Belajar dari Sumatera Barat, Ketua Aspek-PIR Minta Usulan Pajak Air Permukaan Pohon Sawit Dikaji Ulang
Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspek-Pir), Setiyono. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspek-PIR), Setiyono menilai usulan Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau mengenai Pajak Air Permukaan (PAP) pohon sawit itu sangat tergesa-gesa.
Pasalnya hal tersebut berpotensi membunuh industri kelapa sawit, karena pajak yang dikenakan setiap batang kelapa sawit sebesar Rp 1.700 dan menilai usulan ini tidak masuk akal, apalagi diberlakukan setiap bulan.
"Ini kita arah juga belum tahu, apakah diberlakukan hanya untuk perusahaan atau terhadap tanaman kelapa sawit milik masyarakat juga," tuturnya pada Rabu (28/1/2026).
Setiyono mengatakan pihaknya juga tidak pernah diajak untuk membahas pemungutan PAP kelapa sawit ini.
"Bayangkan saja, dalam satu hektar terdapat 143 batang kelapa sawit. Jika dikalikan 1.700, maka petani harus mengeluarkan uang sebesar Rp243.100 dari hasil kebunnya setiap bulan. Ini cukup memberatkan petani," paparnya.
Saat ini petani sudah sangat kelelahan dengan hadirnya regulasi- regulasi dan sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi.
"Ini bukan hanya mematikan industri sawit tapi juga membunuh perekonomian petani," katanya.
Usulan tersebut dianggap Setyono justru malah menambah sengsara petani kelapa sawit.
"Kita berharap dikaji ulang secara mendalam," harapnya.
Dikatakan Setyono, skema tersebut telah diterapkan di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).
"Usulan ini dapat dilaksanakan jika Pergub tahun 2012 terutama mengenai pendapatan dirubah. Ini juga inovasi untuk peningkatan APBD," ujarnya.
Menurutnya, langkah ini sangat potensial jika diberlakukan di Riau.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bisa mengumpulkan sebanyak Rp500 miliar dari PAP pohon sawit ini.
"Riau merupakan provinsi dengan kebun kelapa sawit terluas di Indonesia. Itu bisa di angka 1.700 per satu batang selama satu bulan, per satu batang cukup luar biasa potensi PAD kita," jelasnya.
Sebanyak 900 ribu hektar HGU dan 1,5 juta hektar IUP, dikatakan Setyono, jika diakumulasikan pendapatan bisa meningkat 3-4 triliun. (R-03)
