Di Balik UHC Award: Ada Poskesdes Kosong di Kepulauan Meranti dan Warga Menunggu Layanan Kesehatan, Begini Ceritanya
Poskesdes di Dusun Keridi, Desa Batin Suir yang saat ini kosong dan tidak ada aktvitas. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kembali menorehkan tinta emas dalam perjalanan pembangunan daerah. Pada tahun 2026 ini, kabupaten termuda di Provinsi Riau tersebut resmi menerima Penganugerahan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026, sebuah pengakuan nasional atas komitmen nyata pemerintah daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakatnya.
Penghargaan bergengsi itu diterima langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, yang hadir didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti, Ade Suhartian, serta Kepala Kabupaten (Kakab) BPJS Kesehatan Kepulauan Meranti, Ruriz Akbar, pada acara penganugerahan yang digelar di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Selasa (27/1/2026) kemaren.
Capaian Kepulauan Meranti dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tercatat sangat impresif. Tingkat kepesertaan JKN mencapai 103,44 persen, menjadikannya yang tertinggi di antara seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan cerminan keberpihakan kebijakan daerah terhadap hak dasar masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak.
Di balik penghargaan dan capaian angka tersebut, tersimpan ikhtiar panjang pemerintah daerah. Sebagai wilayah kepulauan dengan tantangan geografis yang tidak ringan, Kepulauan Meranti terus berupaya memastikan bahwa jarak antarpulau, keterbatasan akses transportasi, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak menjadi penghalang dalam memperoleh layanan kesehatan yang adil dan setara.
Bagi Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar, penghargaan UHC Award 2026 bukanlah titik akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Ia menegaskan bahwa apresiasi di tingkat nasional tersebut menjadi cambuk penyemangat bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan pesisir.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kepulauan Meranti. Pemerintah daerah akan selalu berkomitmen memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak, adil, dan terjangkau,” ujar Asmar.
Ia menambahkan, kesehatan merupakan hak dasar yang harus dijamin kehadirannya oleh negara, termasuk melalui peran aktif pemerintah daerah. Karena itu, Pemkab Kepulauan Meranti akan terus memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan serta seluruh pemangku kepentingan agar cakupan kepesertaan JKN tetap terjaga dan kualitas layanan kesehatan semakin optimal.
Di tengah gegap gempita penghargaan dan deretan angka capaian pelayanan kesehatan, realitas di lapangan tidak selalu berjalan seiring dengan narasi keberhasilan. Di beberapa sudut wilayah kepulauan, masih ada suara lirih warga yang merasa belum sepenuhnya tersentuh layanan kesehatan sebagaimana yang dijanjikan.
Suara itu datang dari Desa Batin Suir, Kecamatan Tebingtinggi Timur. Seorang warga Dusun Keridi bernama Syam mengungkapkan kegelisahannya terkait kondisi Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di wilayah tersebut yang telah lama kosong dan tidak lagi beroperasi.
Menurut Syam, Poskesdes yang seharusnya menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat desa kini hanya menyisakan bangunan tanpa aktivitas. Tidak ada tenaga kesehatan yang berjaga, tidak ada pelayanan yang bisa diakses warga ketika sakit datang tanpa mengenal waktu.
“Kalau memang pelayanan kesehatan sudah menyentuh masyarakat bawah, faktanya saat ini masih ada warga yang belum mendapatkan hak sehat. Poskesdes di sini sudah lama kosong, tidak ada petugas yang ditempatkan. Banyak warga mengeluh susah berobat sejak tenaga kesehatan dipindahkan,” ujar Syam.
Kondisi geografis Dusun Keridi memperparah keadaan. Wilayah tersebut terpisah oleh selat, dan ketika air laut surut, akses keluar masuk menjadi sangat terbatas. Warga harus memutar melewati jalan semak belukar dengan jarak dan risiko yang tidak sedikit hanya untuk mencari pertolongan medis.
“Kalau air surut, warga tidak bisa menyeberang. Mau berobat harus menunggu pasang atau lewat jalan yang jauh dan sulit. Ini sangat menyulitkan, apalagi kalau kondisi darurat,” tuturnya.
Syam menuturkan, hampir setahun terakhir bidan yang sebelumnya bertugas di Poskesdes Dusun Keridi dipindahkan ke dusun lain di desa induk, lalu dimutasi ke Puskesmas. Meski sesekali bidan tersebut datang jika dipanggil, kondisi itu dinilai belum cukup menjawab kebutuhan masyarakat.
“Bidan memang bisa dipanggil, tapi penyakit tidak pernah tahu waktu. Bisa siang, bisa malam. Sementara kondisi di sini tergantung pasang surut air. Tidak semua kondisi bisa menunggu,” katanya.
Lebih lanjut, Syam menyampaikan bahwa aspirasi warga telah berulang kali disampaikan kepada pihak terkait, mulai dari Kepala Puskesmas Tebingtinggi Timur di Sungai Tohor hingga Dinas Kesehatan. Namun hingga kini, belum ada solusi konkret yang dirasakan masyarakat.
“Saya sudah minta ke Ibu Kapus, katanya tidak bisa dengan berbagai alasan. Sudah juga menyampaikan ke Kepala Dinas, alasannya tetap sama, kekurangan tenaga. Sementara masyarakat terus mengadu dan berharap,” ungkapnya.
Ia mempertanyakan, jika kekurangan tenaga menjadi alasan utama, mengapa Poskesdes tersebut sebelumnya dapat beroperasi dan kini justru ditinggalkan.
“Kalau sekarang tidak bisa, kenapa dulu bisa? Kalau memang tidak bisa melayani, lalu untuk apa Poskesdes ini dibangun? Sementara di sisi lain, kita mendengar pemerintah baru saja menerima penghargaan atas jaminan kesehatan masyarakat kepulauan,” ujarnya dengan nada kecewa.
Keluhan warga Dusun Keridi menjadi pengingat bahwa capaian dan penghargaan di tingkat nasional perlu terus disertai evaluasi di tingkat akar rumput. Universal Health Coverage bukan sekadar angka kepesertaan atau piagam penghargaan, melainkan soal kehadiran nyata layanan kesehatan di saat masyarakat paling membutuhkannya—terutama bagi mereka yang hidup di wilayah terpencil dan terisolasi.
Menanggapi keluhan warga Dusun Keridi, Desa Batin Suir, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, Ade Suhartian, memberikan penjelasan terkait belum adanya tenaga bidan yang menetap di Poskesdes setempat.
Ade menjelaskan, penempatan bidan yang saat ini bertugas di desa induk Batin Suir didasarkan pada pertimbangan jumlah penduduk. Menurutnya, desa induk memiliki jumlah warga yang lebih padat dibanding Dusun Keridi, sementara ketersediaan tenaga kesehatan di Kepulauan Meranti masih sangat terbatas.
“Terkait tidak adanya bidan yang standby di Poskesdes Dusun Keridi, itu karena bidannya bertugas di desa induk yang jumlah penduduknya lebih ramai. Dengan keterbatasan tenaga kesehatan saat ini, cukup sulit menempatkan dua bidan dalam satu desa,” ujar Ade.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan bagi warga Dusun Keridi tidak ditinggalkan. Dinas Kesehatan, kata dia, telah mengatur pembagian jadwal kunjungan bidan ke dusun tersebut. Hanya saja, untuk sementara waktu, bidan yang bersangkutan sedang menjalani cuti.
“Kami tetap memastikan bidan bertugas dan membagi waktu ke Dusun Keridi, meskipun harus menggunakan sampan untuk menjangkau lokasi tersebut. Bahkan wilayah Keridi pernah mendapat penghargaan nasional atas pelayanan kesehatan bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT). Jadi pelayanan tetap berjalan, hanya saja bidan tidak standby karena harus bolak-balik ke Batin Suir,” tuturnya.
Ade juga menekankan bahwa persoalan utama yang dihadapi masyarakat Dusun Keridi bukan semata-mata pada pelayanan kesehatan, melainkan keterbatasan akses infrastruktur yang masih menjadi kendala besar.
“Yang perlu kita tingkatkan sebenarnya adalah akses. Jangan kesehatan terus dijadikan tameng. Coba tanya ke PUPR dan kita lihat bagaimana kondisi akses jalan dan jembatan ke sana. Jika akses sudah baik, maka ekonomi meningkat, pendidikan membaik, dan pelayanan kesehatan pun akan tercapai. Jadi masalahnya bukan pada pelayanannya,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah tetap berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat, terutama di wilayah terpencil dan terisolir. Namun, upaya tersebut perlu dibarengi dengan kolaborasi lintas sektor sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
“Kita tidak ingin masyarakat bertaruh nyawa hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan. Karena itu, infrastruktur menjadi kunci utama. Semua lini harus bergerak bersama, tidak hanya Dinas Kesehatan. Kami pun terus berbenah di tengah kondisi keterbatasan tenaga kesehatan yang ada,” tukas Ade.
Selain Dusun Keridi, Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti Ade Suhartian juga menyinggung kondisi pelayanan kesehatan di Dusun Kampung Balak, Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebingtinggi Barat. Menurutnya, belum menetapnya tenaga kesehatan di wilayah tersebut bukan tanpa alasan.
Ade menjelaskan, Poskesdes di Dusun Kampung Balak saat ini berada dalam kondisi tidak layak pakai dan membutuhkan renovasi menyeluruh. Kerusakan bangunan membuat pelayanan kesehatan tidak memungkinkan dilakukan secara optimal di lokasi tersebut.
“Di Tanjung Peranap, kondisi bangunan Poskesdes memang tidak layak dan harus direnovasi. Untuk sementara, pelayanan dialihkan dan dilakukan di Posyandu,” jelasnya.
Ia menambahkan, bidan yang bertugas saat ini belum dapat menetap dan harus bolak-balik dari Selatpanjang. Meskipun masyarakat setempat telah menyediakan rumah untuk tempat tinggal tenaga kesehatan, bidan tersebut belum dapat menempatinya karena sejumlah pertimbangan pribadi dan teknis.
“Bidan harus bolak-balik ke Selatpanjang dan tidak standby. Memang ada rumah yang disediakan masyarakat, tetapi untuk sementara belum bisa ditempati dengan beberapa alasan,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi, Dinas Kesehatan memastikan masyarakat tetap memiliki alternatif akses layanan kesehatan. Warga Kampung Balak, kata Ade, masih dapat mengakses pelayanan kesehatan terdekat di Desa Mengkikip sambil menunggu perbaikan fasilitas kesehatan di wilayah mereka.
“Jika membutuhkan pelayanan kesehatan terdekat, masyarakat juga bisa ke Desa Mengkikip. Ini solusi sementara sambil menunggu perbaikan fasilitas di Kampung Balak,” pungkasnya. (R-01)
