dilanjutkan ke Dumai, Riau.
Biaya yang dianggarkan 12,5 milliar dolar AS atau setara Rp 171 triliun. Menurut Ketua Straits of Malacca Partners, Tan Sri Ibrahim Zain, Bank Export-Import Cina bersedia mendanai 85 persen dari total biaya.
Ketua Menteri Malaka saat itu Datuk Seri Mohd Ali Rustam mengatakan, Malaka memiliki populasi 800 ribu jiwa dan 40 ribu kendaraan termasuk bus dan truk yang memasuki negara bagian setiap hari.
"Kami juga menerima 7,2 juta turis tahun lalu,” katanya seperti dikutip The Star, 19 Agustus 2009 lalu.
“Di Sumatera, yang jembatannya terhubung melalui Dumai, ada 70 juta orang dan 10% orang kaya. Mereka punya uang dan datang ke Malaka untuk wisata kesehatan."
“Mereka sangat ingin datang ke Malaysia dan Thailand untuk liburan mereka,” katanya dalam sambutannya setelah menghadiri seminar yang diselenggarakan oleh pengembang proyek, Straits of Malacca Partners Sdn Bhd.
Gagasan Terowongan Malaka
Penolakan dari pemerintah Indonesia atas gagasan pembangunan Jembatan Selat Malaka melahirkan usulan baru: Terowongan Selat Malaka.
“Proyek ini lebih hemat biaya dan layak dengan biaya sekitar RM15 miliar (Rp 51 triliun) dibandingkan dengan jembatan Dumai-Malaka yang diperkirakan RM44,3 miliar,'' kata Dekan Aliansi Riset Konstruksi Universitas Teknologi Malaysia, Prof Dr Muhd Zaimi Abd Majid seperti dikutip The Star, 21 Januari 2014 lalu.
Dikenal sebagai Johor-Riau Link, terowongan bawah laut 17,5 km itu akan menghubungkan Pulau Karimum di Riau ke Kukup, Pontian, dekat terminal feri yang ada di kabupaten Pontian, Johor, Malaysia.
UTM dan Pemkab Pelalawan waktu itu sempat menandatangani nota kesepahaman melakukan studi kelayakan proyek.
Lama tak terdengar kelanjutannya, rencana pembangunan terowongan ini disinggung oleh Senator Muhammad Zahid Md Arip dari Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) saat dengar pendapat dengan Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia, Kamarudin Jaffar, Kamis, 21 Oktober 2021 lalu.
Muhammad Zahid meminta pemerintah Malaysia mempertimbangkan proyek terowongan kereta api bawah tanah Malaka-Sumatera dan membawa rencana tersebut dalam perbincangan antara perdana menteri dan Presiden Joko Widodo.
Pada kesempatan tersebut Kamaruddin mengatakan sebagai dua negara bertetangga dekat, Malaysia tetap berkomitmen untuk memperkukuh dan memperluas jalinan hubungan dan kerjasama bilateral dengan Republik Indonesia ke tahap yang lebih komprehensif.
"Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri menghormati semua usaha yang mampu menyumbang pertumbuhan dan kemakmuran kedua negara dan regional, termasuk rencana untuk mewujudkan jalinan pengangkutan dan interkoneksi di antara Malaysia dan Indonesia," katanya seperti dikutip Antara.
Namun demikian, ujar dia, proyek infrastruktur berskala mega seperti yang telah direncanakan beberapa kali ini, menghadapi tantangan tersendiri dari sudut keselamatan, sosio-ekonomi negara maupun ancaman kepada lingkungan.
"Oleh karena itu rencana untuk membangun infrastruktur pengangkutan yang menghubungkan Malaysia dan Indonesia memerlukan analisis biaya yang jitu, kajian secara menyeluruh dan penelitian yang mendalam dari pelbagai aspek sebelum dapat dilaksanakan," katanya.
Dia mengatakan perundingan dengan pihak Indonesia dalam membincangkan proyek infrastruktur pengangkutan ini juga seharusnya dilaksanakan secara strategik dan terencana. Terowongan Malaka-Sumatera ini pernah diusulkan Pemerintah Malaysia pada tahun 1990-an. (*)
